Usai Cokok Djoko Tjandra, DPR: Tugas Polisi Selanjutnya Cari Kaki Tangannya

Sabtu, 01 Agustus 2020 23:11

HINCA-P

Buronan hak tagih atau cessie Bank Bali Djoko Tjandra dicokok Bareskrim Polri di Malaysia pada Kamis (30/7/2020) malam.

Meski begitu, Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan menilai jika polisi masih memiliki tugas untuk mengungkap orang-orang yang membantu Djoko bebas melenggang kangkung ke Indonesia. 

Hinca menilai, apabila sudah berhasil dicocok, maka proses selanjutnya ialah meminta pertanggungjawaban Djoko menjalani hukumannya.

Sebagai informasi, Direktur PT Era Giant Prima (EGP) itu divonis dua tahun penjara dan denda sebesar Rp 15 juta pada Juni 2009.  Setelah itu, Djoko malah memilih untuk kabur dan menjadi buronan. 

"Kita apresiasi kerja Polri. Tentu sesuai mekanisme hukum yang berlaku, Djoko Tjandra segera diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang sudah inkracht dari MA," kata Hinca kepada wartawan, Jumat (31/7/2020). 

Tugas polisi tidak selesai pada penangkapan saja. Menurut politikus Partai Demokrat tersebut, polisi bisa melanjutkan tugas untuk menelusuri kaki tangan Djoko saat keluar masuk ke Indonesia tanpa terendus. 

"Polri juga bisa menggali informasi yang sesungguhnya sesuai fakta di lapangan, bagaimana ia masuk dan keluar Indonesia, siap saja yang membantu dan siapa pula yang memfasilitasinya," ujarnya. 

"Sehingga pertanyaan publik terjawab tuntas semua. Ini penting agar kedepan bangsa ini bisa beajar dan tidak terulang kasus serupa," tambahnya. 

Terlebih, Hinca juga menganggap ini bisa menjadi momentum untuk internal Polri berbenah dan memperbaiki kinerja setelah tercoreng dengan keterlibatan Brigadir Jenderal (Brigjen) Prasetijo Utomo untuk memuluskan perjalanan Djoko dari Malaysia ke Indonesia. 

"Sekaligus ke internal Polri, ini adalah kesempatan emas berbenah dan memperbaiki kinerja menjadi polisi yang profesional dan dicintai masyarakat karena kinerjanya yang tak tercela lagi untuk kasus-kasus seperti ini," katanya. 

Berita Lainya

Nasional

Akses Informasi untuk Mendorong Santri Berkontribusi bagi Negara

Nasional

Ibas: UMKM Sektor Krusial dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional

SDK Kembali Guyur Bantuan Alsintan Ke Petani Mamuju

Nasional

Hinca Pandjaitan: UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tidak Mengenal Sistem Omnibus Law

Nasional

Publik Tak Puas Kinerja Jokowi Versi Litbang Kompas, PD: Karena UU Ciptaker

Nasional

Lucy Kurniasari Ingatkan Libur Bersama Berpeluang Menambah Kasus Covid-19

Nasional

Luar Biasa! Demokrat Pasang 31 Titik Wifi Gratis di Kota Surabaya bagi Pelajar

Nasional

Libur Panjang Akhir Oktober, Anggota DPR Minta Masyarakat Tak Lupa Terapkan Protokol Kesehatan

Berita: Nasional - Akses Informasi untuk Mendorong Santri Berkontribusi bagi Negara •  Nasional - Ibas: UMKM Sektor Krusial dalam Pemulihan Ekonomi Nasional •  Nasional - SDK Kembali Guyur Bantuan Alsintan Ke Petani Mamuju •  Nasional - Hinca Pandjaitan: UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tidak Mengenal Sistem Omnibus Law •  Nasional - Publik Tak Puas Kinerja Jokowi Versi Litbang Kompas, PD: Karena UU Ciptaker •  Nasional - Lucy Kurniasari Ingatkan Libur Bersama Berpeluang Menambah Kasus Covid-19 •  Nasional - Luar Biasa! Demokrat Pasang 31 Titik Wifi Gratis di Kota Surabaya bagi Pelajar •  Nasional - Libur Panjang Akhir Oktober, Anggota DPR Minta Masyarakat Tak Lupa Terapkan Protokol Kesehatan •