Soal Pajak Pulsa, Wakil Ketua MPR Syarief Hasan Dorong K/L Perbaiki Pola Komunikasi

Jumat, 05 Februari 2021 17:12

SYARIEF

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan pola komunikasi yang dibangun oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan.

Pasalnya, kata Syarief, muncul protes terhadap Kemenkeu menyusul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta Pajak Penghasilan (PPh) atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.

Syarief Hasan menilai masyarakat umum menangkap bahwa PMK ini berpengaruh pada harga pulsa, kartu perdana, token, dan voucher di mana konsumennya yang terbanyak rakyat kurang atau tidak mampu.

Hal ini disebabkan karena sosialisasi yang dilakukan Kemenkeu terkait peraturan ini masih sangat kurang. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai masalah itu muncul karena kurang baiknya pola komunikasi Kemenkeu kepada masyarakat.

“Masyarakat umum menangkap berbeda Peraturan Menteri Keuangan ini sehingga muncul protes dari masyarakat," kata Syarief Hasan dalam keterangannya, Senin (1/2).

Syarief Hasan mendorong pemerintah agar memiliki juru bicara yang bisa membahasakan kebijakan-kebijakan pemerintahan kepada masyarakat.

“Setiap kebijakan mesti disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat sehingga pemerintah dapat mengetahui keberterimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut, termasuk juga kebijakan Dana Wakaf," kata Syarief mencontohkan.

Menurutnya, para juru bicara ataupun staf khusus dari Kemenkeu harus lebih memahami posisinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah atau Kemenkeu.

"Juru bicara harus melakukan langkah-langkah sosialisasi di media nasional setiap kali ada kebijakan baru yang berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat dan mengakibatkan keresahan di tengah-tengah pandemi Covid-19," jelasnya.

Syarief menilai kebiasaan para juru bicara dan staf khusus yang lebih sering berkomentar di media sosial mesti diperbaiki.

"Pemerintah atau kementerian dan lembaga harus memberikan pembinaan sebelum memilih juru bicara atau staf khusus sehingga mereka bisa menjalankan tugas sebagai perpanjangan tangan K/L, khususnya setiap ada kebijakan baru yang akan memengaruhi kualitas hidup rakyat khususnya rakyat kurang atau tidak mampu," tutup Syarief Hasan. (*/jpnn) 


Berita Lainnya

Nasional

Ibas: Kelangkaan Pupuk Petani Jadi Persoalan Klasik dari Tahun ke Tahun

Nasional

Ibas Dorong Percepatan Vaksinasi Daerah Agar Belajar Mengajar Kembali Efektif

Nasional

Kawal Program BSPS, Ketua FPD DPR: Negara Bisa Kempes Sedikit Kantongnya, Rakyat Jangan

Nasional

Demokrat Kritik Kereta Cepat Pakai APBN: Rakyat Tak Butuh

Nasional

PD Minta Kader Jaga Keutuhan Partai: Musuh Kita Kubu Moeldoko

Nasional

BPOM dan Anggota Komisi IX DPR RI ZA Sosialisasi Obat dan Makanan di Merangin dan Pelepat Ilir

Nasional

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Legislator Sebut Sektor Pertanian Masih Kurang Dapat Perhatian

Nasional

Benny K Harman Baca Langkah Yusril: Ingin Rebut Demokrat Secara Ilegal Atas Nama Hukum dan Demokrasi

Berita: Nasional - Ibas: Kelangkaan Pupuk Petani Jadi Persoalan Klasik dari Tahun ke Tahun •  Nasional - Ibas Dorong Percepatan Vaksinasi Daerah Agar Belajar Mengajar Kembali Efektif •  Nasional - Kawal Program BSPS, Ketua FPD DPR: Negara Bisa Kempes Sedikit Kantongnya, Rakyat Jangan •  Nasional - Demokrat Kritik Kereta Cepat Pakai APBN: Rakyat Tak Butuh •  Nasional - PD Minta Kader Jaga Keutuhan Partai: Musuh Kita Kubu Moeldoko •  Nasional - BPOM dan Anggota Komisi IX DPR RI ZA Sosialisasi Obat dan Makanan di Merangin dan Pelepat Ilir •  Nasional - Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Legislator Sebut Sektor Pertanian Masih Kurang Dapat Perhatian •  Nasional - Benny K Harman Baca Langkah Yusril: Ingin Rebut Demokrat Secara Ilegal Atas Nama Hukum dan Demokrasi •