.jpg)
Kegiatan Sosislisasi 4 pilar MPR RI Tahap VI berlangsung Sabtu (23/11), di Aula Abdurrahim, Universitas Islam Al Azhar, Jl. Unizar 20, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
Peserta terdiri atas mahasiswa, dosen dan karyawan pada Universitas Islam Al Azhar.
Dr Nanang Samodra, anggota MPR RI, selaku narasumber memaparkan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah.
"Dalam pembahasan kali ini dikhususkan pada topik, Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia pada periode 1945-1949, yang ditandai dengan upaya mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945," jelasnya.
Rangkuman fase penting dalam perjuangan tersebut yang pertama mulai dari Proklamasi Kemerdekaan dan Pembentukan Pemerintahan (1945), terdiri atas Proklamasi Kemerdekaan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945.
Kemudian dilanjutkan dengan Penetapan UUD 1945, pengangkatan Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.
Berikutnya pembentukan kabinet untuk menjalankan pemerintahan Indonesia.
"Kesemuanya itu dilakukan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945," jelas Nanang.
Kedua, Perlawanan Militer terhadap Sekutu dan Belanda (1945-1949).
Dimulai ketika Jepang telah menyerah pada Sekutu, Belanda mencoba kembali menguasai Indonesia dengan menggunakan pasukan Sekutu (Inggris) sebagai jembatan.
Namun pemerintah Republik Indonesia melakukannya perlawanan, dan beberapa peristiwa pertempuran penting terjadi.
Antara lain, Pertempuran Surabaya (10 November 1945).
"Dipimpin oleh Bung Tomo, rakyat Surabaya melawan pasukan Inggris," jelas mantan sekda NTB tersebut.
Peristiwa itu lanjut Nanang sampai saat ini dikenang sebagai Hari Pahlawan.
Kemudian peristiwa Bandung Lautan Api (1946).
Pada saat itu para pemuda dan pejuang membakar Bandung untuk mencegah kota jatuh ke tangan Sekutu dan NICA.
Selanjutnya peristiwa Puputan Margarana di Bali (1946).
I Gusti Ngurah Rai memimpin pertempuran terakhir melawan Belanda.
"Setelah itu Agresi Militer Belanda I (1947) yang dilancarkan oleh Belanda, menyerang secara besar-besaran dengan tujuan merebut wilayah strategis," imbuh politisi Partai Demokrat tersebut.
Agresi Militer Belanda II (1948) Belanda menyerang ibu kota Jogjakarta dan menangkap para pemimpin Republik Indonesia.
Meski pun demikian gerakan gerilya tetap berlangsung.
Ketiga, Diplomasi dan Perjanjian, selain perjuangan militer.
Dikatakannya, perjuangan diplomasi juga sangat penting ditandai dengan adanya antara lain Perjanjian Linggajati (1946).
Dengan hasil Belanda mengakui kekuasaan de facto RI atas Jawa, Sumatera, dan Madura.
Kemudian, Perjanjian Renville (1948) yang memperkuat posisi Belanda, tetapi memberikan ruang bagi perjuangan diplomasi lebih lanjut.
Diplomasi diakhiri pada Konferensi Meja Bundar (1949) dengan hasil Indonesia diakui sebagai negara berdaulat dengan bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).
Keempat, Peran Gerilya merupakan hal yang penting, dibawah kepemimpinan Jenderal Soedirman perang gerilya terus berlangsung.
'Meski pun beliau dalam kondisi sakit," Nanang menjelaskan di hadapan peserta.
Strategi gerilya ini dapat membuat Belanda sulit untuk mempertahankan wilayah yang mereka kuasai.
Kelima, Penyerahan Kedaulatan (1949), dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949.
Belanda saat itu secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar (KMB).
Menandai berakhirnya perjuangan fisik dan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan.
Perjuangan ini mencerminkan tekad rakyat Indonesia untuk bebas dari penjajahan dan menjadi negara yang berdaulat.
Terdapat beberapa pertanyaan dari para, peserta, antara lain, meski pun Negara Republik Indonesia telah diproklamasikan, mengapa Belanda masih ingin menjajah Indonesia kembali?
Apa yang membuat tentara Sekutu murka sehingga mereka bertindak secara brutal menyerang para pemuda Indonesia, padahal jika dilihat dari segi persenjataan pemerintah Indonesia belum memiliki senjata apa-apa?
Siapa yang menjalankan pemerintahan Republik Indonesia, setelah para pemimpin Indonesia ditawan dan diasingkan pada saat agresi mliter Belanda kedua (1948).
Dengan diakuinya sebagian wilayah Indonesia secara de fakto dalam perjanjian Linggarjati (1946), apakah pemerintah Republik sudah dapat berjalan dengan baik?
Mengapa pemerintah Republik Indonesia setuju dan menerima konsep negara Indonesia Serikat dalam Konferensi Meja Bundar (1949)?
Padahal ini bertentangan dengan isi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa bentuk kedaulatan Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan?
"Semua pertanyaan yang muncul kami diskusikan dengan memaparkan fakta sejarah," pungkasnya. (yuk/r9)
( sumber : lombokpost.jawapos.com )
