Singgung Kasus Lili Pintauli, Politisi Demokrat Soroti Pentingnya Integritas Pimpinan KPK

Sabtu, 16 Juli 2022 10:20

pak didi dm

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto menekankan soal pentingnya integritas baik pegawai maupun pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu dikatakan Didik menyusul kasus Lili Pintauli mundur dari jabatan Wakil Ketua KPK sebelum diadili etik oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Didik mengatakan korupsi merupakan kejahatan yang membutuhkan effort (upaya) yang sangat luar biasa dalam pemberantasannya.

"Banyak tantangan, banyak hambatan, banyak gangguan dalam penegakan hukumnya. Belum lagi banyaknya tekanan, godaan dan rayuan," kata Didik saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (12/7/2022) kemarin.

Karena itu, Didik menekankan soal pentingnya integritas, dedikasi dan totalitas para pimpinan KPK untuk memberantas korupsi.

"Untuk itulah integritas, dedikasi, totalitas dan loyalitas para pimpinan dan pegawai KPK dalam memberantas korupsi menjadi sangat penting," ujarnya.

Selain itu, kata dia, daya tahan, konsistensi dan zero toleran terhadap korupsi harus menjadi modal penting.

Lebih lanjut, Didik menerangkan, kapasitas, kapabilitas, kompetensi, dan rekam jejak juga menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari para pimpinan dan pegawai KPK.

"Untuk itu penguatan dan penegakan zona integritas di lingkungan KPK menjadi sangat vital. Menegakkan aturan, melakukan pengawasan dan pembinaan SDM juga tidak boleh diabaikan untuk mencegah potensi perubahan komitmen dan konsistensi para pimpinan dan pegawai KPK, selain membangun sistem zero tolerance terhadap korupsi di internal dan lingkungan KPK," ucap Didik.

Sebelumnya, Dewas KPK memutuskan menghentikan sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

"Dewan Pengawas KPK menyatakan sidang etik gugur dan tidak melanjutkan penyelenggaraan sidang etik tersebut," ucap Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean membacakan putusan sidang di kantor Dewas KPK, Jakarta, Senin (11/7/2022).

Sidang etik ini terkait dengan dugaan Lili menerima gratifikasi berupa akomodasi dan tiket menonton MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, pada Maret 2022, dari PT Pertamina (Persero).

Keputusan ini disebabkan Lili telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wakil Ketua KPK.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun telah meneken surat keputusan presiden (keppres) soal pemberhentian Lili.

"Terperiksa tidak lagi menjadi bagian insan Komisi, sehingga dugaan kode etik dan pedoman perilaku tidak dapat dipertanggungjawabkan," kata Tumpak.

Atas putusan Dewas KPK, Lili menyatakan menerima.

"Saya menerima penetapan majelis," ucap Lili.

Adapun kasus dugaan pelanggaran etik yang menjerat Lili ini bukan kali pertama.

Pada Agustus 2021, Lili terbukti melanggar etik karena menyalahgunakan pengaruh sebagai pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi.

Dia juga berhubungan langsung dengan eks Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK.

Atas pelanggaran itu, Lili dikenakan sanksi berat berupa pemotongan gaji 40 persen selama 12 bulan.

Sementara itu, Jokowi resmi menerbitkan Keppres pemberhentian Lili sebagai Wakil Ketua KPK masa jabatan 2019-2023 pada hari ini.

( sumber : m.tribunews.com )

Berita Lainnya

Nasional

RKUHP Dibawa ke Paripurna, Fraksi Demokrat: Jamin Hak-hak Kebebasan Berpendapat

Nasional

Komisi VI Apresiasi PLN Wujudkan Pemerataan Listrik di Daerah 3T

Nasional

Pemerintah Berencana Bagikan ‘Rice Cooker’ Gratis, Sartono Berharap Bantu Ekonomi Masyarakat

Nasional

M Nasir Serahkan Bantuan Komperter BBM ke BBG ke Petani upaya pencegahan Langkanya Gas 3 Kg

Nasional

Nasib RUU Penanggulangan Bencana, DPR Tunggu Sinyal Pemerintah

Nasional

DPR Berharap Pemerintah Terus Persiapkan Peta Kerawanan, Mitigasi dan Adaptasi Masyarakat Terhadap Bencana

Nasional

RUU Kesehatan Perlu Atur Penyederhanaan Syarat Praktik Dokter Luar Negeri

Nasional

DPR ke ESDM: 90 Persen Tambang Nikel RI Dikuasai China Pak Menteri

Berita: Nasional - RKUHP Dibawa ke Paripurna, Fraksi Demokrat: Jamin Hak-hak Kebebasan Berpendapat •  Nasional - Komisi VI Apresiasi PLN Wujudkan Pemerataan Listrik di Daerah 3T •  Nasional - Pemerintah Berencana Bagikan ‘Rice Cooker’ Gratis, Sartono Berharap Bantu Ekonomi Masyarakat •  Nasional - M Nasir Serahkan Bantuan Komperter BBM ke BBG ke Petani upaya pencegahan Langkanya Gas 3 Kg •  Nasional - Nasib RUU Penanggulangan Bencana, DPR Tunggu Sinyal Pemerintah •  Nasional - DPR Berharap Pemerintah Terus Persiapkan Peta Kerawanan, Mitigasi dan Adaptasi Masyarakat Terhadap Bencana •  Nasional - RUU Kesehatan Perlu Atur Penyederhanaan Syarat Praktik Dokter Luar Negeri •  Nasional - DPR ke ESDM: 90 Persen Tambang Nikel RI Dikuasai China Pak Menteri •