Soal Jokowi 3 Periode, Demokrat: Jangan Main Akal-akalan Mau Ubah Konstitusi Atas Nama Rakyat

Rabu, 09 Juni 2021 11:54

pak jokowi

Keinginan untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode bertolak berlakang dengan konstitusi yang ada. Selain itu, juga bertentangan dengan apa yang diinginkan masyarakat. 

Begitu tegas politisi Partai Demokrat Benny K. Harman menanggapi hasil survei dari Parameter Politik Indonesia yang menyebut bahwa mayoritas masyarakat tidak setuju masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. 

Menurutnya, sekalipun rakyat ingin presiden menjabat 3 periode, hal itu tetap tidak bisa dipenuhi tanpa ada amandemen.

"Keinginan itu tidak bisa dipenuhi karena negara kita adalah negara hukum, negara demokrasi yang dibatasi konstitusi," tegasnya lewat akun Twitter pribadinya, Minggu (6/6/2021).

Dia pun meminta kepada para pemimpin rakyat untuk berhenti menunggangi rakyat dalam kasus ini. Jangan seolah sudah memiliki dukungan suara rakyat untuk kemudian melanggengkan kekuasaan.

"Janganlah pemimpin main akal-akalan mau mengubah konstitusi atas nama rakyat demi melanggengkan kekuasaan," demikian Benny Harman.***

Berita Lainnya

Nasional

Fraksi Demokrat Dukung Pembentukan Panja Kasus Dugaan Impor Emas

Nasional

Covid Masih Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Minus, FPD DPR Sebut Pemerintah Tak Optimalkan UU Corona

Nasional

Anggota DPR: Pasal perzinaan di RKUHP patut dikaji secara hati-hati

Nasional

Kasus Kilang Minyak Cilacap, Komisi VII DPR Diminta Panggil Dirut Pertamina

Nasional

SBY ke Ibas yang Jadi Doktor IPB: A New Beginning For You

Nasional

Batalkan Pungutan Pajak Kuliti Rakyat, Supadma: Jangan Bebani Rakyat Karena Gegabah Investasi "Ugal-Ugalan"

Nasional

Transmigran Morowali Diusir Perusahaan Menteri ATR Hanya Sedih

Nasional

Elite Demokrat Puji Pertemuan Anies-RK: Makin Banyak Alternatif

Berita: Nasional - Fraksi Demokrat Dukung Pembentukan Panja Kasus Dugaan Impor Emas •  Nasional - Covid Masih Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Minus, FPD DPR Sebut Pemerintah Tak Optimalkan UU Corona •  Nasional - Anggota DPR: Pasal perzinaan di RKUHP patut dikaji secara hati-hati •  Nasional - Kasus Kilang Minyak Cilacap, Komisi VII DPR Diminta Panggil Dirut Pertamina •  Nasional - SBY ke Ibas yang Jadi Doktor IPB: A New Beginning For You •  Nasional - Batalkan Pungutan Pajak Kuliti Rakyat, Supadma: Jangan Bebani Rakyat Karena Gegabah Investasi "Ugal-Ugalan" •  Nasional - Transmigran Morowali Diusir Perusahaan Menteri ATR Hanya Sedih •  Nasional - Elite Demokrat Puji Pertemuan Anies-RK: Makin Banyak Alternatif •