Wacana Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur, Wakil Ketua MPR Bilang Ini

Rabu, 09 Juni 2021 12:20

pak syarif (1)

Wacana pengalihan dana haji untuk keperluan pembangunan infrastruktur di Indonesia dinilai tidak tepat. Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menegaskan tidak setuju apabila dana haji digunakan untuk keperluan di luar peruntukan haji.

Wacana ini kembali bergulir setelah Kementerian Agama RI secara resmi mengumumkan tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 1442 H/2021 M. Kebijakan ini merupakan tahun kedua tidak adanya keberangkatan haji dari Indonesia di masa Pandemi sehingga mengecewakan banyak pihak, terutama calon jemaah haji.

Keputusan tersebut membuat daftar tunggu menjadi lebih lama dengan jumlah waiting list lebih panjang. Hingga hari ini, waiting list keberangkatan jemaah haji sudah mencapai 5.017.000 orang. Sementara itu, dana calon jemaah haji yang terkumpul telah mencapai Rp150 triliun.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebutkan, Pemerintah tidak boleh menambah kekecewaan masyarakat dengan menggunakan dana haji untuk keperluan lain.

“Pemerintah harus mampu menjawab informasi pemakaian dana haji untuk keperluan pembangunan infrastruktur yang berkembang di tengah masyarakat,” ujarnya, Senin (7/6).

Ia juga menyebutkan, kekecawaan dari para calon jamaah haji memang berdasar. Alasannya, jemaah haji telah mengantri dan menabung sejak lama untuk mendapatkan kesempatan berangkat ke Tanah Suci.

“Banyak calon jemaah haji yang kecewa dengan pemberitaan tersebut karena mereka telah berpuluh-puluh tahun menunggu kesempatan. Namun tidak dapat berangkat berhaji, lalu mendapat informasi seperti ini,” bebernya.

Politisi senior Partai Demokrat ini juga mengatakan bahwa masyarakat dan DPR RI telah memberikan peluang kepada Pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19

“Pemerintah harus mengoptimalkan usaha penyelesaian Pandemi Covid-19 dan dampak ekonominya tanpa menggunakan dana haji milik rakyat kecil di luar peruntukan haji,” tandasnya. (fin)

Berita Lainnya

Nasional

Fraksi Demokrat Dukung Pembentukan Panja Kasus Dugaan Impor Emas

Nasional

Covid Masih Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Minus, FPD DPR Sebut Pemerintah Tak Optimalkan UU Corona

Nasional

Anggota DPR: Pasal perzinaan di RKUHP patut dikaji secara hati-hati

Nasional

Kasus Kilang Minyak Cilacap, Komisi VII DPR Diminta Panggil Dirut Pertamina

Nasional

SBY ke Ibas yang Jadi Doktor IPB: A New Beginning For You

Nasional

Batalkan Pungutan Pajak Kuliti Rakyat, Supadma: Jangan Bebani Rakyat Karena Gegabah Investasi "Ugal-Ugalan"

Nasional

Transmigran Morowali Diusir Perusahaan Menteri ATR Hanya Sedih

Nasional

Elite Demokrat Puji Pertemuan Anies-RK: Makin Banyak Alternatif

Berita: Nasional - Fraksi Demokrat Dukung Pembentukan Panja Kasus Dugaan Impor Emas •  Nasional - Covid Masih Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Minus, FPD DPR Sebut Pemerintah Tak Optimalkan UU Corona •  Nasional - Anggota DPR: Pasal perzinaan di RKUHP patut dikaji secara hati-hati •  Nasional - Kasus Kilang Minyak Cilacap, Komisi VII DPR Diminta Panggil Dirut Pertamina •  Nasional - SBY ke Ibas yang Jadi Doktor IPB: A New Beginning For You •  Nasional - Batalkan Pungutan Pajak Kuliti Rakyat, Supadma: Jangan Bebani Rakyat Karena Gegabah Investasi "Ugal-Ugalan" •  Nasional - Transmigran Morowali Diusir Perusahaan Menteri ATR Hanya Sedih •  Nasional - Elite Demokrat Puji Pertemuan Anies-RK: Makin Banyak Alternatif •