Uji Formil UU KPK Ditolak MK, Saatnya Perkuat Dukungan ke KPK

Jumat, 07 Mei 2021 03:45

DM (3)

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji formil hasil revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 yang diajukan sejumlah mantan pimpinan KPK, seperti Agus Rahardjo, Laode M Syarif hingga Saut Situmorang.

Dalam sidang agenda pembacaan putusan perkara nomor 79/PUU-XVII/2019, MK menyatakan menolak baik itu permohonan provisi maupun pokok permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Merespons hal itu, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengatakan MK sebagai satu-satunya lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan judicial review Undang-Undang.

Atas dasar itu, semua pihak wajib menghormati keputusan MK.

"Konsekuensi atas itu, apapun yang sudah diputuskan MK maka seluruh warga negara harus mematuhinya karena keputusan MK adalah final dan binding," kata Didik kepada wartawan, Rabu (5/5/2021).

Didik memahami nuansa kebatinan dan kekecewaan pemohon dan beberapa pihak atas keputusan MK tersebut.

 

"Namun kita harus terus mendukung dan membantu sepenuhnya setiap upaya pemberantasan korupsi termasuk yang dilakukan oleh KPK," ujarnya.

Dikatakan Didik, uji formil terhadap UU KPK yang dimohonkan kepada MK bisa dilakukan oleh siapa saja, sepanjang legal standingnya terpenuhi.

Atas konsekuensi tersebut, maka kalah dan menang menjadi suatu hal yang pasti dan biasa saja.

Namun Didik mengingatkan pemberantasan korupsi butuh kebersamaan, integritas dan keseriusan, serta butuh dukungan banyak pihak.

"Putusan MK sudah final dan mengikat terhadap JR UU KPK. Justru saatnya kita perkuat kebersamaan dan dukungan kita kepada aparat penegak hukum termasuk KPK untuk terus melakukan pemberantasan korupsi yang utuh dan terukur," tandasnya.

Berita Lainnya

Nasional

Politisi Demokrat, Sartono Berbagi Hewan Kurban Disaat Pandemi

Nasional

Sartono Bagikan Puluhan Terop dan Ribuan Kursi ke Warga Ponorogo dan Pacitan

Nasional

Polemik Revisi Statuta UI Makin Panas, Partai Demokrat: Berhentikan Rektor UI Ari Kuncoro!

Nasional

Rektor Rangkap Jabatan, Statuta UI Diubah, Bramantyo Sebut 3 Masalah Utama

Nasional

Statuta UI Dirombak, Independensi Kampus dalam 'Gangguan'

Nasional

Tenaga Kesehatan Menjerit dan Jiwa Masyarakat Terancam, Politisi Demokrat: Pusat Jangan Main-main, Segera Drop Anggaran untuk Kebutuhan Daerah Hadapi Covid-19

Nasional

Karutan Depok Tersangka Narkoba, Anggota DPR Ingatkan soal Nusakambangan

Santoso Minta Polri Tindak Tegas Kartel Kremasi Jenazah Covid-19

Berita: Nasional - Politisi Demokrat, Sartono Berbagi Hewan Kurban Disaat Pandemi •  Nasional - Sartono Bagikan Puluhan Terop dan Ribuan Kursi ke Warga Ponorogo dan Pacitan •  Nasional - Polemik Revisi Statuta UI Makin Panas, Partai Demokrat: Berhentikan Rektor UI Ari Kuncoro! •  Nasional - Rektor Rangkap Jabatan, Statuta UI Diubah, Bramantyo Sebut 3 Masalah Utama •  Nasional - Statuta UI Dirombak, Independensi Kampus dalam 'Gangguan' •  Nasional - Tenaga Kesehatan Menjerit dan Jiwa Masyarakat Terancam, Politisi Demokrat: Pusat Jangan Main-main, Segera Drop Anggaran untuk Kebutuhan Daerah Hadapi Covid-19 •  Nasional - Karutan Depok Tersangka Narkoba, Anggota DPR Ingatkan soal Nusakambangan •  - Santoso Minta Polri Tindak Tegas Kartel Kremasi Jenazah Covid-19 •