Kualitas Belanja Pusat dan Daerah Masih Jadi PR Bersama

Kamis, 22 Agustus 2024 11:21 0

ibu vera f (1)

Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani pada Rabu (21/8/2024) dengan agenda pembahasan laporan kinerja Kementerian Keuangan dalam APBN Tahun Anggaran 2023. Pada kesempatan tersebut Kemenkeu unjuk pencapaian termasuk dalam kebijakan efisiensi dan surplus laporan operasional, aset dan ekuitas.

Terkait dengan hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy berharap Kementerian Keuangan bisa menularkan pencapaian tersebut pada instansi lain, baik di tingkat pusat dan daerah. Vera mengatakan bahwa peningkatan kualitas belanja daerah dan pusat masih menjadi perhatian DPR RI.

“Lambatnya realisasi belanja pemerintah pusat, bukan di kementerian keuangan tapi di beberapa Kementerian lembaga lainnya dan daerah sudah menjadi permasalahan klasik.  Dengan pelaporan yang saat ini disampaikan oleh Kementerian Keuangan yang mengalami peningkatan yang positif ini (semoga) bisa menularkan di kementerian lain maupun di daerah,” kata Vera dalam rapat.

Penguatan kebijakan belanja melalui sinkronisasi belanja daerah merupakan salah satu bahasan yang menjadi rekomendasi BPK atas laporan keuangan lembaga tersebut. Kualitas belanja sendiri merupakan bagian dari jargon “Spending Better” yang digaungkan Kemenkeu dalam penggunaan anggaran.

“Kan ini yang kita soroti setiap tahun Bu. permasalahan kualitas belanja daerah dan pusat Ini yang menjadi masalah terus-menerus. Tentunya kami titipkan kepada Kementerian Keuangan siapapun yang ingin melanjutkan supaya ini menjadi PR besar ketika kualitas belanja pusat dan daerah khususnya yang selalu mengalami realisasi kualitas belanja yang sangat tidak optimal,” tutur Vera yang juga merupakan anggota Badan Anggaran DPR RI.

Sebelumnya, dalam paparan Menkeu disampaikan bahwa simplifikasi/otomasi proses bisnis memberikan dampak positif berupa peningkatan produktivitas, efisiensi pelayanan dan optimalisasi pemberdayaan SDM. Hal ini menjadi upaya pelaksanaan belanja yang berkualitas di instansi tersebut. Adapun efisiensi yang dilakukan Kemenkeu pada kurun waktu 2020 - 2023 mencapai Rp2,21 triliun. (uc/rdn)

( sumber : dpr.go.id )


Berita Lainnya

Nasional

Komisi XIII Minta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Perketat Pengawasan Terhadap Warga Asing

Nasional

Legislator Desak Kementerian Terkait Buat Aturan Tegas soal Pemutihan Utang Petani dan Nelayan

Nasional

Tambahan Pemain Naturalisasi Perkuat Harapan Indonesia Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026

Nasional

Legislator Sambut Baik Rencana Pemutihan Utang Petani, Nelayan, dan Pelaku UMKM

Nasional

Bertemu Dubes Ukraina, Pimpinan BKSAP Bahas Isu Perdamaian

Nasional

Herman Khaeron: Perlu Penugasan Khusus Salah Satu Wamen Guna Awasi Kinerja BUMN Pangan

Nasional

BAKN Tekankan Inovasi Terbaik dari Sektor Imigrasi Guna Peningkatan PNBP

Nasional

Pembangunan Tol Jagoratu 2025, Dorongan Nyata bagi Pariwisata dan Ekonomi Sukabumi

Berita: Nasional - Komisi XIII Minta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Perketat Pengawasan Terhadap Warga Asing •  Nasional - Legislator Desak Kementerian Terkait Buat Aturan Tegas soal Pemutihan Utang Petani dan Nelayan •  Nasional - Tambahan Pemain Naturalisasi Perkuat Harapan Indonesia Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026 •  Nasional - Legislator Sambut Baik Rencana Pemutihan Utang Petani, Nelayan, dan Pelaku UMKM •  Nasional - Bertemu Dubes Ukraina, Pimpinan BKSAP Bahas Isu Perdamaian •  Nasional - Herman Khaeron: Perlu Penugasan Khusus Salah Satu Wamen Guna Awasi Kinerja BUMN Pangan •  Nasional - BAKN Tekankan Inovasi Terbaik dari Sektor Imigrasi Guna Peningkatan PNBP •  Nasional - Pembangunan Tol Jagoratu 2025, Dorongan Nyata bagi Pariwisata dan Ekonomi Sukabumi •