Syarief Ingatkan Pemilu 2024 Jangan Sampai Makan Korban Penyelenggara

Selasa, 12 Oktober 2021 09:49

wakil ketua mpr

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengkritik usulan pemerintah yang mengajukan pemunduran hari pencoblosan Pemilu Legislatif dan Pilpres serentak pada 15 Mei 2024, setelah sebelumnya KPU mengusulkan pada 21 Februari 2024. Usulan pemerintah ini mundur tiga bulan dari yang diajukan KPU.

Sementara untuk pelaksanaan Pilkada serentak dijadwalkan pada 27 November 2024. Tanggal pelaksanaan pemilihan umum ini menjadi penting karena berkaitan dengan beban dan dampak dari pelaksanaan Pemilu itu sendiri.

"KPU sebagai pelaksana tentu membutuhkan persiapan dan waktu yang cukup agar Pemilu berjalan dengan aman dan lancar," ungkap Syarief dalam keterangannya, Jumat (8/10).

Syarief juga mempertanyakan alasan pemerintah yang menyatakan ada potensi polarisasi dan mengganggu stabilitas politik dan keamanan jika Pemilu legislatif dan Pilpres digelar pada 21 Februari 2024. Alasan ini terkesan janggal sebab pelaksanaan pemilu pada bulan Februari atau Mei tetap punya resiko.

Justru jika mengikuti rancangan jadwal KPU, pencoblosan dan rekapitulasi tidak bertepatan dengan Hari Besar Keagamaan. Ini adalah bentuk mitigasi resiko dari yang dikhawatirkan pemerintah. Justru yang harusnya menjadi fokus adalah beban penyelenggara, yang telah berkali-kali disampaikan KPU dan juga Bawaslu.

Syarief termasuk yang setuju dengan KPU. Pelaksanaan Pemilu bukanlah hal yang mudah. Ini membutuhkan kesiapan dan sumber daya yang cukup. Apalagi pada 2024, Pemilu legislatif, Pilpres, dan Pilkada dilaksanakan pada tahun yang sama. Jika waktu pelaksanaan terlalu dekat, maka beban beratnya di KPU, dan juga Bawaslu.

"Kita tentu khawatir apabila terlalu dipaksakan, maka pelaksanaan Pemilu tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Apalagi jika ternyata Pilpres berjalan dua putaran, dan sengketa di MK berlarut-larut. Ini mestinya jadi perhatian," ungkap Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Menurut Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini, pemerintah perlu memberikan atensi khusus atas beban pelaksanaan pemilu yang disampaikan oleh KPU. KPU tentu sudah mempertimbangkan dengan matang berdasarkan pengalaman, sumber daya, dan berbagai potensi hambatan dalam pelaksanaan Pemilu.

Apalagi, lanjutnya, pelaksanaan Pemilu legislatif, Pilpres, dan Pilkada yang serentak di tahun yang sama adalah hal yang baru. Jangan sampai memaksakan sesuatu yang memang sulit untuk dilaksanakan.

"Kita harus memberikan kesempatan kepada penyelenggara Pemilu waktu yang cukup. Apalagi sumber daya penyelenggara juga terbatas," tambahnya.

Syarief menyatakan, pelaksanaan Pemilu serentak di tahun 2024 adalah amanat UU yang telah disepakati bersama. Keserentakan di tahun yang sama perlu diterjemahkan dengan bijak dan mempertimbangkan semua faktor pendukung agar Pemilu berjalan demokratis, lancar, dan damai. Inilah mengapa waktu menjadi faktor yang sangat penting.

Melihat pelaksanaan Pemilu pada 2019 telah memakan banyak korban jiwa dari sisi penyelenggara. Banyak petugas Pemilu yang gugur karena beban yang teramat berat. Ada sebanyak 894 petugas KPPS yang meninggal dan 5175 yang sakit.

"Jika hanya dengan keserentakan Pemilu legislatif dan Pilpres saja telah banyak korban jiwa, bagaimana jika ditambah dengan Pilkada serentak? Padahal pemilu adalah saatnya rakyat berpesta untuk menentukan pemimpinnya. Jangan sampai pesta rakyat kembali diwarnai tangis pilu korban jiwa dari penyelenggara," pungkasnya. [TIF]

( sumber : rm.id )

Berita Lainnya

Nasional

Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing

Nasional

Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN

Nasional

Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor

Nasional

Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN

Nasional

Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop

Nasional

Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Nasional

Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet

Nasional

Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk

Berita: Nasional - Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing •  Nasional - Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN •  Nasional - Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor •  Nasional - Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN •  Nasional - Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop •  Nasional - Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia •  Nasional - Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet •  Nasional - Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk •