Tak Miliki Payung Hukum, Keberadaan Pasukan Khusus BIN Dipertanyakan MPR

Senin, 14 September 2020 20:30

syarif hasan

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, mempertanyakan terkait keberadaan "pasukan khusus" Badan Intelijen Negara (BIN) yang disebut-sebut bernama Rajawali, karena tidak memiliki payung hukum yang jelas dan bepotensi menimbulkan polemik dalam kekuatan bersenjata di Indonesia.

Menurut dia secara konstitusional, Indonesia hanya mengenal dua bentuk kekuatan bersenjata yakni TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. TNI adalah komponen utama pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan bangsa yang terdiri atas tiga matra yakni TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

"Sementara Polri adalah lembaga penegak keamanan dan ketertiban negara sehingga hanya dua lembaga itu yang memiliki mandat konstitusional untuk mengadakan pasukan bersenjata," kata Hasan, dalam keterangannya, Senin 14 September 2020.

Hasan yang juga nggota Komisi I DPR itu menegaskan bahwa tidak ada dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan BIN boleh memiliki pasukan bersenjata.

Karena itu menurut dia, pengamanan yang dilakukan BIN hanya berada dalam ruang lingkup fungsi intelijen sehingga tidak membutuhkan pasukan khusus bersenjata laras panjang.

"BIN merupakan badan intelijen, bukan pasukan bersenjata, anggota BIN pun tidak hanya berasal dari kalangan militer, tetapi juga berasal dari kalangan sipil. Membuat pasukan bersenjata dalam lembaga yang juga dihuni oleh kalangan sipil adalah sesuatu yang bermasalah," ujarnya.

Politisi Partai Demokrat itu mengkritik BIN yang alih-alih membangun organisasi intelijen kelas dunia namun malah bergerak ke arah yang sangat membingungkan dan jauh dari ruh intelijen yang seharusnya kerja-kerjanya bersifat rahasia.

Ia meminta BIN harus tetap menjadikan intelijen sebagai semangat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bukan membangun kekuatan bersenjata baru yang tidak berada dalam naungan TNI dan Polri.

Menurut dia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73/2020, BIN berada langsung di bawah presiden, sehingga presiden harus menjelaskan maksud BIN melakukan demonstrasi pasukan bersenjata itu.

"Dan juga mendorong BIN melakukan reformasi internal, menghindari persepsi masyarakat munculnya angkatan bersenjata kelima, dan menghindari kegiatan yang kontraproduktif dengan tugas keintelijenan," katanya.

Sebelumnya dalam video yang viral di media sosial, BIN menampilkan atraksi "pasukan khusus" bernama Rajawali. "Pasukan khusus" mengenakan seragam lapangan taktikal, menyandang kelengkapan komunikasi, perlindungan diri, hingga senjata perorangan --termasuk senjata laras panjang-- beraksi saat inanugurasi peningkatan statuta STIN, di Plaza STIN, Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (9/9).

Berita Lainya

Nasional

‘Perwira Milenial’ Indramayu Bulatkan Tekad dorong UMKM Naik Kelas

Nasional

Sekolah Tatap Muka Harus Didukung Petunjuk Teknis

Nasional

Pulihnya Pariwisata Nasional Tergantung Kecepatan Penyelesaian Pandemi Covid-19

Nasional

Jokowi Ungkap Kasus Corona Memburuk, Ini Catatan Kritis PD

Nasional

Jelang Libur Akhir Tahun, Demokrat Minta Kesiapan Dilakukan Secara Adaptif dan Responsif

Nasional

Balada Pilkada di Tengah Pandemi, Politikus Demokrat: Harus Tetap Berikan Pemahaman Covid-19 Belum Berakhir

Nasional

Anggota DPR RI Achmad Salurkan 2000 Paket Sembako Untuk Warga Korban Banjir di Rohul

Nasional

Keputusan Libur Akhir Tahun, DPR Harap Pemerintah Utamakan Keselamatan Rakyat

Berita: Nasional - ‘Perwira Milenial’ Indramayu Bulatkan Tekad dorong UMKM Naik Kelas •  Nasional - Sekolah Tatap Muka Harus Didukung Petunjuk Teknis •  Nasional - Pulihnya Pariwisata Nasional Tergantung Kecepatan Penyelesaian Pandemi Covid-19 •  Nasional - Jokowi Ungkap Kasus Corona Memburuk, Ini Catatan Kritis PD •  Nasional - Jelang Libur Akhir Tahun, Demokrat Minta Kesiapan Dilakukan Secara Adaptif dan Responsif •  Nasional - Balada Pilkada di Tengah Pandemi, Politikus Demokrat: Harus Tetap Berikan Pemahaman Covid-19 Belum Berakhir •  Nasional - Anggota DPR RI Achmad Salurkan 2000 Paket Sembako Untuk Warga Korban Banjir di Rohul •  Nasional - Keputusan Libur Akhir Tahun, DPR Harap Pemerintah Utamakan Keselamatan Rakyat •