Minggu, 21 Juni 2020 12:47

BENNY HARMAN

Politisi Partai Demokrat Benny K Harman menilai Presiden RI Joko Widodo sejalan dengan partainya karena mau menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

"Terima kasih Presiden Jokowi yang telah sejalan dengan Fraksi Demokrat, menunda bahas RUU Haluan Ideologi Pancasila," tulis  Benny menggunakan akun Twitter @BennyHarmanID, Kamis (18/6/2020).

Menurutnya, RUU HIP seolah menyelewengkan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, pembahasan RUU HIP bisa mengganggu fokus pemerintah terhadap penanganan pandemi virus corona.

"Selain tidak tepat waktu karena negara fokus Covid, utama tidak tepat isinya. Isinya hendak selewengkan Pancasila, memerasnya menjadi ekasila. Mau? Rakyat Monitor!" tulisnya.

BENNY TWEET

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani mengapresiasi sikap Pemerintah yang meminta DPR untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) setelah menuai polemik.

"PPP mengapresiasi sikap Pemerintah untuk menunda pembahasan RUU HIP setelah banyak dari materi atau substansi dari RUU tersebut mendapat penolakan atau kritik dari masyarakat," kata Arsul di Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Menurut dia, sikap Pemerintah tersebut membuktikan bahwa Pemerintah mendengarkan masukan berbagai elemen masyarakat sipil terutama ormas keagamaan yang mengkritisi RUU HIP.

Namun Wakil Ketua MPR RI itu menjelaskan agar aspek proseduralnya terpenuhi maka sebaiknya Pemerintah menyampaikan secara resmi sikap menunda pembahasan RUU HIP kepada DPR RI.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebutkan, Pemerintah menunda pembahasan RUU HIP dengan DPR.

"RUU tersebut adalah usul inisiatif DPR yang disampaikan kepada Pemerintah dan sesudah presiden berbicara dengan banyak kalangan dan mempelajari isinya, maka Pemerintah memutuskan untuk menunda atau meminta penundaan kepada DPR atas pembahasan RUU HIP," kata Mahfud saat bersama Menkumham Yasonna Laoly, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (16/6).

Pemerintah juga meminta kepada DPR untuk berdialog dan menyerap aspirasi lebih banyak lagi dengan seluruh elemen masyarakat.

"Jadi, Pemerintah tidak mengirimkan Surat Presiden (Surpres) untuk pembahasan itu. Itu aspek proseduralnya," kata Mahfud.[]

 

 

 

Berita Lainya

Nasional

Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021

Nasional

Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten

Nasional

Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah

Nasional

Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP

Nasional

Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan

Nasional

Politikus Demokrat Kecam Wacana Pencabutan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

Nasional

Anggota Komisi XI DPR minta pemerintah jangan lemahkan OJK

Nasional

Demokrat Konsisten Menolak RUU HIP dan Supaya Dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI 2020

Berita: Nasional - Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021 •  Nasional - Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten •  Nasional - Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah •  Nasional - Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP •  Nasional - Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan •  Nasional - Politikus Demokrat Kecam Wacana Pencabutan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 •  Nasional - Anggota Komisi XI DPR minta pemerintah jangan lemahkan OJK •  Nasional - Demokrat Konsisten Menolak RUU HIP dan Supaya Dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI 2020 •