Tolak Usulan RS Covid-19 untuk Pejabat, Legislator Demokrat: Tidak Elok di Tengah Krisis Meminta Fasiltas Macam-macam

Rabu, 14 Juli 2021 16:00

Ketua Kapoksi Fraksi Partai Demokrat di Komisi II DPR, Anwar Hafid mengaku, tidak setuju dengan usulan Wasekjen DPP PAN Rosaline Rumaseuw yang meminta agar pemerintah dapat membuat RS khusus untuk pejabat.

Rosaline Rumaseuw sebelumnya menyoroti banyak pejabat negara positif covid-19 dan sulit mendapatkan fasilitas kesehatan. Atas dasar itulah, Rosaline meminta agar pemerintah dapat membuat rumah sakit khusus pejabat.

“Bagi saya tidak elok di tengah krisis (covid-19) seperti ini meminta fasilitas yang macam-macam,” tegas Anwar Hafid, Jumat, (9/7/2021).

Anwar Hafid menegaskan, bahwa hal yang jauh lebih penting saat ini adalah pemerintah dapat bekerja serius untuk penanganan pandemi. Anwar Hafid menegaskan, pemerintah harus fokus menangani ekonomi masyarakat terdampak covid-19.

“Seperti kebutuhan pangan bagi rakyat miskin dan stimulus bagi industri kecil yang sedang kesulitan. Agar Indonesia tidak berakhir menjadi negara gagal dan pendapatan rakyat menanjak dan bukan menurun,” tegas Anwar Hafid.

anwar hafid (1)

Ketua DPR Partai Demokrat Sulawesi Tengah (Sulteng) ini meminta agar pemerintah harus bisa menjamin hidup masyarakat yang susah utamanya kebutuhan sehari-har untuk makan.

“Kalau ini bisa dilakukan pasti kerumunan bisa kita cegah,” papar Anwar Hafid.

Mantab Bupati Morowali dua periode ini menambahkan, pemerintah haurs fokus secara masif menyediakan dan melaksanakan vaksinasi dengan menyediakan fasilitanya yang mudah di akses masyarakat.

“Pemerintah harus menyediakan lsyanan kesehstan yang maksimal seperti ketersediaan rumah sakit,ruang perawatan, obat dan oksigen,” tutur Anwar Hafid.

Terakhir, lanjut Anwar Hafid, pemerintah harus memastikan, agar tenaga medis RI dapat terjamin keselamatan dan kesejahteraannya.

“Jangan sampai mereka berjuang mempertaruhkan nyawa mereka tapi jasa mereka diabaikan dan tidak di bayarkan,” tandas Anwar Hafid.

Laporan: Muhammad Hafidh

Berita Lainnya

Nasional

Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing

Nasional

Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN

Nasional

Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor

Nasional

Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN

Nasional

Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop

Nasional

Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Nasional

Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet

Nasional

Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk

Berita: Nasional - Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing •  Nasional - Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN •  Nasional - Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor •  Nasional - Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN •  Nasional - Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop •  Nasional - Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia •  Nasional - Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet •  Nasional - Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk •