.jpg)
Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana (PSR) mendukung PT Waskita Karya untuk dapat meraih gelar 'National Lighthouse'. Sebagai informasi, 'National Lighthouse' Industri 4.0 adalah percontohan dalam transformasi digital dan penerapan teknologi 4.0. Perusahaan-perusahaan ini dianggap layak menjadi role model bagi pelaku industri di sektornya serta dapat menjadi mitra dialog pemerintah dalam implementasi Industri 4.0 di Indonesia.
“Tak hanya berhenti di implementasi teknologi, Waskita Karya kini sedang berupaya untuk meraih gelar 'National Lighthouse',” hal itu diungkapkan Putu Supadma saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi BUMN yang bertajuk “BUMN Karya Memberikan Kontribusi Dalam Pembangunan IKN” beberapa waktu yang lalu.
Gelar itu dianggap perlu karena PT Waskita Karya (Persero) Tbk berhasil meraih beberapa kontrak proyek baru di Ibu Kota Negara (IKN). Antara lain proyek Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung pada Kawasan Istana Kepresidenan Ibu Kota Negara dengan total nilai kontrak mencapai Rp1,35 Triliun.
Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung pada Kawasan Istana Kepresidenan Ibu Kota Negara rencananya akan dibangun di atas tanah seluas 50.678 m persegi dan luas bangunan 33.312 m persegi yang terbagi menjadi 3 bangunan yaitu Sekretariat Presiden, Mess Paspampres dan Bangunan Pendukung. Pembangunan ini membutuhkan waktu pembangunan selama 720 hari kalender dengan target penyelesaian pekerjaan pada akhir tahun 2024.
Selain itu, Waskita juga berhasil memenangkan 2 tender proyek jalan yaitu Proyek Jalan Tol IKN Segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang senilai Rp990 miliar dan Pembangunan Jalan Kerja/Logistik IKN (KIPP) Paket Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 senilai Rp182 miliar.
Sebagaimana diketahui, Waskita Karya berdiri pada tahun 1961 melalui proses nasionalisasi perusahaan asing yang awalnya bernama Volker Aannemings Maatschapiij N.V., Waskita Karya mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (IPO) pada bulan Desember 2012 dengan menerbitkan saham baru sebesar Rp1,2 Triliun. (tn/aha)
( sumber : dpr.go.id )
