WNA asal China Masuk ke Indonesia, Wakil Ketua MPR: Kontraproduktif dengan Kebijakan Pemutusan Covid-19

Rabu, 27 Januari 2021 13:26

SH (5)

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyayangkan kebijakan Pemerintah soal kedatangan WNA asal China di Bandara Internasional Soekarno Hatta, pada Sabtu (23/1/2021). 

Menurutnya, kebijakan tersebut kontraproduktif dengan agenda pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Syarief Hasan juga mengkritik keras langkah Ditjen Imigrasi yang menyatakan bahwa 153 WNA asal China masuk ke dalam kelompok yang dikecualikan dengan berbagai alasan-alasan pembenaran di masa pelarangan warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia. "Pengecualian ini sangat tidak adil dan tidak menunjukkan ketegasan pemerintah dalam memutus Covid-19," ungkap Syarief dalam keterangan persnya, Selasa (26/1/2021) di Jakarta.

"Padahal, beberapa waktu yang lalu, Pemerintah melakukan pelarangan keluar masuk Indonesia bagi Warga Negara Asing (WNA). Kebijakan ini sudah baik namun diciderai dengan masuknya WNA asal China tersebut yang merupakan negara episentrum awal Covid-19", ungkap Syarief Hasan. 

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebut, seharusnya WNA asal China itu tidak boleh masuk ke Indonesia selama diberlakukannya pelarangan WNA yang diumumkan Menko Perekonomian. "Kita tidak bisa memastikan bahwa WNA tersebut betul-betul tidak menjadi klaster baru Covid-19 di Indonesia," ungkapnya.

Syarief menyebut, jumlah kasus positif Covid-19 sudah hampir mencapai 1 Juta kasus positif dan 27 ribu diantaranya meninggal dunia. "Pemerintah harus lebih peka dengan kondisi hari ini. Menerima WNA berarti membuka keran untuk penyebaran kasus Covid-19 kembali," ungkapnya.

Politisi Senior Partai Demokrat ini menilai bahwa pemutusan rantai Covid-19 harus menjadi prioritas utama hari ini. "Covid-19 lah yang menyebabkan melemahnya ekonomi dan sosial. Sehingga, kebijakan penyelesaian di hulu harus terus dilakukan melalui pemutusan rantai penyebaran Covid-19", ungkap Syarief.

Ia berharap, semua pemangku kepentingan saling mendukung dalam menjalankan kebijakan pelarangan WNA masuk Indonesia. Menurutnya, hal ini penting dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19. "Jangan lagi ada celah masuknya WNA yang berpotensi memperpanjang catatan dampak Covid-19 di Indonesia", tutup Syarief Hasan.***

Berita Lainnya

Nasional

Pemerintah Harus Berikan Dukungan Maksimal Pemilu Serentak 2024, Anwar Hafid: Khususnya Anggaran

Nasional

Mantu Luhut Mayjen Maruli Jadi Pangkostrad, Legislator Demokrat: Jangan Lagi Berpatokan Cara-cara Kuno

Nasional

Didatangi Waketum, Ketua Demokrat Lampung Sampaikan Tiga Laporan

Nasional

Legislator Kalteng Ini Geram Edi Mulyadi Sebut Kalimantan Tempat Jin Buang Anak

Nasional

ZA Hadir, Warga dan SAD di Pelepat Dapat Pengobatan Gratis

Nasional

Marwan Cik Asan Ingin Kejayaan Demokrat di Lampung Bisa Diraih Kembali

Nasional

Arteria Dahlan Singgung Penggunaan Bahasa Sunda, Dede Yusuf Beri Balasan Menohok

Nasional

Program Rehabilitas Narkoba Jadi Ajang Bisnis Aparat Penegak Hukum, Komisi III DPR: Ada Sikap Banci dari Negara Terhadap Penyalagunaan Narkotika

Berita: Nasional - Pemerintah Harus Berikan Dukungan Maksimal Pemilu Serentak 2024, Anwar Hafid: Khususnya Anggaran •  Nasional - Mantu Luhut Mayjen Maruli Jadi Pangkostrad, Legislator Demokrat: Jangan Lagi Berpatokan Cara-cara Kuno •  Nasional - Didatangi Waketum, Ketua Demokrat Lampung Sampaikan Tiga Laporan •  Nasional - Legislator Kalteng Ini Geram Edi Mulyadi Sebut Kalimantan Tempat Jin Buang Anak •  Nasional - ZA Hadir, Warga dan SAD di Pelepat Dapat Pengobatan Gratis •  Nasional - Marwan Cik Asan Ingin Kejayaan Demokrat di Lampung Bisa Diraih Kembali •  Nasional - Arteria Dahlan Singgung Penggunaan Bahasa Sunda, Dede Yusuf Beri Balasan Menohok •  Nasional - Program Rehabilitas Narkoba Jadi Ajang Bisnis Aparat Penegak Hukum, Komisi III DPR: Ada Sikap Banci dari Negara Terhadap Penyalagunaan Narkotika •