Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Rizki Natakusumah, berharap Jenderal Dudung Abdurachman tak lagi membuat ketegangan dengan tokoh atau golongan tertentu setelah resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Ia berharap ketegangan dengan tokoh atau golongan seperti terjadi ketika Dudung masih menjabat Pangdam Jaya tak terulang lagi di hari mendatang.
"Kami berharap ke depan tidak ada lagi ketegangan antara TNI dengan tokoh masyarakat dari golongan manapun. Saya sampaikan ini karena seperti yang kita ketahui, hal ini pernah terjadi di bawah kepemimpinan beliau pada saat menjabat sebagai Pangdam Jaya," kata Rizki kepada CNNIndonesia.com, Rabu (17/11).
Ia mengaku, Dudung memiliki banyak kemampuan dan sudah menduduki banyak jabatan tinggi di TNI. Namun, menurutnya, Dudung memiliki banyak catatan selama bertugas di TNI AD selama ini.
Rizki pun berharap Dudung belajar dari pengalamannya yang terdahulu untuk dapat meminimalkan tindakan konfrontatif dan bisa mengayomi masyarakat dengan lebih bijak lagi.
"Kami menginginkan KSAD yang semakin bisa mengedepankan cara-cara damai dalam menyelesaikan sebuah isu di masyarakat, dan galak ketika ideologi negara diganggu," katanya.
Rizki berkata, Dudung harus bisa menghadirkan komunikasi publik yang lebih baik dan logis. Ia berharap, komunikasi Dudung tak lagi seperti yang pernah dilakukan ketika diorama pemberantasan PKI di kantor Kostrad dibongkar. Ia menegaskan, Fraksi Partai Demokrat di Komisi I DPR RI akan terus memantau TNI AD agar setiap sikap dan kebijakannya seirama dengan TNI secara keseluruhan.
"Sangat penting bagi KSAD untuk satu nafas dengan Panglima TNI agar penyelenggaraan sistem militer Indonesia berjalan dengan baik," katanya.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Dudung sebagai KSAD. Ia menggantikan Andika Perkasa yang kini menjabat Panglima TNI. Dudung dilantik berdasarkan Keputusan Presiden nomor 107/TNI Tahun 2021. Dia pun kini pangkatnya naik menjadi bintang empat alias jenderal TNI.
Pelantikan Dudung itu bersamaan dengan pelantikan Jenderal Andika sebagai Panglima TNI. Selain itu, ada pula pelantikan Mayjen TNI Suharyanto menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dudung lahir di Bandung, Jawa Barat pada 16 November 1965. Ia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1988.
Sebelum menjadi KSAD, Dudung merupakan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Ia juga pernah menjabat Panglima Daerah Militer (Pangdam) Jaya/Jayakarta.
Nama Dudung melambung di publik usai aksinya menentang organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI). Ia mengusulkan pembubaran organisasi yang dipimpin Rizieq Shihab tersebut.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan mengatakan bahwa Dudung memiliki sejumlah 'pekerjaan rumah' setelah resmi menjabat KSAD.
Salah satunya, menurutnya, Dudung harus bisa membawa TNI AD menjadi pengawal bangsa mengarungi politik global yang sangat mempengaruhi pola pikir dan pola sikap setiap anak bangsa.
Dalam hal ini, ia menilai, keberadaan Dudung dibutuhkan karena dikenal sebagai sosok yang memiliki kepemimpinan yang kuat serta terobosan.
"Maka TNI AD harus bisa menjadi pengawal bangsa mengarungi politik global sekarang. Jadi memang dibutuhkan sosok dengan strong leadership dan penuh terobosan," kata Farhan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (17/11).
Selain itu, dia menyampaikan, Dudung juga harus mampu melakukan konsolidasi di internal TNI AD dalam kerangka kesetiaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila.
Kemudian, menurutnya, Dudung juga harus menjalin komunikasi agar diterima semua kalangan.
"Tugasnya Pak Dudung untuk memastikan bahwa dia diterima oleh semua kalangan. Pak Presiden sudah memberikan kepercayaannya didukung oleh Panglima TNI, tidak ada resistensi," katanya.
(mts/ain)
( sumber : cnnindonesia.com )
