Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto mempertanyakan, peran Bulog dalam mengimplementasikan perintah dan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto untuk membeli harga gabah kering panen ( GKP ) dari petani sebesar Rp 6.500. Bambang menyebut, jika Bulog tidak bergerak untuk membeli harga gabah kering panen (GKP) sesuai perintah Prabowo.
Hal tersebut disampaikan Bambang merespons kabar pembelian harga gabah kering panen ( GKP ) para petani yang ada di Kabupaten Pulpis dan Kapuas Kalimantan Tengah (Kalteng). Kabarnya, harga gabah kering panen ( GKP ) di Kabupaten Pulpis dan Kapuas Kalimantan Tengah (Kalteng) tak sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.
“Lantas kemana Bulog disaat petani panen kok tidak ada gerakan turun untuk menampung gabah petani, sesuai perintah Presiden,” jelas Bambang kepada awak media di Jakarta, Senin,(17/2/2025).
Bambang mengungkapkan, jika harga gabah kering panen ( GKP ) di Kabupaten Pulpis berbeda-beda. Bambang menerangkan, untuk wilayah Blanti harga GKP di banderol diangka Rp. 6500. Namun, di wilayah Tahai harga GKP hanya dihargai sebesar Rp 6.000.
“Gegap gempitanya para petani nampaknya masih menjadi angan-angan ketika hari ini sudah mulai panen seperti di Kabupaten Pulpis wilayah Blanti GKP di harga Rp. 6500 tetapi di Tahai Rp. 6000. Selanjutnya di Kabupaten Kapuas wilayah Tamban Catur dan Dadahub di harga Rp. 6000,” tutur Bambang.
Lebih lanjut, Bambang berharap, kepada Kementerian Pertanian atau Kementan RI untuk dapat menangkap peluang dari hasil panen petani di Kabupaten Pulpis dan Kapuas Kalimantan Tengah (Kalteng).
Bambang mengungkapkan, berdasarkan hasil panen disana menunjukan adanya potensi untuk memacu hasil produksi per hektarnya. Artinya, kata Bambang, para petani memiliki peluang untuk bisa panen sekitar 9 ton /hektar (ha).
“Hasil panen petani saat ini bervariasi, kisaran 3,5 – 9 ton / ha, berdasarkan hasil panen ini menunjukan adanya potensi untuk memacu hasil produksi per ha nya, artinya ada peluang bisa panen 9 ton / ha,” tegas dia.
Bambang menuturkan, selain membuka sawah baru Kementerian Pertanian seharusnya dapat memacu produksi tiap hektar sawah petani melalui bimbingan teknis atau bimtek.
Bambang menegaskan, bahwa melalui bimtek para petani nantinya akan memahami bagaimana cara memacu produksi pada yang optimal melalui pemilihan benih berkualitas dan cocok.
“Kementan semestinya menangkap peluang ini selain membuka sawah baru juga memacu produksi tiap ha sawah petani melalui bimtek agar petani memahami bagaimana memacu produksi padi secara optimal mulai pemilihan benih yang berkualitas dan cocok, pengolahan lahan yang baik serta perlakuan tanaman yang sesuai dengan karakter benih seperti contoh petani di Tahai yang mampu produksi 9 – 10 ton / ha,” pungkas Bambang.
Laporan: Muhammad Rafik
( sumber : kedaipena.com )
