UU Cipta Kerja Masih Ada Salah Ketik, PD Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Selasa, 03 November 2020 12:55

irwan F

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih terdapat kesalahan pengetikan yang dinilai fatal. Partai Demokrat (PD) pun mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

"Pascapresiden menandatangani UU Cipta Kerja, sebaiknya Presiden menerbitkan perppu atau ada upaya legislative review di DPR RI," kata Wasekjen PD Irwan kepada wartawan, Selasa (3/11/2020).

Irwan menilai kesalahan pengetikan dapat membuat UU Cipta Kerja menjadi bias. Ia juga kembali menyinggung soal perubahan jumlah halaman UU Cipta Kerja sebelum ditandatangani Jokowi.

"Apalagi ada cacat salah ketik yang bisa membuat UU itu menjadi tidak terarah, bias dan terkesan tidak transparan. Apalagi berkali-kali berubah halaman pascapengesahan di DPR RI," jelasnya.

Lebih lanjut, anggota DPR RI itu menyebut salah pengetikan dalam sebuah UU dapat masuk ke ranah pidana. Irwan pun tak habis pikir masih ada salah pengetikan dalam UU yang mendapat sorotan dari masyarakat..

"Salah ketik itu tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Itu bisa jadi pidana loh kalau disengaja. Harus dilihat itu bagaimana unsur mens rea-nya? Tapi kalau tidak sengaja saya pikir sangat teledor ya untuk salah ketik pada sebuah UU yang menjadi sorotan dan penolakan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini," tutur Irwan.

Wakil Bendahara Fraksi PD DPR itu kemudian membandingkan sikap pemerintah dalam menyikapi salah pengetikan di UU KPK yang baru. Irwan mengingatkan bahwa saat itu pemerintah mengembalikan UU tersebut ke DPR.

"Apalagi salah ketik ini kan bukan hal baru di pemerintahan Presiden Jokowi. Dulu salah ketik juga terjadi pada naskah UU KPK baru yang membuat Presiden Jokowi enggan menandatanganinya. Bahkan pihak Istana kemudian mengembalikan UU KPK itu ke DPR untuk direvisi," terangnya.

"Kok sekarang bisa ditandatangani padahal masih ada salah ketik?," imbuh Irwan.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi sudah menandatangani omnibus law UU Cipta Kerja. Namun UU itu diwarnai kesalahan ketik.

Salah ketik dalam UU Cipta Kerja berada di halaman 6 Pasal 6 tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha.

Ditulis bahwa Pasal 6 itu merujuk ke Pasal 5 ayat (1) huruf a. Namun tidak ada 'ayat (1) huruf a' di dalam Pasal 5.

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:Halaman 6 UU Cipta Kerja Pasal 6 berbunyi:

a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Lalu apa bunyi Pasal 5 ayat 1 huruf a?

Pasal 5 ayat 1 huruf a tidak ada. Sebab, Pasal 5 adalah pasal berdiri sendiri tanpa ayat. Pasal 5 berbunyi:

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.

Berita Lainnya

Nasional

Fraksi Demokrat Dukung Pembentukan Panja Kasus Dugaan Impor Emas

Nasional

Covid Masih Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Minus, FPD DPR Sebut Pemerintah Tak Optimalkan UU Corona

Nasional

Anggota DPR: Pasal perzinaan di RKUHP patut dikaji secara hati-hati

Nasional

Kasus Kilang Minyak Cilacap, Komisi VII DPR Diminta Panggil Dirut Pertamina

Nasional

SBY ke Ibas yang Jadi Doktor IPB: A New Beginning For You

Nasional

Batalkan Pungutan Pajak Kuliti Rakyat, Supadma: Jangan Bebani Rakyat Karena Gegabah Investasi "Ugal-Ugalan"

Nasional

Transmigran Morowali Diusir Perusahaan Menteri ATR Hanya Sedih

Nasional

Elite Demokrat Puji Pertemuan Anies-RK: Makin Banyak Alternatif

Berita: Nasional - Fraksi Demokrat Dukung Pembentukan Panja Kasus Dugaan Impor Emas •  Nasional - Covid Masih Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Minus, FPD DPR Sebut Pemerintah Tak Optimalkan UU Corona •  Nasional - Anggota DPR: Pasal perzinaan di RKUHP patut dikaji secara hati-hati •  Nasional - Kasus Kilang Minyak Cilacap, Komisi VII DPR Diminta Panggil Dirut Pertamina •  Nasional - SBY ke Ibas yang Jadi Doktor IPB: A New Beginning For You •  Nasional - Batalkan Pungutan Pajak Kuliti Rakyat, Supadma: Jangan Bebani Rakyat Karena Gegabah Investasi "Ugal-Ugalan" •  Nasional - Transmigran Morowali Diusir Perusahaan Menteri ATR Hanya Sedih •  Nasional - Elite Demokrat Puji Pertemuan Anies-RK: Makin Banyak Alternatif •