Soal Pajak Pulsa, Wakil Ketua MPR Syarief Hasan Dorong K/L Perbaiki Pola Komunikasi

Jumat, 05 Februari 2021 17:12

SYARIEF

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan pola komunikasi yang dibangun oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan.

Pasalnya, kata Syarief, muncul protes terhadap Kemenkeu menyusul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta Pajak Penghasilan (PPh) atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.

Syarief Hasan menilai masyarakat umum menangkap bahwa PMK ini berpengaruh pada harga pulsa, kartu perdana, token, dan voucher di mana konsumennya yang terbanyak rakyat kurang atau tidak mampu.

Hal ini disebabkan karena sosialisasi yang dilakukan Kemenkeu terkait peraturan ini masih sangat kurang. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai masalah itu muncul karena kurang baiknya pola komunikasi Kemenkeu kepada masyarakat.

“Masyarakat umum menangkap berbeda Peraturan Menteri Keuangan ini sehingga muncul protes dari masyarakat," kata Syarief Hasan dalam keterangannya, Senin (1/2).

Syarief Hasan mendorong pemerintah agar memiliki juru bicara yang bisa membahasakan kebijakan-kebijakan pemerintahan kepada masyarakat.

“Setiap kebijakan mesti disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat sehingga pemerintah dapat mengetahui keberterimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut, termasuk juga kebijakan Dana Wakaf," kata Syarief mencontohkan.

Menurutnya, para juru bicara ataupun staf khusus dari Kemenkeu harus lebih memahami posisinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah atau Kemenkeu.

"Juru bicara harus melakukan langkah-langkah sosialisasi di media nasional setiap kali ada kebijakan baru yang berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat dan mengakibatkan keresahan di tengah-tengah pandemi Covid-19," jelasnya.

Syarief menilai kebiasaan para juru bicara dan staf khusus yang lebih sering berkomentar di media sosial mesti diperbaiki.

"Pemerintah atau kementerian dan lembaga harus memberikan pembinaan sebelum memilih juru bicara atau staf khusus sehingga mereka bisa menjalankan tugas sebagai perpanjangan tangan K/L, khususnya setiap ada kebijakan baru yang akan memengaruhi kualitas hidup rakyat khususnya rakyat kurang atau tidak mampu," tutup Syarief Hasan. (*/jpnn) 


Berita Lainnya

Nasional

Warga Kota Cirebon Butuh Mobil Ambulance, Bisa Datang ke MHK Foundation

Nasional

Nakes Keluhkan Pencairan Insentif, Anggota Komisi IX: Pemerintah Harus Segera Cairkan

Nasional

Demokrat: Doa SBY Sebagai Pesan ke Pemerintah Lebih Ekstra Selamatkan Nyawa Rakyat

Nasional

Politikus Demokrat: Masyarakat Mulai Ragu Komitmen KPK Berantas Korupsi

Nasional

Kunjungan Anggota DPR RI Komisi 6 Dr Ir E Herman Khaeron M.Si Di Desa Prajawinangun Wetan Kaliwedi Cirebon

Nasional

Anwar Hafid; Jangan Lagi Ada Air Mata untuk Tenaga Kesehatan Kita

Nasional

RI Masuk Daftar Merah Arab Saudi, Legislator : Perlu Konsistensi Penanganan Pandemi

Nasional

Muncul Tagar Tenggelamkan Demokrat, William Wandik: Dukungan Rakyat Ke Demokrat Terus Menguat

Berita: Nasional - Warga Kota Cirebon Butuh Mobil Ambulance, Bisa Datang ke MHK Foundation •  Nasional - Nakes Keluhkan Pencairan Insentif, Anggota Komisi IX: Pemerintah Harus Segera Cairkan •  Nasional - Demokrat: Doa SBY Sebagai Pesan ke Pemerintah Lebih Ekstra Selamatkan Nyawa Rakyat •  Nasional - Politikus Demokrat: Masyarakat Mulai Ragu Komitmen KPK Berantas Korupsi •  Nasional - Kunjungan Anggota DPR RI Komisi 6 Dr Ir E Herman Khaeron M.Si Di Desa Prajawinangun Wetan Kaliwedi Cirebon •  Nasional - Anwar Hafid; Jangan Lagi Ada Air Mata untuk Tenaga Kesehatan Kita •  Nasional - RI Masuk Daftar Merah Arab Saudi, Legislator : Perlu Konsistensi Penanganan Pandemi •  Nasional - Muncul Tagar Tenggelamkan Demokrat, William Wandik: Dukungan Rakyat Ke Demokrat Terus Menguat •