Soal Dana Hibah Kemendikbud untuk Sampoerna dan Tanoto Foundation, Dede Yusuf: Tak Masuk Akal

Jumat, 24 Juli 2020 15:45 0

DY (1)

Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf M Effendi mengatakan, dana hibah yang akan diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) kepada Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation dalam Program Organisasi Penggerak (POP) tidak tepat. Sebab, ia menilai, dua lembaga tersebut terafiliasi dengan korporasi.

"Bagaimana caranya swasta menerima donasi dari hibah APBN, ini enggak masuk akal. Jadi artinya yang dimaksud organisasi penggerak itu adalah organisasi masyarakat yang dibiayai oleh masyarakat," kata Dede saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/7/2020).

Dede juga mengatakan, Komisi X sepakat untuk memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dan meminta penjelasan terkait prosedur, kriteria, serta penyebab sejumlah lembaga mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) tersebut.

"Karena poinnya bukan soal yang ini boleh dan yang itu tidak boleh, poinnya kriteria seperti apa sih, yang membuat lembaga-lembaga ini mundur," ujar dia. 

Dede memahami, POP Kemendikbud ini memiliki niat baik untuk mencetak para guru yang berkualitas. Namun, hal tersebut harus disertai dengan prosedur yang jelas.

"Itu sebabnya dianggap perlu ada upgrading, oke kami setuju, tapi bukan ujug-ujug, tiba-tiba langsung membuka lembaga organisasi mana yang mau melatih guru dan kriterianya ada gajah, macan, kijang," ucap dia. 

Lebih lanjut, Dede mengatakan, ia menerima surat dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terkait POP Kemendikbud. Menurut Dede, sama seperti organisasi Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah, PGRI juga menyatakan mundur dari POP tersebut.

"PGRI juga menyatakan mundur dari program penggerak, karena dianggap ini terburu-buru, terus kemudian seperti dikejar-kejar dan tidak memiliki sense of crisis," ucap dia.

Dede juga mengatakan, saat ini yang dibutuhkan PGRI adalah infrastruktur untuk menjalankan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

"Tidak memiliki sense of crisis karena pada saat sense of crisis ini yang sangat dibutuhkan siswa, guru dan guru honorer adalah infrastruktur PJJ," kata Dede.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk meminta penjelasan terkait kebijakan Program Organisasi Penggerak (POP) yang melahirkan polemik di masyarakat.

Huda menyebutkan, Komisi X sedang mendiskusikan rencana pemanggilan Nadiem di internal komisi, karena harus melewati prosedur tertentu saat masa reses. "Secara prosedural kami akan bahas dulu di rapat internal Komisi, setelah rapat internal komisi nanti kami minta izin dari Pimpinan DPR RI, karena ini masa reses.

Semoga secepatnya," ucap Syaiful Huda dihubungi Kompas.com, Kamis (23/7/2020) sore. Selain itu, kata dia, memasukkan Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation ke dalam daftar penerima hibah dari Kemendikbud merupakan langkah yang tidak etis. Sebab, menurut Huda, dua lembaga itu terafiliasi dengan korporasi dinilai tidak membutuhkan hibah dari APBN.

"Saya Kira karena Tanoto dan Sampoerna posisinya kita tahu semuanya bahwa lembaga ini berafiliasi penuh dengan korporasi. Saya kira tidak pada posisi dibantu hibah melalui dana APBN," kata dia.

Menurut Huda, selama ini Komisi X mengetahui program POP ini dibiayai oleh negara melalui APBN. Oleh karena itu, Komisi X butuh penjelasan dari Mendikbud terkait polemik tersebut. "Dari berbagai raker dengan Mas Nadiem, POP ini kan sepenuhnya dibiayai oleh APBN.

Nah tadi pagi yang saya dengar ada skema baru selain APBN, yaitu mandiri, dana pendampingan," kata Huda. "Nah ini dua skema baru yang kami belum tahu, setahu kami semua dokumen yang ada di Komisi X, POP itu skemanya full dari APBN, menelan biaya kurang lebih Rp 600 miliar," ucap Syaiful Huda.

Untuk diketahui, Program Organisasi Penggerak merupakan salah satu program unggulan Kemendikbud. Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para guru penggerak untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik.

Dalam program ini, Kemendikbud akan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat maupun individu yang mempunyai kapasitas untuk meningkatkan kualitas para guru melalui berbagai pelatihan. Kemendikbud mengalokasikan anggaran Rp 567 miliar per tahun untuk membiayai pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan organisasi terpilih.


Berita Lainya

Nasional

Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Madura Beri Bantuan Modal untuk Pelaku UMKM: Jangan Tinggalkan Salat

Nasional

Pasal Pendidikan di UU Cipta Kerja, Komisi X: Ini Lepas Kepala, tapi Buntut Masih Dipegang

Nasional

Syarief Hasan : Partai Demokrat Menolak UU Cipta Kerja, Bukan Mendalangi Demo

Nasional

Indonesia Masuk 10 Besar Negara Pengutang Besar, DPR: Sudah Masuk Tingkat Waspada

Nasional

Marwan Cik Asan Bina UMKM dan Bantu WiFi Gratis

Nasional

Imbas Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja, Pemerintah Diminta Antisipasi Klaster Baru Covid-19

Nasional

Politikus Demokrat: Penolakan Publik Terhadap UU Cipta Kerja Wajar

Nasional

Kutip Marwan Cik Asan, Media Asing Sorot Kontroversi UU Ciptaker

Berita: Nasional - Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Madura Beri Bantuan Modal untuk Pelaku UMKM: Jangan Tinggalkan Salat •  Nasional - Pasal Pendidikan di UU Cipta Kerja, Komisi X: Ini Lepas Kepala, tapi Buntut Masih Dipegang •  Nasional - Syarief Hasan : Partai Demokrat Menolak UU Cipta Kerja, Bukan Mendalangi Demo •  Nasional - Indonesia Masuk 10 Besar Negara Pengutang Besar, DPR: Sudah Masuk Tingkat Waspada •  Nasional - Marwan Cik Asan Bina UMKM dan Bantu WiFi Gratis •  Nasional - Imbas Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja, Pemerintah Diminta Antisipasi Klaster Baru Covid-19 •  Nasional - Politikus Demokrat: Penolakan Publik Terhadap UU Cipta Kerja Wajar •  Nasional - Kutip Marwan Cik Asan, Media Asing Sorot Kontroversi UU Ciptaker •