Wahyu Sanjaya Serahkan Dokumen Aduan Masyarakat Terkait Dugaan Kecurangan Seleksi CASN di Palembang

Kamis, 07 Maret 2024 10:02

bpk wahyu 1

Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Regional VII BKN Palembang, Anggota Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya menyerahkan berkas aduan-aduan masyarakat terkait dugaan kecurangan selama proses Seleksi Penerimaan CASN Tahun 2023. Wahyu dengan tegas mengatakan proses seleksi penerimaan CASN harus segera diperbaiki dan oknum yang terbukti terlibat harus ditindak.

“Nah, itulah saya tadi menyatakan, prosesnya harus ada perbaikan. Dan apa yang selama ini salah harus segera diperbaiki. Kalau kemarin ada oknum-oknum yang bermain itu juga harus segera ditindak. Tidak boleh dikasih aman,” kata Wahyu pada Parlementaria usai kunjungan kerja spesifik di Palembang, Rabu (6/3/2024).

Disampaikan Legislator Dapil Sumatera Selatan II ini, dokumen yang diserahkannya kepada Kepala Kanreg VII BKN Palembang Margi Prayitno merupakan dokumen ataupun aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang diduga mengalami kecurangan selama proses Seleksi Penerimaan CASN Tahun 2023 di Palembang.

“Dokumen orang-orang yang terzalimi itu. Orang sudah lulus, dibilang tidak lulus. Terakhir kali, karena terakhir kali sudah habis alasan, mereka dipaksa mengundurkan diri. Bahkan setelah mereka tidak mau mengundurkan diri, surat pengunduran diri mereka pun dipalsukan. Luar biasa sekali, ada sekitar 24 orang itu,” tegasnya.

Menurut Wahyu, proses seleksi haruslah dilakukan dengan ketat, profesional dan transparan. Sehingga proses seleksi yang terjadi menciptakan keadilan bagi semua peserta. Dan negara, lanjutnya, tidak boleh memberikan ruang kepada ketidakadilan apalagi membiarkan ada oknum-oknum yang mengambil celah dalam proses seleksi.

“Jadi begini ya, dalam suatu proses jangan pernah kita mengorbankan rakyat. Mereka sudah jauh berharap untuk bisa masuk dalam formasi P3K maupun ASN. Mereka sudah mendaftar, mereka sudah lulus, mereka digugurkan. Berarti ada sistem yang tidak beres, ada oknum yang bermain. Itu kita tidak mengizinkan lah hal-hal seperti itu, kita tidak mau negara ini rusak. Karena pengki-pengki, atur-atur,” sambungnya.

Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan kedepan akan ada pengangkatan kurang lebih 2,3 juta honorer menjadi P3K, maka proses ini harus terus dikawal dan sistem pengangkatannya juga harus diperbaiki. “Perbaiki sistem dulu. Karena kalau ini terjadi satu titik, pasti terjadi lagi ditempat lainnya,” pungkas Wahyu. (we/aha)

( sumber : dpr.go.id )


Berita Lainnya

Nasional

Rapat Pleno Baleg, Legislator Soroti Substansi RUU Minerba

Nasional

Anggota DPR RI Faujia Helga Tampubolon Berkunjung ke PLN, Simak Pembahasannya

Nasional

Hinca Panjaitan Sebut Desa sebagai Benteng Melawan Narkoba

Nasional

Tanah Milik Warga Wasuponda Bersengketa di Morowali Utara, Tim JFK Langsung Turun Tangan

Nasional

Peduli Korban Banjir, Anggota DPR RI Jabar Salurkan Bantuan

Nasional

Faujia Helga Tampubolon Gencarkan Sosialisasi UU Perkoperasian di Raja Ampat

Nasional

Kebakaran di Glodok Menimpa Pramugari Asal Toraja, Anggota DPR RI Frederik Kalalembang Langsung Komunikasi dengan RS Polri

Nasional

Fraksi Demokrat Nilai Penurunan BI Rate Jadi Sinyal Positif Pelaku Usaha

Berita: Nasional - Rapat Pleno Baleg, Legislator Soroti Substansi RUU Minerba •  Nasional - Anggota DPR RI Faujia Helga Tampubolon Berkunjung ke PLN, Simak Pembahasannya •  Nasional - Hinca Panjaitan Sebut Desa sebagai Benteng Melawan Narkoba •  Nasional - Tanah Milik Warga Wasuponda Bersengketa di Morowali Utara, Tim JFK Langsung Turun Tangan •  Nasional - Peduli Korban Banjir, Anggota DPR RI Jabar Salurkan Bantuan •  Nasional - Faujia Helga Tampubolon Gencarkan Sosialisasi UU Perkoperasian di Raja Ampat •  Nasional - Kebakaran di Glodok Menimpa Pramugari Asal Toraja, Anggota DPR RI Frederik Kalalembang Langsung Komunikasi dengan RS Polri •  Nasional - Fraksi Demokrat Nilai Penurunan BI Rate Jadi Sinyal Positif Pelaku Usaha •