WNA asal China Masuk ke Indonesia, Wakil Ketua MPR: Kontraproduktif dengan Kebijakan Pemutusan Covid-19

Rabu, 27 Januari 2021 13:26

SH (5)

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyayangkan kebijakan Pemerintah soal kedatangan WNA asal China di Bandara Internasional Soekarno Hatta, pada Sabtu (23/1/2021). 

Menurutnya, kebijakan tersebut kontraproduktif dengan agenda pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Syarief Hasan juga mengkritik keras langkah Ditjen Imigrasi yang menyatakan bahwa 153 WNA asal China masuk ke dalam kelompok yang dikecualikan dengan berbagai alasan-alasan pembenaran di masa pelarangan warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia. "Pengecualian ini sangat tidak adil dan tidak menunjukkan ketegasan pemerintah dalam memutus Covid-19," ungkap Syarief dalam keterangan persnya, Selasa (26/1/2021) di Jakarta.

"Padahal, beberapa waktu yang lalu, Pemerintah melakukan pelarangan keluar masuk Indonesia bagi Warga Negara Asing (WNA). Kebijakan ini sudah baik namun diciderai dengan masuknya WNA asal China tersebut yang merupakan negara episentrum awal Covid-19", ungkap Syarief Hasan. 

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebut, seharusnya WNA asal China itu tidak boleh masuk ke Indonesia selama diberlakukannya pelarangan WNA yang diumumkan Menko Perekonomian. "Kita tidak bisa memastikan bahwa WNA tersebut betul-betul tidak menjadi klaster baru Covid-19 di Indonesia," ungkapnya.

Syarief menyebut, jumlah kasus positif Covid-19 sudah hampir mencapai 1 Juta kasus positif dan 27 ribu diantaranya meninggal dunia. "Pemerintah harus lebih peka dengan kondisi hari ini. Menerima WNA berarti membuka keran untuk penyebaran kasus Covid-19 kembali," ungkapnya.

Politisi Senior Partai Demokrat ini menilai bahwa pemutusan rantai Covid-19 harus menjadi prioritas utama hari ini. "Covid-19 lah yang menyebabkan melemahnya ekonomi dan sosial. Sehingga, kebijakan penyelesaian di hulu harus terus dilakukan melalui pemutusan rantai penyebaran Covid-19", ungkap Syarief.

Ia berharap, semua pemangku kepentingan saling mendukung dalam menjalankan kebijakan pelarangan WNA masuk Indonesia. Menurutnya, hal ini penting dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19. "Jangan lagi ada celah masuknya WNA yang berpotensi memperpanjang catatan dampak Covid-19 di Indonesia", tutup Syarief Hasan.***

Berita Lainnya

Nasional

Demokrat Soroti Penugasan Jokowi Numpuk di Luhut

Nasional

Demokrat soal Hak Angket Respons Kisruh KPK: Belum Perlu

Nasional

Bentengi Masyarakat dan Pemuda dari Masuknya Paham Radikalisme

Nasional

Peringati HUT ke-20 Partai Demokrat Gelar Vaksinasi Massal

Nasional

Vaksin Bersama Ning Lucy, Mempercepat Herd Immunity Di Surabaya

Nasional

Difasilitasi Aliyah Mustika Ilham, LMP Sulsel Gelar Vaksin Covid-19

Nasional

Partai Demokrat Dorong Jokowi Terbitkan Perppu Hilangkan Presidential Threshold

Nasional

Kemenkop-DPR Tingkatkan SDM UKM soal Digitalisasi Produk

Berita: Nasional - Demokrat Soroti Penugasan Jokowi Numpuk di Luhut •  Nasional - Demokrat soal Hak Angket Respons Kisruh KPK: Belum Perlu •  Nasional - Bentengi Masyarakat dan Pemuda dari Masuknya Paham Radikalisme •  Nasional - Peringati HUT ke-20 Partai Demokrat Gelar Vaksinasi Massal •  Nasional - Vaksin Bersama Ning Lucy, Mempercepat Herd Immunity Di Surabaya •  Nasional - Difasilitasi Aliyah Mustika Ilham, LMP Sulsel Gelar Vaksin Covid-19 •  Nasional - Partai Demokrat Dorong Jokowi Terbitkan Perppu Hilangkan Presidential Threshold •  Nasional - Kemenkop-DPR Tingkatkan SDM UKM soal Digitalisasi Produk •