Wali Kota Pariaman Tolak 3 SKB Menteri Soal Seragam, DPR: Harus Ada Upaya Rangkul Pemda dan Stakeholder

Jumat, 19 Februari 2021 09:48

Anggota Komisi X DPR RI Bramantyo Suwondo menilai, penolakan Wali Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat terkait menerapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang aturan seragam sekolah mengindikasikan lemahnya komunikasi dan sosialisasi kebijakan.

“Diktum ketiga dari SKB memang berpotensi multitafsir dan tidak sepenuhnya sesuai dengan konteks di lapangan. Harus ada upaya untuk merangkul Pemda dan stakeholder pendidikan lainnya untuk perbaikan kualitas kebijakan agar sesuai dengan kondisi budaya masyarakat,” kata Bram sapaanya kepada wartawan, Rabu, (17/2/2021).

Ia menjelaskan, inti dari permasalahan atribut dan seragam ini ada pada larangan pemaksaan. Ia mengatakan, pemaksaan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan.

“Semangat dari SKB ini baik. Namun, perlu dikomunikasikan dengan baik dan diperbaiki atau revisi diktumnya agar tidak menimbulkan kebingungan dan penolakan,” tutur dia.

bramantyo (2)

Ia menegaskan, pihak daerah dan sekolah pun harus menyadari apa semangat di balik SKB ini yaitu inklusivitas dan keberagaman.

“Bahwa semua orang, apapun agama dan kepercayaannya (minoritas/mayoritas) memiliki hak yang sama untuk diterima dengan baik di lingkungan sekolah,” tegas Bram.

Bram pun meminta, agar setiap kebijakan yang akan diambil alangkah baiknya dikomunikasikan dengan baik bersama stakeholders pendidikan.

“Agar setiap kebijakan dapat dipahami dan didukung semua stakeholders,” tandas Bram.

Diketahui,  pemerintah menerbitkan Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah pada 3 Februari lalu.

Keputusan itu diteken oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Namun demikian, Wali Kota Pariaman Genius Umar secara terang-terangan menyatakan tidak akan menerapkan peraturan seperti diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri tentang seragam sekolah.

Genius mengklaim tak pernah ada kasus penolakan pemakaian seragam sekolah yang identik dengan agama Islam di kota yang dia pimpin. Aturan berpakaian sekolah di Pariaman tidak akan diubah meskipun ada SKB 3 Menteri soal seragam sekolah.

Laporan: Muhammad Lutfi

 

Berita Lainnya

Nasional

Perlu Adanya Aturan Bersama Atasi Tumpang Tindih Pengembangan Pariwisata

Nasional

Penyaluran Dana BLT BBM Sembako Dan PKH Desa Pohgading Timur Dipantau Langsung Anggota DPR RI KOmisi VIII Fraksi Partai Demokrat Bersama Bupati Lombok Timur

Nasional

Herman Khaeron : Kemitraan UMKM – BUMN Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional

Herman Khaeron Gelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

Nasional

RKUHP Dibawa ke Paripurna, Fraksi Demokrat: Jamin Hak-hak Kebebasan Berpendapat

Nasional

Komisi VI Apresiasi PLN Wujudkan Pemerataan Listrik di Daerah 3T

Nasional

Pemerintah Berencana Bagikan ‘Rice Cooker’ Gratis, Sartono Berharap Bantu Ekonomi Masyarakat

Nasional

M Nasir Serahkan Bantuan Komperter BBM ke BBG ke Petani upaya pencegahan Langkanya Gas 3 Kg

Berita: Nasional - Perlu Adanya Aturan Bersama Atasi Tumpang Tindih Pengembangan Pariwisata •  Nasional - Penyaluran Dana BLT BBM Sembako Dan PKH Desa Pohgading Timur Dipantau Langsung Anggota DPR RI KOmisi VIII Fraksi Partai Demokrat Bersama Bupati Lombok Timur •  Nasional - Herman Khaeron : Kemitraan UMKM – BUMN Dorong Pertumbuhan Ekonomi •  Nasional - Herman Khaeron Gelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan •  Nasional - RKUHP Dibawa ke Paripurna, Fraksi Demokrat: Jamin Hak-hak Kebebasan Berpendapat •  Nasional - Komisi VI Apresiasi PLN Wujudkan Pemerataan Listrik di Daerah 3T •  Nasional - Pemerintah Berencana Bagikan ‘Rice Cooker’ Gratis, Sartono Berharap Bantu Ekonomi Masyarakat •  Nasional - M Nasir Serahkan Bantuan Komperter BBM ke BBG ke Petani upaya pencegahan Langkanya Gas 3 Kg •