Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada 2024, Anggota DPR: Jangan Sampai Bikin Gaduh

Jumat, 27 September 2024 14:10

sirekap

Anggota Komisi II DPR Fraksi Demokrat Rezka Oktoberia meminta Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan kembali dipakai KPU untuk penghitungan suara Pilkada 2024 tidak membuat gaduh dan mengganggu.

Pada Pilpres dan Pileg 2024 lalu, Sirekap sempat bermasalah karena penghitungan suaranya tidak akurat. Walhasil, KPU memutuskan untuk menyetop tayangan grafik Sirekap. Hal tersebut Rezka sampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, dan Kemendagri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

"Di sini saya sedikit pendalaman terkait Sirekap. Sepakat Sirekap ini alat bantu jangan sampai menjadi alat ganggu. Transparansi pengumuman hasil penghitungan rekapitulasi, itulah maknanya dibuat sirekap," ujar Rezka. 

Rezka lantas menyoroti kegunaan dan hasil Sirekap yang disorot di Pemilu 2024 lalu.

Dia menegaskan, Sirekap perlu mengalami kemajuan dan perubahan supaya bisa lebih baik lagi ke depannya.

"Sirekap hal yang sangat banyak diatensi dari Pemilu Februari 2024. Kalau memang KPU mau menggunakan kembali, tentu harus ada kemajuan dan perubahan untuk jadi lebih baik," tutur dia. 

Jika tidak ada kemajuan, kata Rezka, sirekap tidak diperlukan.

Rezka, menyebut anggaran untuk Sirekap tidak perlu dikeluarkan jika Sirekap malah hanya membuat kegaduhan lagi.

"Kalau akan menjadi satu opini atau men-drive otak masyarakat dengan hasil yang tertuang di Sirekap sama dengan buat gaduh di Februari 2024, tidak perlu Sirekap, tidak perlu aggarannya kita keluarkan," tegas Rezka.

"Jangan sampai Sirekap ini membuat kegaduhan di Pilkada Serentak 2024," ujar dia. 

Sejauh ini, Rezka menganggap Sirekap sebagai bentuk pemborosan anggaran.

"Tidak ada review-nya, karena ini sama dengan yang rapat sebelumnya. Kalau tidak ada perubahan menurut saya ini termasuk pemborosan," kata Rezka. 

Kemudian, Rezka mencecar KPU yang menggunakan anggaran untuk kolam sebagai hiasan di ruang rapat Gedung KPU.

Dia pun mempertanyakan urgensi dan kepentingan pembuatan kolam tersebut.

"KPU ini melakukan penggunaan anggaran untuk hal-hal yang tidak penting. Seperti buat kolam di dalam ruang rapat. Buat kolam di KPU hanya unuk pemanis mungkin pada saat rapat, buat kolam di ruang rapat KPU buat apa, Pak? Buat kolam di KPU, buat mancing ikan di KPU? Gunakan anggarannya betul-betul yang untuk kepentingan pemilu kita, sesuai KPU tugasnya apa," ucap Rezka.

Untuk itu, Rezka meminta KPK dan BPK agar memberikan atensi atas penggunaan anggaran oleh KPU.

"KPK dan BPK mesti atensi penggunaan anggaran oleh KPU ini. Kita minta atensi KPK dan BPK mesti lakukan audit untuk tujuan tertentu," kata dia. 

Sementara itu, Rezka juga menyarankan agar anggaran tersebut lebih baik digunakan oleh kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat.

"Buang-buang uang negara. Lebih baik digunakan kabinet Pak Prabowo untuk kepentingan masyarakat seperti untuk Badan Gizi yang jelas-jelas untuk keperluan masyarakat," imbuh Rezka.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) akan kembali digunakan untuk menghitung suara pada Pilkada 2024.

Komisioner KPU Idham Holik memastikan Sirekap digunakan pada pilkada, meski sempat bermasalah pada Pilpres dan Pileg 2024 lalu. Hal tersebut Idham sampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, dan Kemendagri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

“Sirekap akan digunakan kembali. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan, kami bersama pengembang sudah melakukan perbaikan yang signifikan dari sistem komputasi," ujar Idham.

Idham menjelaskan, data yang ditampilkan pada Sirekap Pilkada 2024 adalah Formulir C1.

Nantinya, data yang ditampilkan di Sirekap bakal dalam bentuk gambar atau PDF.

"Data yang akan ditampilkan untuk informasi publik adalah formulir C Hasil, tidak ada tabulasi tingkat kabupaten/kota. Untuk tingkat kecamatan yang akan kami tampilkan adalah formulir B Hasil Kwk dan seterusnya. Jadi data yang akan kami tampilkan dalam bentuk image atau PDF adalah hasil rekapitulasi," tutur dia. 

Sementara itu, Idham mengeklaim KPU sudah memperbaiki bandwith supaya traffic Sirekap menjadi lebih baik.

Dia menyebut kemampuan pembacaan Sirekap akan jadi lebih baik, sehingga tingkat akurasinya terjaga.

"Waktu kami simulasi di Depok dan Maros, akurasinya mencapai 99 persen. Kami yakini ke depan akan lebih baik," ujar Idham.

( sumber : nasional.kompas.com )


Berita Lainnya

Nasional

Ibas Resmi Menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR

Nasional

Jumlah Komisi Belum Ditentukan, Tunggu Jumlah K-L Dibentuk Presiden Terpilih

Nasional

RS Hermina Depok Siap Layani Masyarakat dan Anggota Dewan

Nasional

DPR Khawatir Jual Beli Pasal Imbas Gaji Hakim Tak Naik

Nasional

Kemitraan Komisi I dengan Kemenhan Selama Lima Tahun Terakhir Terjalin Sangat Baik

Nasional

BUMN PT PIS Perlu Miliki Armada Kapal Sendiri Guna Distribusi BBM ke Seluruh Indonesia

Nasional

Marak Perundungan di Sekolah, Komisi X Minta Pemerintah Perbanyak Kegiatan Bagi Pelajar

Nasional

Bebasnya Pilot Susi Air Melalui Pendekatan Lunak Jadi Sejarah Indonesia di Dunia Internasional

Berita: Nasional - Ibas Resmi Menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR •  Nasional - Jumlah Komisi Belum Ditentukan, Tunggu Jumlah K-L Dibentuk Presiden Terpilih •  Nasional - RS Hermina Depok Siap Layani Masyarakat dan Anggota Dewan •  Nasional - DPR Khawatir Jual Beli Pasal Imbas Gaji Hakim Tak Naik •  Nasional - Kemitraan Komisi I dengan Kemenhan Selama Lima Tahun Terakhir Terjalin Sangat Baik •  Nasional - BUMN PT PIS Perlu Miliki Armada Kapal Sendiri Guna Distribusi BBM ke Seluruh Indonesia •  Nasional - Marak Perundungan di Sekolah, Komisi X Minta Pemerintah Perbanyak Kegiatan Bagi Pelajar •  Nasional - Bebasnya Pilot Susi Air Melalui Pendekatan Lunak Jadi Sejarah Indonesia di Dunia Internasional •