Terkait Pencairan JHT Komisi IX Panggil Menaker dan Dirut BPJS Senin

Jumat, 03 Juli 2015 00:00

 

fraksidemokrat.org — Jakarta. Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyatakan sudah meneken surat panggilan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Dirut BPJS untuk memberikan penjelasan dan mempertanggunjawabkan kebijakan terkait pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yang tengah menjadi kontroversi.

 

‘’Senin (6/7), mereka harus hadir untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kebijakan tersebut. Karena kesannya seolah sembunyi-sembunyi. Kenapa PP baru diteken H-1? Ada apa di balik batu?’’ kata Dede yang juga juru bicara Partai Demokrat, dalam wawancara dengan KompasTV, Kamis (2/7).

Kebijakan baru Menaker memang tengah menjadi perbincangan hangat. Dalam kebijakan ini dinyatakan, pencairan JHT baru bisa dilakukan bila karyawan telah menjalani masa kerja selama sepuluh tahun. Padahal sebelumnya, kebijakan menyatakan pencairan JHT bisa dilakukan ketika masa kerja sudah lima tahun.  Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa untuk persiapan hari tua, saldo yang dapat diambil hanya 10 persen dan untuk pembiayaan perumahan saldo yang dapat diambil hanya 30 persen.

Kebijakan ini kontan menuai protes dari masyarakat juga dari para anggota dewan. Dede, juga menyorot keterlambatan sosialisasi UU No 24/2011 tentang BPJS oleh kementerian terkait.  Menurut mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini,  UU NO 24/2011 tentang BPJS memerintahkan pelaksanaan BPJS Naker mulai 1 Juli 2015.

 

‘’Tapi ternyata PPnya baru diteken presiden pada 30 Juni, padahal Komisi IX sudah meminta sejak lama disosialisasikan. Apakah Pak Presiden Jokowi sudah membaca isi PP yang ditekennya itu? Jangan-jangan beliau tidak mengetahui apa isi PP yang mengatur besaran nilai yang bisa diambil setelah 10 tahun hanya 10%,’’ kata Dede.

Sementara dalam UU NO 40/2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 37 ayat 3 disebutkan JHT baru bs diambil 10 tahun. Pada ayat 5 disebut besaran nilainya diatur dalam PP. ‘’Jadi ketentuan hanya bisa diambil 10% itu diatur dalam PP yang diteken Presiden pada 30 Juni tersebut.’’

Menurut Dede, Komisi IX juga mendesak agar jumlah iuran BPJS-JHT 8% dengan komposisi 5% ditanggung perusahaan, 3% ditanggung pekerja agar manfaat jaminan hari tua lebih optimal karena subsidi perusahaan lebih besar. ‘’Sayangnya, pemerintah menetapkan 3% sebagaimana usulan para pengusaha. Jadi sepertinya pemerintah lebih mendengar suara pengusaha daripada pekerja,’’ tegas Dede kambali.

 

Terakhir diberitakan, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya akan bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri untuk menyikapi penolakan atas kebijakan baru JHT. Sementara Dede menegaskan, harus ada masa jeda transisi minimal 1 tahun supaya kebijakan ini tidak dulu diterapkan sebelum disepakati sepenuhnya dengan Komisi IX DPR. (***)

Berita Lainnya

Nasional

Demokrat Kubu AHY Optimistis MA Keluarkan Keputusan Seadil-adilnya

Nasional

Judicial Review Pro Muldoko Masuk Kategori “Begal Politik”

Nasional

Perlu Keseriusan Serap Produksi Baja Dalam Negeri, Legislator: Krakatau Steel Sudah Sangat Kompleks

Nasional

Pemerintah Diminta Ambil Sikap soal AUKUS, Jangan Cuma Bilang Khawatir

Nasional

Anggota FPD DPR RI Perjuangkan Peningkatan Upah Guru Honor

Nasional

Demokrat Soroti Penugasan Jokowi Numpuk di Luhut

Nasional

Demokrat soal Hak Angket Respons Kisruh KPK: Belum Perlu

Nasional

Bentengi Masyarakat dan Pemuda dari Masuknya Paham Radikalisme

Berita: Nasional - Demokrat Kubu AHY Optimistis MA Keluarkan Keputusan Seadil-adilnya •  Nasional - Judicial Review Pro Muldoko Masuk Kategori “Begal Politik” •  Nasional - Perlu Keseriusan Serap Produksi Baja Dalam Negeri, Legislator: Krakatau Steel Sudah Sangat Kompleks •  Nasional - Pemerintah Diminta Ambil Sikap soal AUKUS, Jangan Cuma Bilang Khawatir •  Nasional - Anggota FPD DPR RI Perjuangkan Peningkatan Upah Guru Honor •  Nasional - Demokrat Soroti Penugasan Jokowi Numpuk di Luhut •  Nasional - Demokrat soal Hak Angket Respons Kisruh KPK: Belum Perlu •  Nasional - Bentengi Masyarakat dan Pemuda dari Masuknya Paham Radikalisme •