Untuk Demokrasi yang Berkualitas, Demokrat Tetap Berjuang Realisasikan PT 0 Persen

Jumat, 11 Juni 2021 13:17

pak anwar pd

Politisi Partai Demokrat Anwar Hafid mengatakan kalau syarat ambang batas pencalonan Presiden sebaiknya dapat memberikan ruang bagi partai yang sudah melampaui parliamentary threshold (PT) untuk mencalonkan Calon Presidennya di Pilpres.

“Soal PT itu sebaiknya memberikan ruang bagi partai yang sudah melampaui parliamentary threshold untuk bisa mencalonkan capres tapi selama ini kita menerapkan keduanya dengan presidential thershold,” kata Politikus Demokrat itu melalui keteranganya, Rabu (9/6).

Anwar menjelaskan, Indonesia adalah negara dengan keberagamaan dan Bhinneka maka sebaiknya publik menolak capres tunggal yang mungkin bisa saja terjadi.

“Silahkan lihat lebih dari 70% suara parlemen ada dikoalisi Pemerintahan, sementara suara PKS dan Demokrat yang bukan menjadi bagian dari rezim hanya 15 persen lebih, artinya peluang bagi keragaman capres menjadi lebih terbatas,” tegas Anwar.

Meski demikian, Anggota  Komisi II DPR RI tersebut mengaku pesimis, jika presidential threshold di bawah 20 persen dapat teralisasikan. Pasalnya, kata dia, saat ini sudah ada keputusan untuk tidak melakukan revisi undang-undang pemilu.

Ia juga mengaku ragu, jika nantinya UU Pemilu akan dibahas kembali guna merevisi soal Presidential Threshold dan Parlemientary Threshold.

“Semua hal tergantung prolegnas dan tahapan yang ada, tapi rasanya sulit melakukan revisi karena koalisi parpol berkuasa kuat dan besar. Tapi Demokrat akan terus berjuang demi demokrasi yang lebih berkualitas,” tandasnya. (***)

Berita Lainnya

Nasional

Fraksi Demokrat Dukung Pembentukan Panja Kasus Dugaan Impor Emas

Nasional

Covid Masih Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Minus, FPD DPR Sebut Pemerintah Tak Optimalkan UU Corona

Nasional

Anggota DPR: Pasal perzinaan di RKUHP patut dikaji secara hati-hati

Nasional

Kasus Kilang Minyak Cilacap, Komisi VII DPR Diminta Panggil Dirut Pertamina

Nasional

SBY ke Ibas yang Jadi Doktor IPB: A New Beginning For You

Nasional

Batalkan Pungutan Pajak Kuliti Rakyat, Supadma: Jangan Bebani Rakyat Karena Gegabah Investasi "Ugal-Ugalan"

Nasional

Transmigran Morowali Diusir Perusahaan Menteri ATR Hanya Sedih

Nasional

Elite Demokrat Puji Pertemuan Anies-RK: Makin Banyak Alternatif

Berita: Nasional - Fraksi Demokrat Dukung Pembentukan Panja Kasus Dugaan Impor Emas •  Nasional - Covid Masih Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Minus, FPD DPR Sebut Pemerintah Tak Optimalkan UU Corona •  Nasional - Anggota DPR: Pasal perzinaan di RKUHP patut dikaji secara hati-hati •  Nasional - Kasus Kilang Minyak Cilacap, Komisi VII DPR Diminta Panggil Dirut Pertamina •  Nasional - SBY ke Ibas yang Jadi Doktor IPB: A New Beginning For You •  Nasional - Batalkan Pungutan Pajak Kuliti Rakyat, Supadma: Jangan Bebani Rakyat Karena Gegabah Investasi "Ugal-Ugalan" •  Nasional - Transmigran Morowali Diusir Perusahaan Menteri ATR Hanya Sedih •  Nasional - Elite Demokrat Puji Pertemuan Anies-RK: Makin Banyak Alternatif •