Nanang Respons Isu Merek atau Logo Demokrat

Kamis, 15 April 2021 21:22

nanang s (1)

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat H Nanang Samodra angkat bicara terkait isu merek atau logo partai.

Yang pertama dikatakan, benar ada pendaftaran logo Partai Demokrat yang dilakukan tim hukum DPP, mengatasnamakan SBY selaku penggagas partai. ”Kami daftarkan logo tersebut untuk menghadapi ketidakpastian saat itu,” ujar mantan sekda NTB itu.

Maksudnya, sebelum ada keputusan dari menkumham berupa penolakan memproses berkas permohonan para pelaku KLB ilegal Sibolangit pada tanggal 31 Maret 2021. Ditegaskan, logo Partai Demokrat sendiri selama ini sudah terdaftar di kelas 41, tepatnya sejak 2007. Yakni salah satunya layanan pendidikan dan layanan pengajaran.

”Pendaftaran baru-baru ini untuk melengkapi secara administrasi logo Partai Demokrat pada kelas yang tepat yakni kelas 45 tentang organisasi pertemuan politik,” imbuhnya.

Kedua, untuk melengkapi administrasi pendaftaran pada kelas 45 ini, pihaknya menarik permohonan yang lalu. Itu sudah digantikan dengan berkas administrasi yang baru. ”Setelah mendapatkan masukan terkait dengan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan,” imbuhnya.

Ketiga, pendaftaran juga dilakukan sebagai langkah hukum untuk mencegah pihak-pihak lain di luar partai. Yakni mereka yang selama ini melawan hukum menggunakan merek dan logo Partai Demokrat. ”Kepada mereka tersebut, kami dalam waktu dekat akan melayangkan somasi,” katanya mengutip pernyataan Tim Hukum DPP Partai Demokrat Mehbob.
”Saya rasa dengan ini semuanya jelas,” tutup Nanang. (yuk/r9)


Berita Lainnya

Nasional

Nasib Tenaga Honorer: Usulan Dede Yusuf untuk Pengangkatan Langsung P3K Tanpa Tes bagi yang Telah Mengabdi 10 Tahun

Nasional

KUHAP 1981 Sudah Usang, Benny K. Harman Dorong Perubahan Besar

Nasional

Cellica Nurrachadiana melakukan kunjungan kerja spesifik di Al Muhajirin

Nasional

Ibas Sebut DPR Connect Bisa Jadi Jembatan Komunikasi Media & Anak Muda

Nasional

Penindakan Penyelewengan BBM Bersubsidi Jadi Prioritas, Nurwayah Tekankan Pengawasan Ketat

Nasional

Banggar DPR Soroti Lemahnya Pemungutan Pajak Transaksi Digital di Indonesia

Nasional

Legislator Demokrat Apresiasi Bakti Sosial Kementerian Imipas di Brangsong Kendal

Nasional

Kelakar Anggota DPR: Hakim Harus Jalan Kaki 6 Bulan Imbas Efisiensi Anggaran

Berita: Nasional - Nasib Tenaga Honorer: Usulan Dede Yusuf untuk Pengangkatan Langsung P3K Tanpa Tes bagi yang Telah Mengabdi 10 Tahun •  Nasional - KUHAP 1981 Sudah Usang, Benny K. Harman Dorong Perubahan Besar •  Nasional - Cellica Nurrachadiana melakukan kunjungan kerja spesifik di Al Muhajirin •  Nasional - Ibas Sebut DPR Connect Bisa Jadi Jembatan Komunikasi Media & Anak Muda •  Nasional - Penindakan Penyelewengan BBM Bersubsidi Jadi Prioritas, Nurwayah Tekankan Pengawasan Ketat •  Nasional - Banggar DPR Soroti Lemahnya Pemungutan Pajak Transaksi Digital di Indonesia •  Nasional - Legislator Demokrat Apresiasi Bakti Sosial Kementerian Imipas di Brangsong Kendal •  Nasional - Kelakar Anggota DPR: Hakim Harus Jalan Kaki 6 Bulan Imbas Efisiensi Anggaran •