Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Demokrat Achmad menyoroti beda angka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 M/2025 H yang diusulkan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dan Wamenag Romo Muhammad Syafi'i. Achmad mengaku heran dengan koordinasi di internal kementerian itu.
"Nah kami sangat terhenyak juga kenapa wamen ini sanggup mengajukan Rp 86,139 juta, Pak, walaupun mungkin angka-angka dari mana tapi kok wamen ini Pak, tak mungkin mengusulkan sembarang saja ini," kata Achmad dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Haji DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2025).
"Nah kami tidak tahulah koordinasi antara Menteri Agama dengan Wamen kok ada dua versi gitu loh yang diserahkan kemarin," sambungnya.
Achmad menilai angka BPIH yang diajukan oleh Wamen Syafi'i lebih masuk akal. Dia pun menilai perbedaan angka yang diajukan tersebut menjadi celah yang perlu kembali dibahas.
"Nah kalau kita tengok poin-poin yang disampaikan oleh wamen ini ada masuk akal juga ini," ujar Achmad.
"Tapi catatan kami, jadi BPIH versi wamennya Rp 86 koma sekian, menurut Kementerian, diajukan Rp 93 juta. Nah internal aja sudah ada perbedaan. Ini celah kami masuk ini, terhadap item-item ini. Jadi prinsipnya turun Pak, jadi nggak Rp 20 ribu," katanya.
Sebelumnya, Menag Nasaruddin Umar telah menghadiri rapat bersama Komisi VIII DPR membahas pendahuluan penyelenggaraan ibadah haji, Senin (30/12/2024) lalu. Dalam rapat itu dipaparkan Menag bahwa usulan rata-rata BPIH tahun 2025 sebesar Rp 93.389.684.
Sementara, Wamenag Syafi'i mengatakan pihaknya masih mengkaji biaya itu dapat diturunkan hingga Rp 85 juta.
"Saya tadi udah bawa kajian-kajian, tapi belum untuk konsumsi umum, itu sudah sampai Rp 87 juta, Rp 85 juta. Tapi bisa disisir kembali, Insyaallah," kata Romo usai rapat di Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2024).
( sumber : news.detik.com )
