Kamis, 04 Juni 2020 19:05

LUCY

Wacana pemerintah menggulirkan Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020 menuai polemik di masyarakat, lantaran dengan Perpres tersebut pemerintah berinisiatif kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 di mana banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pemotongan upah terhadap para pekerja akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah, Presiden Jokowi justru mengeluarkan kebijakan yang sama sekali tidak populer di mata rakyat.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari menyatakan, Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan secara tidak langsung merupakan perbuatan melawan hukum.

“Sebab dalam Perpres tersebut kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan Kelas II per 1 Juli 2020. Sementara iuran untuk kelas III akan dinaikkan pada tahun 2021,” kata Lucy kepada VanusNews.com, Rabu (13/5/2020).

Lucy menilai, menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah membatalkan Perpres No. 75 Tahun 2019 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

“Seharusnya Pemerintah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung dengan taat azas. Kalau seperti ini kan sama Pemerintah bermain-main dengan Putusan MA,” tegas Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya tersebut.

Lucy mengaku, dirinya khawatir kalau pemerintah memberi contoh tidak taat azas pada hukum, akan diikuti oleh rakyat.

“Apabila hal ini terjadi, akan berbahaya bagi bangsa dan negara Indonesia,” tutur mantan Ning Kota Surabaya tersebut.

Oleh karenanya, Lucy mendesak kepada Presiden Jokowi untuk menganulir Perpres No. 64 Tahun 2020.

“Selanjutnya saya juga meminta Presiden Jokowi melaksanakan Putusan MA secara sungguh-sungguh, agar rakyat dapat mencontoh pimpinannya dalam mengimplementasikan hukum,” pungkas legislator asal Dapil Jatim 1 tersebut.

Seperti diketahui, sebelumnya MA telah membatalkan kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020.

Putusan MA tersebut sendiri mulai berlaku sejak 1 April 2020 lalu, di mana kenaikkan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020 resmi dianulir dan besaran iuran bulanan sendiri kembali kepada besaran iuran bulanan sebelumnya. VN-DAN

Berita Lainya

Nasional

Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021

Nasional

Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten

Nasional

Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah

Nasional

Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP

Nasional

Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan

Nasional

Politikus Demokrat Kecam Wacana Pencabutan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

Nasional

Anggota Komisi XI DPR minta pemerintah jangan lemahkan OJK

Nasional

Demokrat Konsisten Menolak RUU HIP dan Supaya Dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI 2020

Berita: Nasional - Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021 •  Nasional - Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten •  Nasional - Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah •  Nasional - Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP •  Nasional - Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan •  Nasional - Politikus Demokrat Kecam Wacana Pencabutan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 •  Nasional - Anggota Komisi XI DPR minta pemerintah jangan lemahkan OJK •  Nasional - Demokrat Konsisten Menolak RUU HIP dan Supaya Dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI 2020 •