Skandal PCR, Syarief Hasan: Mengeksploitasi Rakyat, Harus Diusut Tuntas

Jumat, 12 November 2021 10:25

Bapak SH

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mengapresiasi kerja-kerja kemanusiaan yang terus dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menggencarkan vaksinasi di berbagai pelosok wilayah NKRI.

Vaksinasi yang selama ini dilakukan BIN terbukti berdampak meningkatkan tingkat vaksinasi, bahkan Indonesia menjadi salah negara dengan jumlah populasi tervaksin paling tinggi di dunia. Hal ini pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat infeksi covid-19 yang melandai, kekebalan komunitas terbentuk.

"Saya memberikan atensi yang tinggi terhadap kinerja BIN dalam penanganan pandemi. Sebagai bencana nasional, sudah menjadi tugas semua komponen masyarakat dan lembaga negara untuk sinergi dalam penanganan pandemi. Tingkat infeksi yang melandai tentu harapan kita bersama. Dengan demikian, rakyat dapat kembali beraktivitas normal, kematian dan infeksi menurun drastis, serta perekonomian kembali bangkit," ungkap Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini.

Lebih lanjut politisi senior Partai Demokrat ini mendorong agar vaksinasi ini terus digencarkan. Apa yang telah dilakukan BIN tentu sebuah hal yang sangat baik dan patut diappresiasi tinggi, namun kita jangan berpuas hati. Pandemi masih terus menjadi momok menakutkan. Berdasarkan angka statistik yang dirilis Lembaga Our World in Data (7/11), Indonesia masih menempati urutan ke-14 negara dengan kasus tercatat paling tinggi sebanyak 4,25 juta kasus dan 144 ribu kematian. Fakta ini jelas menunjukkan bahwa pembentukan kekebalan komunitas melalui vaksinasi terencana dan masif masih menjadi pekerjaan rumah bagi negara.

"Solusi paling kompherensif mengatasi pandemi adalah vaksinasi. Sepanjang kekebalan komunitas belum terbentuk, maka selama itu pula pandemi belum dapat dikatakan usai. Karena itu, pelaksanaan tes PCR hanyalah solusi sementara untuk mendiagnosa dan memitigasi penyebaran virus. Jika tes PCR ini dikenakan harga yang begitu mahal, jauh di atas harga keekonomiannya, maka itu sama saja dengan menyusahkan rakyat. Upaya mengambil untung tanpa nurani di masa pandemi ini tentu menohok rasa kemanusiaan. Saya kira ini harus juga menjadi atensi penegak hukum," tegas Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Menurut Syarief, jika memang harga keekonomian tes PCR ini jauh lebih rendah ketimbang tarif yang selama ini dikenakan kepada rakyat, maka ada potensi skandal besar yang terjadi. Bahkan ini dapat disebut sebagai tragedi kemanusiaan. Pemerintah seharusnya tidak menutup mata dengan tarif tes PCR yang begitu mahal selama ini . Jika ini terus dibiarkan, sama saja pemerintah membiarkan kepentingan bisnis mengeruk untung yang tidak manusiawi di atas penderitaan rakyat.

"Saya mengharapkan dan meminta dengan tegas kepada pemerintah untuk serius audit tarif tes PCR ini selama, Jika memang ada skandal hukum yang terjadi atau azaz pemanfaatan situasi, maka tentu ini harus diusut tuntas dan dibuka kepada publik. Di tengah kesusahan rakyat sekarang ini, berdiam diri atas tarif tes PCR yang selama ini sangat mahal dan tidak masuk akal sama saja dengan mengeksploitasi rakyat. Jika memang pemerintah tidak kuasa menghentikan eksploitasi ini, sangat wajar rakyat bertanya: kemana pemerintah berpihak?" pungkasnya.***

( sumber : gonews.co )

 

Berita Lainnya

Nasional

Respon Positif Surat KPU Percepat Pembahasan Jadwal Pemilu, Anwar Hafid: Lebih Cepat Lebih Baik

Nasional

Legislator PD Minta Mensos dan Kepala BNPB Pastikan Kelancaran Tanggap Darurat Semeru

Nasional

Legislator Demokrat Minta Pemerintah Perketat Pintu Masuk Imigrasi Cegah Varian Omicron

Nasional

China Minta Indonesia Hentikan Pengeboran Minyak di Natuna, Legislator Desak Pemerintah Bersikap Tegas

Nasional

China Minta Indonesia Hentikan Pengeboran Minyak di Natuna, Legislator Desak Pemerintah Bersikap Tegas

Nasional

China Minta Indonesia Stop Ngebor Minyak, Rizki Aulia: Jangan Takut, Aktivitas RI Di LCS Legal Secara Hukum Internasional

Nasional

Anggota DPR RI H.Nanang Samodra Salurkan Bansos di Lombok NTB

Nasional

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonsistensi, Benny Harman: Pelajaran Bagi Penguasa Jangan Abaikan Suara Rakyat

Berita: Nasional - Respon Positif Surat KPU Percepat Pembahasan Jadwal Pemilu, Anwar Hafid: Lebih Cepat Lebih Baik •  Nasional - Legislator PD Minta Mensos dan Kepala BNPB Pastikan Kelancaran Tanggap Darurat Semeru •  Nasional - Legislator Demokrat Minta Pemerintah Perketat Pintu Masuk Imigrasi Cegah Varian Omicron •  Nasional - China Minta Indonesia Hentikan Pengeboran Minyak di Natuna, Legislator Desak Pemerintah Bersikap Tegas •  Nasional - China Minta Indonesia Hentikan Pengeboran Minyak di Natuna, Legislator Desak Pemerintah Bersikap Tegas •  Nasional - China Minta Indonesia Stop Ngebor Minyak, Rizki Aulia: Jangan Takut, Aktivitas RI Di LCS Legal Secara Hukum Internasional •  Nasional - Anggota DPR RI H.Nanang Samodra Salurkan Bansos di Lombok NTB •  Nasional - MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonsistensi, Benny Harman: Pelajaran Bagi Penguasa Jangan Abaikan Suara Rakyat •