Presiden Prabowo Subianto telah menjadikan judi online dan pinjaman online ilegal sebagai kerawanan sosial yang patut menjadi perhatian serius dan perlu dicarikan jalan keluarnya segera. Berbagai macam kasus yang terjadi, mulai dari gangguan psikologis, bunuh diri, pembunuhan, dan tindakan melanggar hukum lainnya, memerlukan tindakan nyata dari para pemangku kebijakan terkait agar permasalahan ini segera ditanggulangi.
Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menginisiasi sebuah seminar (18/2) bertemakan ‘’Bangkitkan Sadar Digital: Lawan Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal’’ yang menghadirkan beberapa pembicara, seperti Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Siber Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Alexander Sabar, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) Asep Jenal Ahmadi, Direktur Pelayanan Konsumen dan Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hudiyanto, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Kuseryansyah, dan Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) Megawati Simanjuntak.
Kegiatan tersebut dimaksudkan agar generasi muda lebih sadar dengan potensi permasalahan yang datang berbarengan dengan perkembangan teknologi yang ada. Selain itu, masyarakat juga harus mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan dari fenomena digitalisasi. Mahasiswa dari berbagai universitas dan masyarakat umum turut serta menjadi peserta kegiatan tersebut.
Menurut Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, implikasi negatif dari judi online dan pinjaman online ilegal sudah sangat memprihatinkan, tak hanya yang meliputi masalah ekonomi saja tapi juga masalah psikologis, kekerasan, dan bahkan penghilangan nyawa.
Menurutnya, seluruh pemimpin Indonesia, termasuk para presiden terdahulu, telah sepakat untuk tidak memberikan ruang kepada judi online dan pinjaman online ilegal. Yang diperlukan sekarang adalah kerja sama seluruh unsur negara dan pemerintah untuk sama-sama menyelesaikan akar permasalahan kedua problem tersebut.
Menurut Alexander Sabar, pemerintah sudah memiliki dasar hukum yang memadai untuk memberantas judi online dan pinjaman online ilegal. Beberapa langkah penanggulangan, seperti pemblokiran situs bermuatan judi dan pinjaman ilegal, patroli siber fintech ilegal, dan pemberian surat teguran kepada penyelenggara sistem elektronik, telah dilakukan.
Selain itu, Komdigi juga telah menyediakan tiga kanal aduan bagi masyarakat untuk melaporkan praktik judi online dan pinjaman online ilegal yang meliputi; aduankonten.id, aduannomir.id, dan cekrekening.id.
Asep Jenal Ahmadi menyatakan bahwa Kemenkopolkam sudah membuat Desk Perjudian Daring yang terdiri dari beragam kementerian/lembaga, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badan Sandi dan Siber Negara, dan lain sebagainya.
Desk tersebut diharapkan mampu menyatukan sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk secara efisien menangani masalah judi online dan pinjaman online ilegal.
Menurut Hudiyanto, OJK telah memiliki daftar pinjaman online yang legal, yang setiap dari mereka diwajibkan untuk memenuhi Prosedur Operasional Standar sehingga para penggunanya mendapatkan manfaat yang optimal dari praktik pinjaman online.
Kuseryansyah menyatakan bahwa kesenjangan pendanaan, literasi keuangan digital yang rendah, dan kemudahan membuat aplikasi serta situs digital membuat pinjaman online ilegal marak terjadi. Selain itu, AFPI menegaskan bahwa perusahaan pinjaman online legal di Indonesia memiliki tingkat bunga yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, penagihan yang beretika, dan alamat kantor yang jelas.
Megawati Simanjuntak turut menekankan bahwa praktik pinjaman online perlu ditekan secara mandiri oleh setiap pengguna dan penggunaannya pun harus dihitung seketat mungkin agar tidak terjebak dengan lilitan hutang di kemudian hari. Selain itu, para pejudi online, yang mayoritas berasal dari kalangan ekonomi lemah, sudah sepatutnya mendapatkan bantuan profesional dari sisi psikologis karena kecanduan judi
Anton Sukartono Suratto, Pimpinan Komisi I DPR RI yang mengawasi salah satunya urusan komunikasi dan digital, menegaskan pihaknya mendukung pemerintah untuk menyusun Peraturan Pemerintah terkait kebijakan anti-judi online yang lebih tegas dan mampu menciptakan efek gentar terhadap para pelakunya.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V itu turut menekankan bahwa dirinya turut mendukung upaya pemerintah dalam menelusuri dan memutus aliran dana, baik dari dompet digital ataupun rekening layanan perbankan, serta usaha lainnya yang berpotensi termasuk ke dalam kategori Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
( sumber : fpd-dpr.com )
