Setuju Dibawa ke Paripurna, Ini Enam Catatan Fraksi Partai Demokrat Terkait Revisi UU Otsus Papua

Rabu, 14 Juli 2021 15:40

Anwar-Hafidz

Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI meminta agar semua pengelolaan sumber dana, penyaluran, pembagian, dan penerimaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Propinsi Papua (Otsus Papua) harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, transparan, akuntabel dan tepat sasaran. 

Selain itu, Partai Pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono itu juga meminta harmonisasi harus dibangun antara pemerintah dan seluruh perangkat daerah Papua dalam pelaksanaan Otsus Papua, baik dalam hal pembinaan maupun pengawasan.

Hal itu disampaikan juru bicara FPD, Anwar Hafidz, dalam rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua di Gedung DPR RI, Senayan, Senin 12 Juli 2021.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Otsus Papua Komarudin Watubun dihadiri Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin 12 Juli 2021. Beberapa agendanya adalah Laporan Panja ke Pansus, Pembahasan Draft Hasil Panja, Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPR RI dan DPD RI, dan Pengambilan Keputusan. 

Dalam pandangannya, Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI melihat bahwa selama 20 tahun berlakunya Otsus di Papua, pembangunan masyarakat dan daerah Provinsi Papua dan Papua Barat telah menunjukkan berbagai kemajuan, terutama dalam bidang ekonomi dan 
infrastruktur. 

"Tetapi di sisi lain, harus pula diakui bahwa kemajuan yang dicapai masih jauh dari yang diharapkan. Selain itu, menjadi catatan kita semua ada beberapa masalah di Papua bahkan belum dapat diselesaikan secara tuntas," kata Anwar Hafidz.

Enam Catatan

Secara umum, FPD memberikan enam catatan atas isu strategis yang menjadi titik berat dan perhatian FPD DPR RI pada Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. 

Pertama, terkait dana serta anggaran Otsus Papua, dalam usulan DIM RUU Otsus Papua, FPD DPR RI menekankan penyaluran dana Otsus ini harus langsung menyentuh ke daerah-
daerah yang tertinggal dan/atau masyarakat Orang Asli Papua (OAP) dengan melibatkan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, MRP, DPRP dan DPRK. 

Pertimbangan pemberian dana Otsus juga harus didasarkan dengan memperhatikan jumlah OAP, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, jumlah kabupaten/kota, distrik, dan 
kampung/kelurahan serta tingkat capaian pembangunan.

FPD DPR RI meminta agar fokus penggunaan dana tersebut diutamakan untuk penggunaan belanja pendidikan, kesehatan, kebutuhan pangan, dan papan sehingga mampu menaikkan taraf hidup OAP. Pembangunan infrastruktur di tanah papua juga jangan hanya terfokus pada infrastruktur perhubungan saja. Akan tetapi, juga memperhatikan energi listrik, air bersih, telekomunikasi, perumahan rakyat dan sanitasi lingkungan.

"Terkait Dana Otsus, FPD DPR RI dapat memahami penjelasan dari pemerintah terkait dana otsus sebesar 2,25%. Hal ini juga mengingat kondisi Pandemi saat ini dimana APBN kita banyak direalokasikan dari program-program pemerintah dan kebijakan lainnya untuk penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini," kata Anwar Hafidz

Catatan kedua, terkait Skema Penggunaan Dana Otsus Papua, FPD DPR RI mengusulkan agar skema 
pendanaan harus menitikberatkan pada berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan dan kesehatan. Pada bidang pendidikan, FPD DPR RI meminta pemerintah untuk memenuhi hak OAP untuk mendapat pendidikan di setiap tingkatan sesuai dengan amanat Pasal 31 UUD 1945.

Berikut menjamin kualitas pendidikan di Papua dengan memperhatikan hak asasi manusia, budaya, kearifan lokal, dan kemajemukan bangsa. FPD DPR RI juga mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana serta dukungan teknis pelaksanaan pendidikan di Papua. 

Untuk skema pendanaan bidang kesehatan, melalui RUU Otsus Papua, FPD meminta Pemerintah dapat menjamin standar mutu dan memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk Papua. Pembinaan dan dukungan teknis dalam bidang  kesehatan juga tidak boleh luput dari perhatian pemerintah. Dan hal yang terpenting adalah kesejahteraan dan jaminan keamanan kepada tenaga kesehatan dan guru. 

"Pemenuhan atas hak-hak ini bertujuan untuk meningkatkan IPM Papua, khususnya di kabupaten-kabupaten 
pedalaman," ujarnya.

Catatan ketiga, terhadap pembentukan Badan Khusus terkait pelaksanaan Otsus Papua yang bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden, FPD DPR RI meminta pemerintah agar tidak terjadi
overlapping kewenangan antara badan khusus tersebut dengan kementerian atau lembaga yang juga memiliki peran dalam pembangunan dan pelaksanaan Otsus Papua.

Badan Khusus ini diharapkan dapat bersingkronisasi, berharmonisasi dan berkoordinasi dengan kementerian terkait dalam mengevaluasi, merencanakan, menyusun dan 
melaksanakan amanat dari RUU ini untuk menuju pembangunan yang berkesinambungan dan kesejahteraan di Tanah Papua.

Catatan keempat, terkait hak-hak bagi Orang Asli papua, FPD mengusulkan untuk melakukan penguatan redefinisi serta pengaturan tentang prioritas utama Orang Asli Papua untuk ikut serta dalam berbagai bidang pembangunan di tanah Papua, khususnya dalam kehidupan berpolitik dan memiliki wewenang untuk membangun tanah Papua. 

"Dengan diakomodirnya usulan ini, RUU Otsus Papua diharapkan dapat memenuhi tujuannya, yaitu mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, meningkatkan taraf hidup 
masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada Orang Asli Papua untuk berkiprah di wilayahnya sebagai subjek sekaligus objek pembangunan," kata dia.

Dengan pembentukan DPRK di setiap Kabupaten/Kota serta penetapan sebanyak satu per empat kali dari jumlah anggota DPRP dan DPRK dari OAP dan minimal 30% keterwakilan perempuan, RUU ini diharapkan dapat mampu menjamin harkat dan martabat OAP dengan segala kekhasan budayanya dalam konteks NKRI dalam usaha membangun dan mensejahterakan kehidupan tanah Papua. 

Catatan kelima, FPD meminta dan menegaskan bahwa pemekaran daerah di Papua harus dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP berdasarkan pertimbangan 7 wilayah adat dengan memperhatikan beberapa aspek, antara lain politik, administratif/birokrasi, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, fasilitas umum, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan aspirasi masyarakat Papua. 

"Pemerintah harus dapat mempersiapkan infrastruktur dasar sebelum melakukan pemekaran, agar daerah pemekaran tersebut memiliki kesiapan untuk menjadi provinsi baru," kata Hafidz yang juga Ketua DPD Demokrat Sulawesi Tengah itu.

Catatan FPD terakhir, yakni terkait penyelesaian beberapa permasalahan di Papua. FPD DPR RI tidak pernah bosan dan terus untuk mengingatkan bahwa  pemerintah harus melakukan rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah politik dan pelanggaran HAM seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 45 dan 46 dalam RUU Otsus Jilid II ini. 

FPD menyadari kewenangan Pengadilan HAM memang berada ditangan pemerintah pusat dan tidak bisa ditransfer ke pemerintah daerah, tetapi FPD DPR RI menilai pemerintah harus serius dan berkomitmen untuk mendukung penyelesaian permasalahan di Papua. Salah satu jalan adalah dengan mengoptimalkan kinerja Komnas 
HAM di Papua. Hal ini juga menjadi salah satu aspirasi dan selalu disuarakan oleh masyarakat Papua.

"Berdasarkan 6 poin-poin usulan di atas, Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyatakan dapat menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus Papua) dan untuk disahkan di tingkat selanjutnya," kata Anwar Hafidz. (*)

 

 

Berita Lainnya

Nasional

Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing

Nasional

Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN

Nasional

Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor

Nasional

Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN

Nasional

Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop

Nasional

Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Nasional

Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet

Nasional

Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk

Berita: Nasional - Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing •  Nasional - Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN •  Nasional - Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor •  Nasional - Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN •  Nasional - Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop •  Nasional - Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia •  Nasional - Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet •  Nasional - Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk •