Anggota Komisi XII DPR, Mulyadi menyoroti pentingnya penerapan program BBM Satu Harga di seluruh daerah, terutama di wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau.
Menurutnya, program yang sebenarnya telah dirancang sejak lama ini bertujuan agar masyarakat di daerah yang jauh dari Stasiun Pengisian Penyalur Umum (SPBU) tidak harus membeli bahan bakar dengan harga tinggi dari pengecer.
Di banyak daerah terutama yang terletak di pelosok, Ia mengungkapkan, masyarakat terpaksa membeli BBM dari pengecer dengan harga jauh lebih mahal. Hal ini tentunya tidak adil, karena mereka harus menanggung biaya transportasi yang besar hanya untuk membeli bahan bakar.
“Ini program sudah dari dulu, BBM Satu Harga. Banyak daerah-daerah tertentu, daerah yang jauh dan bahkan tidak ada SPBU, mereka beli dari pengecer, itu harganya sangat mahal,” kata Mulyadi di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, yang dikutip Parlementaria Senin (10/2).
Terkait hal itu, Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar ini mengusulkan bagi daerah yang belum memiliki SPBU, seperti di Kecamatan Kapur Sembilan yang baru saja menerima program BBM Satu Harga, solusi yang ditempuh adalah dengan mendirikan SPBU Mini.
Pendirian SPBU mini di daerah yang belum memiliki SPBU memungkinkan masyarakat setempat untuk memperoleh BBM dengan harga yang setara dengan harga nasional, tanpa harus menempuh perjalanan jauh.
“Kalau enggak salah, SPBU ada di pangkalan untuk waktu yang sangat lama. Tentu mereka tidak mungkin hanya membeli BBM yang hanya sekian liter, pergi ke tempat yang jauh yang menghabiskan sekian liter. Kita segera meminta kepala daerah untuk mengirim surat di daerah-daerah tertentu yang belum ada SPBU dan harga BBM sangat mahal untuk segera kita lakukan membuat SPBU Mini dalam rangka BBM Satu Harga tersebut,” imbuhnya.
Penyaluran Diperketat
Di sisi lain, Mulyadi juga mengingatkan, pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi, khususnya solar, harus lebih diperkuat.
Ia mencatat bahwa semakin banyak penjualan BBM yang tidak sesuai ketentuan, bahkan semakin banyak ditemukan penjualan ilegal yang merugikan negara.
Untuk itu, Mulyadi mengusulkan BPH Migas segera mengintegrasikan sistem CCTV di seluruh SPBU untuk memantau penyaluran BBM secara real-time. Dengan adanya sistem ini, BPH Migas diharapkan dapat segera mengetahui jika ada SPBU yang mematikan CCTV atau melakukan kecurangan lainnya.
“Nah ini yang menjadi perhatian kita semua, saya meminta agar segera melakukan sistem IT yang canggih ya. Tadi salah satunya integrasikan CCTV seluruh SPBU, SPBU harus punya seluruh CCTV dan setiap saat bisa dikontrol oleh BPH Migas. Dan siapa SPBU yang mematikan CCTV, maka besoknya BPH Migas langsung akan memberikan sanksi,” tandas Mulyadi.
( sumber : rm.id )
