Kamis, 16 April 2020 14:39 0

Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI secara prinsip selalu mendukung semangat kebersamaan dan berbagai upaya penanganan Covid-19 yang dilakukan semua pihak. Terkait pembentukan Satgas Lawan Covid-19 DPR RI, FPD menyampaikan sejumlah permintaan klarifikasi dari Pimpinan DPR RI.

‘’FPD mendukung segala bentuk kerjasama dan bantuan dalam penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun elemen-elemen masyarakat. Tentu, juga termasuk yang telah dilakukan para anggota DPR RI di daerah pemilihannya,’’ demikian disampaikan Pimpinan FPD dalam surat yang ditandangatangani Ketua FPD Edhie Baskoro Yudhoyono dan Sekretaris FPD Teuku Riefky Harsya.

Dikatakan, sehubungan dengan dibentuknya Satgas Lawan Covid-19 DPR RI, FPD  RI meminta penjelasan dari Pimpinan DPR RI mengenai dasar hukumnya. Perlu dilihat kembali, ‘’Apakah sudah sesuai dengan mekanisme dan tata aturan yang berlaku dalam UU No 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 17 Tahun 2004 tentang MD3, maupun dalam peraturan Tata Tertib DPR RI No 2 tahun 2018’’

FPD juga meminta DPR RI fokus terhadap penanganan bencana Covid-19 melalui jalur resmi. Dalam hal ini misalnya, membentuk Tim Pengawas Penanggulangan Covid-19 DPR RI sebagaimana pernah disampaikan FPD dalam rapat virtual Badan Musyawarah DPR RI 1 April lalu.

Pertimbangan utamanya, langkah ini sejalan sejalan dengan Keputusan Presiden RI No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.

FPD DPR RI juga akan terus mengingatkan agar berbagai produk kebijakan yang dikeluarkan DPR RI bersama pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian agar tidak menyalahi mekanisme dan tata aturan perundangan yang berlaku atau berdampak langsung pada masysrakat luas. Karena Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat.

 

Berita Lainya

Nasional

Demokrat Konsisten Menolak RUU HIP dan Supaya Dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI 2020

Nasional

F-Demokrat Pertanyakan Kalung 'Antivirus' Corona Kementan

Nasional

Masuknya Djoko Tjandra ke Indonesia Potret Buruk Penegakan Hukum

Nasional

Maklumat Kapolri Dicabut, Legislator Pusat Kembali Sosialisasikan Empat Pilar

Nasional

Hindari Kisruh, Komisi X Rekomendasikan Zonasi Jarak dalam PPDB

Nasional

Dede Yusuf Kritik Pemprov DKI yang Alokasikan Kuota Jalur Zonasi PPDB Sebesar 40 Persen

Nasional

Wahyu Sanjaya Usul IPDN Diswastakan

Nasional

Jangan Memberatkan Rakyat, DPR Pertanyakan Wacana Penghapusan Premium dan Pertalite

Berita: Nasional - Demokrat Konsisten Menolak RUU HIP dan Supaya Dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI 2020 •  Nasional - F-Demokrat Pertanyakan Kalung 'Antivirus' Corona Kementan •  Nasional - Masuknya Djoko Tjandra ke Indonesia Potret Buruk Penegakan Hukum •  Nasional - Maklumat Kapolri Dicabut, Legislator Pusat Kembali Sosialisasikan Empat Pilar •  Nasional - Hindari Kisruh, Komisi X Rekomendasikan Zonasi Jarak dalam PPDB •  Nasional - Dede Yusuf Kritik Pemprov DKI yang Alokasikan Kuota Jalur Zonasi PPDB Sebesar 40 Persen •  Nasional - Wahyu Sanjaya Usul IPDN Diswastakan •  Nasional - Jangan Memberatkan Rakyat, DPR Pertanyakan Wacana Penghapusan Premium dan Pertalite •