Rabu, 22 April 2020 14:53

P

 

Beberapa RUU yang tengah dibahas di DPR menjadi sorotan publik, termasuk sikap politik fraksi-fraksi di parlemen. Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Ketua Fraksi Partai Demokrat menegaskan, FPD menolak pembahasan RUU di luar yang berkaitan dengan penanganan pandemi Coronavirus Disease (Covid-19).

“Perhatian Bapak/Ibu/Saudara”ku Anggota FPD YTH: melihat situasi Dunia & Indonesia yang boleh dikatakan genting, memprihatinkan dan belum membaik ini, maka FPD harus konsisten untuk hadir Bantu Rakyat & Pemerintah di setiap tingkatan. Untuk itu setiap Pembahasan RUU apakah itu inisiatif dan atau non-inisiatif DPR mesti kita TUNDA/TOLAK (Menarik Keanggotan Panja sementara ini) kecuali RUU yang berkaitan dengan penanganan #PandemiCovid19. Sekali lagi Mari kita bersama curahkan pikiran, tenaga dan perhatian untuk mengurangi bahkan mencegah dampak #VirusCorona. Demikian untuk menjadi Perhatian kita bersama. #HarapanRakyatPerjuanganDemokrat. Salam Sehat Selalu..” pesan Ibas kepada anggota FPD.

Ibas mengatakan, fraksinya sama sekali lagi tidak apriori membahas RUU apapun, termasuk RUU Omnibus Law Cipta Kerja, RUU Haluan Ideologi Pancasila, dan RUU Minerba. “Tetapi kita harus bijak melihat situasi, waktu, kondisi dan prioritas, di mana saat ini terjadi pandemi Covid-19,” jelas Ibas yang juga putra bungsu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/4/2020).

Menurut Ibas, sikap itu diteguhkan oleh Fraksi Demokrat agar produk undang-undang yang akan disahkan tersebut sesuai keperluan publik dan rakyat.

“Bisa saja usulan-usulan tersebut belum diperlukan saat ini. Demikian sebagai perhatian kita bersama. Karena Harapan Rakyat, Perjuangan Kita Bersama,” tegas adik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini.

Sementara itu, DPR hingga sekarang terus membahas RUU yang menjadi polemik ini, karenanya, kata Ibas, Fraksi Partai Demokrat menolak membahas RUU tersebut selama masa pandemi Covid-19. “Mari kita bersama curahkan pikiran, tenaga dan perhatian untuk mengurangi dampak virus corona. Gotong Royong Bantu Rakyat dan Pemerintah,” tandas Ibas.

Sebagaimana diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta publik untuk menghentikan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang dinilai cukup kontroversial di tengah pandemi Covid-19.

Meskipun, tidak ada larangan bagi DPR untuk membahas sejumlah RUU yang akan berimplikasi terhadap publik, namun dikhawatirkan pembahasan tersebut akan mengurangi peran masyarakat dalam memberikan masukkan konstruktif saat pembahasan RUU.

Berita Lainya

Nasional

Demokrat Sebut Penambahan Kasus Covid-19 Akibat Kebijakan New Normal

Nasional

Demokrat Nilai Kasus Corona Meningkat Tajam Akibat New Normal

Nasional

Keberpihakan ke Peladang, Fraksi Demokrat Desak Mentri LHK

Nasional

Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021

Nasional

Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten

Nasional

Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah

Nasional

Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP

Nasional

Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan

Berita: Nasional - Demokrat Sebut Penambahan Kasus Covid-19 Akibat Kebijakan New Normal •  Nasional - Demokrat Nilai Kasus Corona Meningkat Tajam Akibat New Normal •  Nasional - Keberpihakan ke Peladang, Fraksi Demokrat Desak Mentri LHK •  Nasional - Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021 •  Nasional - Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten •  Nasional - Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah •  Nasional - Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP •  Nasional - Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan •