vera febyanthy soroti kebijakan fiskal dan penerimaan negara

Selasa, 11 Juni 2024 09:21

BU VERA 3

Dalam pembahasan KEM-PPKF dengan Kemenkeu di Komisi XI pada Rabu (5/6/2024), Vera Febyanthy mencermati proposal yang diserahkan oleh Kemenkeu kepada DPR menunjukkan rentang defisit 2.5-2.8% dari PDB. Menurut Vera Rentang defisit ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya sebesar 1.65% dari PDB. “Tingginya target defisit ini mendekati batas maksimal yang diatur dalam undang-undang keuangan negara, sehingga mempersempit ruang fiskal untuk ke depan”

Anggota Fraksi Partai Demokrat dari Dapil Jabar VII juga mempertanyakan apakah Pemerintah lewat Kemenkeu telah dipertimbangkan dampak dari defisit yang tinggi ini di masa transisi pemerintahan berikutnya? “Mengingat kondisi global yang tidak menentu, termasuk perang di Timur Tengah yang berdampak pada kondisi domestik, apakah RAPBN yang akan kami bahas sudah mengakomodasi visi dan misi program pemerintahan mendatang?” tanya Vera di Ruang Rapat Komisi XI

“Kami juga berharap agar dalam rapat panitia kerja (panja) nanti, pemerintah dapat menyampaikan upaya yang akan dilakukan untuk memastikan kapasitas ruang fiskal bisa sejalan dengan pemerintah ke depan. Saya sangat khawatir karena ini adalah masa transisi, sehingga kami perlu melihat bahwa rentang defisit ini terhitung tinggi dibandingkan tahun 2023.” Lanjut vera.

Politikus Demokrat ini juga mengingatkan bahwa ini adalah periode terakhir Ibu Menteri, sehingga Fraksi Partai Demokrat meminta agar Kementerian Keuangan meninggalkan legacy dengan menggenjot penerimaan dalam bentuk optimalisasi perpajakan, karena hingga saat ini, Fraksi Partai Demokrat belum mendengar rencana tersebut. “Karena itu dalam rapat panja nanti, kami ingin mendengar dan memberikan masukan terkait hal ini.” lanjut Vera

Selain memberikan kritik membangun, tak lupa Vera Febyanthy juga memberikan apresiasi atas pertumbuhan pendapatan negara dalam bidang ekspor yang saat ini sedang meningkat pesat. “Dari sisi belanja, kami berharap pemerintah memastikan program-program yang ada memberikan efek berganda (multiplier effect) yang positif. Adakah terobosan di akhir masa jabatan ini yang direncanakan oleh Kementerian Keuangan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan? Kami ingin mendengar hal ini, karena jika ada, hal tersebut bisa menambal akselerasi program presiden terpilih nantinya.” Ujar Vera seraya menutup pendalaman dalam Raker siang itu.

( sumber : fraksidemokrat.org )


Berita Lainnya

Nasional

Nasib Tenaga Honorer: Usulan Dede Yusuf untuk Pengangkatan Langsung P3K Tanpa Tes bagi yang Telah Mengabdi 10 Tahun

Nasional

KUHAP 1981 Sudah Usang, Benny K. Harman Dorong Perubahan Besar

Nasional

Cellica Nurrachadiana melakukan kunjungan kerja spesifik di Al Muhajirin

Nasional

Ibas Sebut DPR Connect Bisa Jadi Jembatan Komunikasi Media & Anak Muda

Nasional

Penindakan Penyelewengan BBM Bersubsidi Jadi Prioritas, Nurwayah Tekankan Pengawasan Ketat

Nasional

Banggar DPR Soroti Lemahnya Pemungutan Pajak Transaksi Digital di Indonesia

Nasional

Legislator Demokrat Apresiasi Bakti Sosial Kementerian Imipas di Brangsong Kendal

Nasional

Kelakar Anggota DPR: Hakim Harus Jalan Kaki 6 Bulan Imbas Efisiensi Anggaran

Berita: Nasional - Nasib Tenaga Honorer: Usulan Dede Yusuf untuk Pengangkatan Langsung P3K Tanpa Tes bagi yang Telah Mengabdi 10 Tahun •  Nasional - KUHAP 1981 Sudah Usang, Benny K. Harman Dorong Perubahan Besar •  Nasional - Cellica Nurrachadiana melakukan kunjungan kerja spesifik di Al Muhajirin •  Nasional - Ibas Sebut DPR Connect Bisa Jadi Jembatan Komunikasi Media & Anak Muda •  Nasional - Penindakan Penyelewengan BBM Bersubsidi Jadi Prioritas, Nurwayah Tekankan Pengawasan Ketat •  Nasional - Banggar DPR Soroti Lemahnya Pemungutan Pajak Transaksi Digital di Indonesia •  Nasional - Legislator Demokrat Apresiasi Bakti Sosial Kementerian Imipas di Brangsong Kendal •  Nasional - Kelakar Anggota DPR: Hakim Harus Jalan Kaki 6 Bulan Imbas Efisiensi Anggaran •