Rabu, 02 September 2020 21:02

P - serikat buruh

Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan komitmen fraksinya untuk memperjuangkan hak-hak buruh dalam pembahasan RUU Ciptaker. Hal ini disampaikan ketika menerima aliansi organisasi buruh di Gedung Nusantara 1, Lt.9, Senayan, Jakarta (2/9/2020).

Dalam pertemuan ini, hadir perwakilan 16 serikat buruh seperti Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPKEP SPSI), Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPLEM SPSI), Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), dan Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPKEP – KSPI). Ibas, sapaan Ketua FPD, didampingi antara lain oleh Sekretaris FPD, Marwan Cik Asan, anggota FPD  Bambang Purwanto, Hinca IP Panjaitan, dan Zulfikar Achmad.

‘’Kita akan bersuara memperjuangkan hak-hak buruh atau pekerja. Karena upaya memperbaiki kesejahteraan buruh juga sudah dimulai di era Pak SBY. Tapi DPR RI ini berisi 9 partai, tidak hanya cukup suara Demokrat, sehingga kami juga membutuhkan suara bapak-bapak sekalian. Semangatnya sama, ada yang tidak beres dalam Omnibus Law,’’ kata Ibas.

Dalam kesempatan ini, Koordinator Aliansi Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas),  R. Abdullah,  menyatakan bahwa aliansianya terdiri dari 17 federasi buruh nasional, termasuk di dalamnya peneliti, akademisi dan LSM.

‘’Kami sudah Klaster Ketenagakerjaan dan Ketenagalistrikan yang akan kami serahkan sebagai alasan penolakan kami terkait Klaster Ketenagakerjaan. Jadi, kami menolak dengan alasan yang cukup,’’ kata Abdullah.

Menurut Abdullah, alasan penolakan itu antara lain karena dari hasil kajian pihaknya, ada indikasi bertentangan Pancasila dan UUD 1945 terkait ketenagakerjaan dan kelistrikan. Jika RUU Ciptaker disahkan, akan terjadi gradasi dari UU sebelumnya, aspek perlindungan, upah, jaminan sosial. Ada gradasi dari UU sebelumnya.

‘’Omnibuslaw ini adalah UU Investasi dan perburuhan yang dijadikan satu. Dengan adanya gradasi ini, ada kerendahan martabat di mata pemilik usaha, karena kita memiliki keunggulan kompetitif, ini mengorbankan hak,’’ papar Abdullah.

Pendeknya, Aliansi Gekanas menolaj Klaster Ketenagakerjaan diundangkan. ‘’High call-nya mengeluarkan klaster. Moderate call-nya mendorong adanya UU Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan jadi safety net. Low call-nya, silakan membuat UU baru yang menyongsong perubahan tapi di luar omnibus law,’’ papar Abdullah lagi.

Menanggapi hal ini, Ibas menyatakan keinginan FPD untuk memperjuangkan aspirasi kalangan buruh. Tapi tentu, dalam proses ini semangat FPD dan aliansi feredasi buruh harus sama.

‘”Suara kita di DPR ini kecil. Tapi kita akan berjuang dengan dukungan  aliansi federasi. Semangat kita harus sama,’’ papar Ibas. ‘’Intinya tidak boleh ada pasal titipan atau pasal siluman, kalau ada salah ketik ya silakan dperbaiki,’’ tambahnya.

Ibas juga menyarakan bahwa FPD menginginkan pertumbuhan di Indonesia berjalan dengan baik, tapi juga harus berkeadilan.  ‘’Kita pro growth  yang tidak hanya pertumbuhan angka saja, tapi pertumbuhan yang berkeadilan dalam peningkatan kesejahteraan termasuk upah minimum. Nanti silakan didiskusikan lebih lanjut. Industri tumbuh, negara tumbuh.  Kita ingin ada pro jobs, kita tidak pro pengangguran, ada industri 4.0. Atau kita menghadapi smart society. Kalau tidak cocok terusterusan tidak akan ketemu,’’ katanya. (***)

 

Berita Lainya

Nasional

DPR Berharap Penyelenggara Pilkada Serentak Taat Pada Protokol Kesehatan

Nasional

Tak Miliki Payung Hukum, Keberadaan Pasukan Khusus BIN Dipertanyakan MPR

Nasional

Wakapolri Mau Rekrut Preman untuk Awasi Protokol Kesehatan, Didik Demokrat Langsung Bereaksi

Nasional

DPR Minta Kemendikbud Kawal Data Ponsel Siswa Dimanfaatkan untuk Pilkada

Nasional

Syarief Hasan: Saya Bangga Warga Pesantren Sangat Menjiwai Pancasila

Nasional

SYARIEF HASAN APRESIASI PROGRAM KUR BUNGA 0 PERSEN PEMERINTAH UNTUK UMKM

Nasional

Anggota DPR RI Apresiasi Bantuan Sembako untuk Pesantren dan Disabilitas di Bangkalan

Nasional

Ekonomi Terpuruk Akibat Pandemi, PSR Minta Industri Dalam Negeri Jadi Raja di Negeri Sendiri

Berita: Nasional - DPR Berharap Penyelenggara Pilkada Serentak Taat Pada Protokol Kesehatan •  Nasional - Tak Miliki Payung Hukum, Keberadaan Pasukan Khusus BIN Dipertanyakan MPR •  Nasional - Wakapolri Mau Rekrut Preman untuk Awasi Protokol Kesehatan, Didik Demokrat Langsung Bereaksi •  Nasional - DPR Minta Kemendikbud Kawal Data Ponsel Siswa Dimanfaatkan untuk Pilkada •  Nasional - Syarief Hasan: Saya Bangga Warga Pesantren Sangat Menjiwai Pancasila •  Nasional - SYARIEF HASAN APRESIASI PROGRAM KUR BUNGA 0 PERSEN PEMERINTAH UNTUK UMKM •  Nasional - Anggota DPR RI Apresiasi Bantuan Sembako untuk Pesantren dan Disabilitas di Bangkalan •  Nasional - Ekonomi Terpuruk Akibat Pandemi, PSR Minta Industri Dalam Negeri Jadi Raja di Negeri Sendiri •