Venna Melinda Hadiri The Annual Parliamentary Hearings di PBB

Senin, 08 Februari 2016 00:00

fraksidemokrat.org—USA. Venna Melinda, anggota Komisi X dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) menghadiri The Annual Parliamentary Hearings di PBB (8-9 Februari 2016) dengan agenda: "The World Drug Problem: Taking stock and strengthening the global response". Selain Venna, kegiatan ini juga diwakili Herman Herry, anggota DPR RI dari Komisi III.

“’Dalam kegiatan nanti, Indonesia akan diwakili 1 delegasi yang didampingi staf ahli PTRI (Perwakilan Tetap Republik Indonesi). Staf PTRI merupakan pihak yang bertanggung jawan terhadap pendampingan dan materi yang akan diberikan kepada delegasi karena mereka yang memahami isu,’’ kata Venna.

Di Amerika, delegasi Indonesia mengadakan pertemuan dengan Staf PTRI untuk pendalaman materi final terkait apa yang akan disampaikan dan informasi yang sensitif. Jikapun ada saat untuk memberi tanggapan akan diberikan clue oleh pendamping dari PTRI beserta apa yang perlu disampaikan.

‘’Intinya, ada poin penting sebagai dasar pendapat dan posisi Indonesia terhadap topik acara yang diberikan oleh BNN dan Kemenlu,’’ tutur Venna lagi.

Poin yang dimaksud Venna adalah pendekatan pemberantasan narkoba yang Indonesia lakukan adalah melalui Supply and Demand Reduction. ‘’Sisi supply Reduction dilakukan melalui MOU dan kerjasama bilateral dengan negara yang diindikasikan sebagai sumber produsen narkotika yang masuk ke Indonesia. Sedangkan sisi demand reduction dilakukan dengan law enforcement serta maksimalisasi pusat rehabilitasi.’’

DItambahkan, BNN sudah dan akan terus melakukan studi banding dengan negara yang punya standar rehabilitasi narkotika yang tinggi (pusrehab kelas internasional), kemudian pihak swasta juga akan berpartisipasi tapi akan ada uji kompetensi sebagai bentuk standardisasi Balai Rehab. Nantinya para Balai Rehab tersebut akan dipadukan dan diintegrasikan dan dijadikan Pusat Rehab (Strategi BNN tahun 2016 - 2017).

BNN juga sedang merancang skema agar setiap Kementerian harus punya anggaran yang berbasis penanggulangan narkoba, baik itu untuk di dalam instansi maupun kepada keluarga dari pekerja di instansi tersebut.

‘’Kemenlu berpesan bahwa Indonesia mendukung isi dari seluruh political declaration yang ada tanpa pengecualian. Juga disampaikan agar kita mewaspadai isu hukuman mati. Harus dipahami bahwa hukuman mati yang ada di Indonesia merupakan bentuk perjalanan hukum positif saja, perspektif HAM tetap dipegang, tentu,’’ kata Venna.

Sejauh ini, perspektif HAM pelaku, kini mengalami pergeseran, dimana sekarang perspektifnya harus menuju HAM dari sisi korban dan keluarga. Dari sekitar 70 negara yang memiliki peraturan hukuman mati, hanya tinggal 30 yang melaksanakan hukuman mati. Indonesia, Iran, dan Cina sebagai 3 negara yang disorot dalam isu ini harus menggalang 30 negara lainnya yang masih melaksanakan hukuman mati agar tidak dipandang radikal.

“Mohon doa restu, apa yang menjadi tugas kami di PBB dalam masalah-maslaah di atas akan dapat kami laksanakan dengan baik, demi tercapainya cita-cita mulia kami sebagai delegasi sebuah negara yang mempunya martabat dan patut dihargai oleh negara-negara lain, tanpa ada tujuan arogan. Kami, selaku delegasi akan menjalankan politik luar negeri Indonesia, yang bebas dan aktif sesuai dengan yang tertera didalam Pembukaan UUD 1945 aliena 1 dan 4. (***)

 

Berita Lainnya

Nasional

Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing

Nasional

Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN

Nasional

Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor

Nasional

Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN

Nasional

Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop

Nasional

Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Nasional

Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet

Nasional

Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk

Berita: Nasional - Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing •  Nasional - Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN •  Nasional - Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor •  Nasional - Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN •  Nasional - Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop •  Nasional - Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia •  Nasional - Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet •  Nasional - Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk •