UU Narkotika Sudah Lebih 12 Tahun, Perlu Ikuti Perkembangan Zaman

Senin, 07 November 2022 11:09

pak hinca (5)

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menilai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah berusia lebih dari 12 tahun. Karena itu, menurutnya, UU tersebut harus segera diperbarui mengikuti perkembangan zaman. Juga, karena selama ini, menurutnya, penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih belum bisa dicegah apalagi dihentikan.

Hal itu disampaikan Hinca dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Legislasi Komisi III DPR RI dengan jajaran Kapolda Kalimantan Tengah, Kepala BNNP Kalimantan Tengah, dan Kajati Kalimantan Tengah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pertemuan tersebut dalam rangka menggali masukan mengenai proses pembahasan Revisi Undang-Undang Narkotika (RUU Narkotika).

Penegak hukum, menurutnya selama ini masih gagal mencegah penyebaran dan menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia. "Mengapa kita revisi? Karena faktanya RUU itu nggak mampu untuk mencegah, menyetop (penyalahgunaan narkotika. Bahkan sebaliknya, memperbesar kegagalan yang kita lakukan. Kenapa gagal? Karena memang cara menangani kasus ini menurut saya terjadi kesalahan fatal oleh aparat penegak hukum sejak awal," tegasnya kepada Parlementaria, Sabtu (5/11/2022).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa konsep yang terkandung dalam UU Narkotika sebenarnya adalah pendekatan kesehatan. Yakni merehabilitasi bagi korban pengguna narkotika dan menghukum pengedar atau bandar narkotika. Sementara, selama ini, korban pecandu narkotika masih banyak yang justru tidak direhabilitasi namun dihukum pidana. Sehingga, hal itu menyebabkan over capacity lembaga pemasyarakatan yang ada.

"Bandar dan Pengedar itu tentu harus betul-betul dipidana. Karena dia kaya-raya mengumpulkan uang dengan cara ilegal dan mengorbankan anak manusia di mana pun mereka berada termasuk di Indonesia. Sementara korbannya ialah pengguna. Korban itu pasti orang sakit. Orang sakit itu diobati bukan dipenjara. Nah di kita, rata-rata pengguna itu dipenjara. Akhirnya penuh lah itu lapas kita," jelasnya.

Untuk itu, pihaknya mendorong dalam revisi RUU Narkotika nantinya semangatnya untuk merehabilitasi korban pengguna narkotika. "Di UU kita kan konsepnya kalau sudah dua kali (terkena penyalahgunaan narkoba), dia langsung dipidana gitu. Ini juga yang salah. Harusnya kita obati. Kalau kita sakit diobati sembuh, sakit lagi ya diobati lagi. Jadi karena pengguna itu adalah orang sakit harus diobati sampai sembuh, tidak boleh dipenjara," tutup Legislator Dapil Sumatera Utara III ini. (bia/rdn) 

 

( sumber: dpr.go.id )

Berita Lainnya

Nasional

Harga Terbang ke Papua Jauh Lebih Mahal daripada ke Eropa

Nasional

Komisi I DPR Uji Calon Dubes untuk 13 Negara, Ini Daftar Lengkapnya

Nasional

Legislator Demokrat Dukung Kepala BRIN Diganti: Bikin Karut-Marut

Nasional

Muslim Minta Pusat Masukkan Aceh dalam Target Investasi Nasional Tahun Ini

Nasional

Menpan RB Diminta Jelaskan Maksud Anggaran Kemiskinan Rp500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding

Nasional

Legislator Harap Pertamina Dapat Tingkatkan Kinerja Positif tahun 2022

Nasional

Rizki Natakusumah Dukung Semangat Ratifikasi Konvensi Internasional Pelindungan dari Penghilangan Paksa

Nasional

Kehadiran Badan Pangan Nasional Diharapkan Dapat Atasi Mafia Pangan

Berita: Nasional - Harga Terbang ke Papua Jauh Lebih Mahal daripada ke Eropa •  Nasional - Komisi I DPR Uji Calon Dubes untuk 13 Negara, Ini Daftar Lengkapnya •  Nasional - Legislator Demokrat Dukung Kepala BRIN Diganti: Bikin Karut-Marut •  Nasional - Muslim Minta Pusat Masukkan Aceh dalam Target Investasi Nasional Tahun Ini •  Nasional - Menpan RB Diminta Jelaskan Maksud Anggaran Kemiskinan Rp500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding •  Nasional - Legislator Harap Pertamina Dapat Tingkatkan Kinerja Positif tahun 2022 •  Nasional - Rizki Natakusumah Dukung Semangat Ratifikasi Konvensi Internasional Pelindungan dari Penghilangan Paksa •  Nasional - Kehadiran Badan Pangan Nasional Diharapkan Dapat Atasi Mafia Pangan •