Tegas, Fraksi Demokrat Tolak RUU Ciptaker Dibawa ke Paripurna DPR

Senin, 05 Oktober 2020 10:23

hinca

Anggota Baleg DPR RI Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan menegaskan pihaknya menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dibawa ke rapat paripurna.

Hinca menegaskan semua pihak tidak perlu terburu-buru dalam mengesahkan RUU tersebut. Sehingga nantinya tidak ada kekhawatiran RUU Cipta Kerja akan berat sebelah.

"Berdasarkan itu maka izinkan kami Fraksi Demokrat menyatakan menolak pembahasan RUU Cipta Kerja ini. Fraksi Demokrat menilai banyak hal yang harus dibahas kembali secara lebih mendalam dan komprehensif, tidak perlu terburu-buru," ujar Hinca, dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I, Sabtu (3/10/2020).

"Ini penting agar produk yang dihasilkan dari RUU Ciptaker tidak berat sebelah, berkeadilan sosial, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang sebenarnya," imbuhnya.

Selain itu, Hinca menegaskan RUU tersebut tidak memiliki nilai urgensi di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya pemerintah harus fokus kepada penanganan Covid-19 itu sendiri.

"RUU Ciptaker ini tidak memiliki urgensi di tengah pandemi Covid-19. Sebagaimana yang kami sampaikan dari awal, prioritas masyarakat harus fokus ke penanganan Covid-19 serta memulihkan ekonomi rakyat," kata dia.

Politikus Demokrat itu juga mengatakan masalah ketenagakerjaan bukanlah masalah utama yang menghalangi masuknya investasi asing.

Berdasarkan Survei World Economic Forum 2017, ada 16 masalah menjalankan bisnis di Indonesia dan masalah ketenagakerjaan berada di peringkat ke-13.

Tiga masalah terbesar antara lain korupsi, birokrasi yang tidak efisien, dan akses keuangan. Karenanya, Hinca tidak melihat RUU Cipta Kerja ini memiliki relevansi signifikan untuk segera disahkan.

Lebih lanjut, Hinca juga menilai RUU Cipta Kerja cacat prosedur. Alasannya pembahasan RUU tersebut tidak banyak melibatkan banyak pemangku kebijakan, sehingga pembahasannya dianggap kurang transparan.

"Menurut kami ini cacat prosedur. Proses pembahasan hal-hal krusial dalam Ciptaker ini kurang transparan dan akuntabel. Pembahasan UU Ciptaker ini tidak banyak melibatkan elemen masyarakat, pekerja dan jaringan civil society," tandasnya.

Berita Lainya

Nasional

Marak Kasus Rasisme, Yoyok Sukawi Minta Semua Pihak Teladani Sepak bola

Nasional

WNA asal China Masuk ke Indonesia, Wakil Ketua MPR: Kontraproduktif dengan Kebijakan Pemutusan Covid-19

Nasional

Korupsi Bansos Susah Dimaafkan, Partai Demokrat Yakin KPK Tidak Akan Tebang Pilih

Nasional

Pemerintah Pusat Harus Gerak Cepat Tangani Pipa Gas Bocor di Madina, Bang Zul : Satu Nyawa Sangat Berarti bagi Kami !

Nasional

Kebocoran Pipa Gas di Madina Sumut Sebabkan Korban Jiwa, DPR Pertanyakan SOP

Nasional

Usai Kirim Bantuan, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Sisihkan Gaji Untuk Bantu Korban Bencana

Nasional

153 WNA China Masuk, Demokrat Sebut Pemerintah Tidak Tunjukan Keteladanan

Nasional

Nama Puan Maharani Terseret Korupsi Bansos, Benny K Harman: KPK Berani?

Berita: Nasional - Marak Kasus Rasisme, Yoyok Sukawi Minta Semua Pihak Teladani Sepak bola •  Nasional - WNA asal China Masuk ke Indonesia, Wakil Ketua MPR: Kontraproduktif dengan Kebijakan Pemutusan Covid-19 •  Nasional - Korupsi Bansos Susah Dimaafkan, Partai Demokrat Yakin KPK Tidak Akan Tebang Pilih •  Nasional - Pemerintah Pusat Harus Gerak Cepat Tangani Pipa Gas Bocor di Madina, Bang Zul : Satu Nyawa Sangat Berarti bagi Kami ! •  Nasional - Kebocoran Pipa Gas di Madina Sumut Sebabkan Korban Jiwa, DPR Pertanyakan SOP •  Nasional - Usai Kirim Bantuan, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Sisihkan Gaji Untuk Bantu Korban Bencana •  Nasional - 153 WNA China Masuk, Demokrat Sebut Pemerintah Tidak Tunjukan Keteladanan •  Nasional - Nama Puan Maharani Terseret Korupsi Bansos, Benny K Harman: KPK Berani? •