Sabtu, 13 Juni 2020 05:48

‘’Prioritas kita adalah penanganan Covid-19. Jadi kalau pemerintah tidak mampu memenuhi tambahan anggaran protokol kesehatan Covid-19, Pilkada 2020 ditunda saja.’’

WAHYU 2  

Demikian ditegaskan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat Wahyu Sanjaya. Wahyu menilai pelaksanaan Pilkada sangat potensial menjadi sumber penularan massal wabah corona Covid-19, terutama jika protokol kesehatan tak dapat diterapkan secara maksimal.

"Berpotensi terjadi penularan massal terhadap 100 juta pemilih dan hampir 200.000 penyelenggara. Jadi kita tidak bisa bermain-main dengan protokol Covid-19 atau mengambil ajang uji coba," ujar Wahyu dalam rapat kerja Komisi II bersama Mendagri, Menkeu, KPU, DKPP, dan Bawaslu, Kamis (11/6/2020).

Sesuai Perppu Nomor 2 Tahun 2020, Pilkada serentak akan dilaksanakan 9 Desember 2020, dari yang semula dijadwalkan pada 23 September. Meski demikian, pemerintah tidak perlu memaksakan diri.

‘’Tak perlu memaksakan diri dan mempertaruhkan keselamatan masyarakat. Kalau dana tidak tersedia, saran saya Perppu-nya diganti saja, dimundurkan lagi enam bulan. Jadi kita tidak usah ada APD, jadi kita tidak boleh berjudi dan ambil risiko,’’ kata Wahyu.

Dalam hal ini, Wahyu meminta Mendagri Tito Karnavian benar-benar kembali mempertimbangkan pelaksanaan pilkada di akhir tahun mendatang. Karena sebenarnya, akibat Covid-19 dan sebab-sebab lain, tak sedikit daerah tidak siap menyelenggarakan Pilkada.

‘’Banyak yang tidak siap tapi sekadar ikut instruksi Perppu. Banyak sekali kepala daerah yang tidak berani terbuka tentang kondisi keuangan daerah masing-masing. Kalau ditanya sama bos, walaupun enggak ada uang, bilangnya ada uang,’’ tambah Wahyu.

Ia menyebutkan bahwa sejumlah kepala daerah kesulitan karena banyak dana transfer daerah ditangguhkan Kemenkeu.

‘’Bapak tidak salah juga, tapi harus paham psikologis kepala daerah yang tidak menunjukkan sesungguhnya, tidak mampu, tapi bilang mampu,’’  tegas Wahyu lagi.

 (mediafpd/kompas.com)

 

Berita Lainya

Nasional

Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021

Nasional

Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten

Nasional

Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah

Nasional

Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP

Nasional

Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan

Nasional

Politikus Demokrat Kecam Wacana Pencabutan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

Nasional

Anggota Komisi XI DPR minta pemerintah jangan lemahkan OJK

Nasional

Demokrat Konsisten Menolak RUU HIP dan Supaya Dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI 2020

Berita: Nasional - Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021 •  Nasional - Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten •  Nasional - Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah •  Nasional - Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP •  Nasional - Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan •  Nasional - Politikus Demokrat Kecam Wacana Pencabutan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 •  Nasional - Anggota Komisi XI DPR minta pemerintah jangan lemahkan OJK •  Nasional - Demokrat Konsisten Menolak RUU HIP dan Supaya Dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI 2020 •