Wali Kota Pariaman Tolak 3 SKB Menteri Soal Seragam, DPR: Harus Ada Upaya Rangkul Pemda dan Stakeholder

Jumat, 19 Februari 2021 09:48

Anggota Komisi X DPR RI Bramantyo Suwondo menilai, penolakan Wali Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat terkait menerapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang aturan seragam sekolah mengindikasikan lemahnya komunikasi dan sosialisasi kebijakan.

“Diktum ketiga dari SKB memang berpotensi multitafsir dan tidak sepenuhnya sesuai dengan konteks di lapangan. Harus ada upaya untuk merangkul Pemda dan stakeholder pendidikan lainnya untuk perbaikan kualitas kebijakan agar sesuai dengan kondisi budaya masyarakat,” kata Bram sapaanya kepada wartawan, Rabu, (17/2/2021).

Ia menjelaskan, inti dari permasalahan atribut dan seragam ini ada pada larangan pemaksaan. Ia mengatakan, pemaksaan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan.

“Semangat dari SKB ini baik. Namun, perlu dikomunikasikan dengan baik dan diperbaiki atau revisi diktumnya agar tidak menimbulkan kebingungan dan penolakan,” tutur dia.

bramantyo (2)

Ia menegaskan, pihak daerah dan sekolah pun harus menyadari apa semangat di balik SKB ini yaitu inklusivitas dan keberagaman.

“Bahwa semua orang, apapun agama dan kepercayaannya (minoritas/mayoritas) memiliki hak yang sama untuk diterima dengan baik di lingkungan sekolah,” tegas Bram.

Bram pun meminta, agar setiap kebijakan yang akan diambil alangkah baiknya dikomunikasikan dengan baik bersama stakeholders pendidikan.

“Agar setiap kebijakan dapat dipahami dan didukung semua stakeholders,” tandas Bram.

Diketahui,  pemerintah menerbitkan Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah pada 3 Februari lalu.

Keputusan itu diteken oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Namun demikian, Wali Kota Pariaman Genius Umar secara terang-terangan menyatakan tidak akan menerapkan peraturan seperti diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri tentang seragam sekolah.

Genius mengklaim tak pernah ada kasus penolakan pemakaian seragam sekolah yang identik dengan agama Islam di kota yang dia pimpin. Aturan berpakaian sekolah di Pariaman tidak akan diubah meskipun ada SKB 3 Menteri soal seragam sekolah.

Laporan: Muhammad Lutfi

 

Berita Lainnya

Nasional

Jadi Syarat Naik Pesawat, Anggota DPR Minta Harga Tes PCR Murah dan Terjangkau Masyarakat

Nasional

Peduli Korban Kebakaran di Krendang, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Kunjungi dan Salurkan Bantuan Sosial

Nasional

PDIP Ajak Publik Mengkaji Kinerja SBY, Legislator Demokrat: Upaya Menutupi Sejumlah Kegagalan Rezim Jokowi dalam Menjalankan Pemerintahan

Nasional

Anggota Komisi VI DPR RI Minta Pertamina Segera Atasi Kelangkaan BBM di Sulsel

Nasional

Hinca Pandjaitan, Anggota DPR RI Yang Enjoy Berlumpur Lumpur

Nasional

Legislator Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biaya Tes PCR Penumpang Pesawat

Nasional

Syarif Hasan: Partai Demokrat Teguh Tolak Amandemen UUD 1945

Nasional

Simalakama Utang Garuda, Herman Khaeron: Tantangan Berat Menteri Erick

Berita: Nasional - Jadi Syarat Naik Pesawat, Anggota DPR Minta Harga Tes PCR Murah dan Terjangkau Masyarakat •  Nasional - Peduli Korban Kebakaran di Krendang, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Kunjungi dan Salurkan Bantuan Sosial •  Nasional - PDIP Ajak Publik Mengkaji Kinerja SBY, Legislator Demokrat: Upaya Menutupi Sejumlah Kegagalan Rezim Jokowi dalam Menjalankan Pemerintahan •  Nasional - Anggota Komisi VI DPR RI Minta Pertamina Segera Atasi Kelangkaan BBM di Sulsel •  Nasional - Hinca Pandjaitan, Anggota DPR RI Yang Enjoy Berlumpur Lumpur •  Nasional - Legislator Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biaya Tes PCR Penumpang Pesawat •  Nasional - Syarif Hasan: Partai Demokrat Teguh Tolak Amandemen UUD 1945 •  Nasional - Simalakama Utang Garuda, Herman Khaeron: Tantangan Berat Menteri Erick •