Wakil Ketua MPR Ingatkan Himbara, Kenaikan Tarif ATM Link Beratkan Masyarakat

Kamis, 27 Mei 2021 13:18

bapak syarif

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mengingatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mengkaji kembali rencana menaikkan tarif transaksi ATM Link pada 1 Juni 2021 mendatang. Pasalnya, tarif ATM Link ini akan semakin memberatkan perekonomian masyarakat Indonesia.

Menurut Syarief HasanHimbara harus mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia hari ini. “Kita melihat, masyarakat Indonesia sedang kesulitan ekonomi sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi, khususnya berkenaan dengan penaikan tarif harus dipertimbangkan secara matang.”, ungkap Syarief Hasan.

Memang, Bank-bank BUMN (BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN) bersepakat dengan PT Jalin untuk menaikkan tarif transaksi di ATM Link yang awalnya tanpa tarif. Tarif cek saldo di ATM Link naik sebesar Rp.2.500,- sedangkan tarif penarikan tunai di ATM Link naik sebesar Rp.5.000,- persekali transaksi dari yang sebelumnya gratis.

Syarief Hasan menilai, kebijakan ini tidak sesuai dengan cita-cita awal pembentukan ATM Link. “ATM Link ini sejak awal hadir dengan tujuan mempermudah nasabah-nasabah bank BUMN dalam bertransaksi secara efektif dan efisien.”, ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan menilai, bank-bank pelat merah harusnya memiliki jaringan yang mempermudah nasabah-nasabah bank BUMN bertransaksi.

ATM Link sebenarnya menjadi solusi nasabah seluruh bank BUMN di Indonesia dalam bertransaksi. ATM Link juga hadir agar jumlah pengadaan ATM tidak terlalu banyak dan biaya transaksi tetapi gratis. Kenaikan tarif ini tentu akan semakin menyulitkan masyarakat.”, ungkap Syarief.

Ia mendorong Pemerintah dan Himbara untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut sehingga tidak merugikan masyarakat. “Masyarakat terganggu dengan kebijakan ini. Terbukti, masyarakat membuat laporan ke OJK dan BPKN karena kebijakan ini memberatkan konsumen dan nasabah bank BUMN.", ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan juga mendorong Pemerintah untuk membuat kebijakan pemulihan ekonomi tanpa memberatkan rakyat Indonesia. “Akhir-akhir ini, kebijakan pemerintah dalam memulihkan ekonomi semakin menyulitkan rakyat. Pemerintah menaikkan tarif tol di berbagai daerah, menaikkan tarif ATM Link yang awalnya gratis, berencana menaikkan PPN hingga PPh yang mencapai 35%.”, heran Syarief Hasan.

Ia pun mendorong Pemerintah untuk mencari alternatif lain, seperti menekan cost dan sebagainya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. “Pemerintah harusnya membuat perencanaan jangka panjang yang bisa memberikan dampak sosial dan ekonomi, bukan kebijakan-kebijakan pemasukan jangka pendek yang semakin memberatkan masyarakat kecil.”, tutup Syarief Hasan.

Berita Lainnya

Nasional

Politisi Demokrat, Sartono Berbagi Hewan Kurban Disaat Pandemi

Nasional

Sartono Bagikan Puluhan Terop dan Ribuan Kursi ke Warga Ponorogo dan Pacitan

Nasional

Polemik Revisi Statuta UI Makin Panas, Partai Demokrat: Berhentikan Rektor UI Ari Kuncoro!

Nasional

Rektor Rangkap Jabatan, Statuta UI Diubah, Bramantyo Sebut 3 Masalah Utama

Nasional

Statuta UI Dirombak, Independensi Kampus dalam 'Gangguan'

Nasional

Tenaga Kesehatan Menjerit dan Jiwa Masyarakat Terancam, Politisi Demokrat: Pusat Jangan Main-main, Segera Drop Anggaran untuk Kebutuhan Daerah Hadapi Covid-19

Nasional

Karutan Depok Tersangka Narkoba, Anggota DPR Ingatkan soal Nusakambangan

Santoso Minta Polri Tindak Tegas Kartel Kremasi Jenazah Covid-19

Berita: Nasional - Politisi Demokrat, Sartono Berbagi Hewan Kurban Disaat Pandemi •  Nasional - Sartono Bagikan Puluhan Terop dan Ribuan Kursi ke Warga Ponorogo dan Pacitan •  Nasional - Polemik Revisi Statuta UI Makin Panas, Partai Demokrat: Berhentikan Rektor UI Ari Kuncoro! •  Nasional - Rektor Rangkap Jabatan, Statuta UI Diubah, Bramantyo Sebut 3 Masalah Utama •  Nasional - Statuta UI Dirombak, Independensi Kampus dalam 'Gangguan' •  Nasional - Tenaga Kesehatan Menjerit dan Jiwa Masyarakat Terancam, Politisi Demokrat: Pusat Jangan Main-main, Segera Drop Anggaran untuk Kebutuhan Daerah Hadapi Covid-19 •  Nasional - Karutan Depok Tersangka Narkoba, Anggota DPR Ingatkan soal Nusakambangan •  - Santoso Minta Polri Tindak Tegas Kartel Kremasi Jenazah Covid-19 •