Setuju Dengan JK, Demokrat: Pemerintah Dan Aparat Harus Jamin Kebebasan Berpendapat

Selasa, 16 Februari 2021 07:49

DM (3)

Pernyataan mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla yang memberikan kritik atas kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia kerap berujung penangkapan, terus menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto sependapat dengan pandangan ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu.

Menurut Didik, mind set pemerintah dan aparatur penegak hukum seharusnya terbuka dengan kebebasan berpendapat dan kritik. Sehingga pihak-pihak yang melakukan kritik terhadap pemerintah tidak terjerat hukum hanya karena menyampaikan pendapat.

"Saya sependapat dengan Pak JK, pentingnya aparat pemerintah dan aparat penegak hukum untuk terus bijak memberikan jaminan kepastian hak dan kepastian hukum terkait dengan kebebasan berpendapat sebagaimana yang diamanahkan oleh Konstitusi kita," ujar Didik Mukrianto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (13/2).

"Dengan demikian setiap warga negara tidak takut menggunakan haknya karena takut akan dipenjara disebabkan mengkritik pemerintah," imbuhnya menegaskan.

Politikus Demokrat ini juga meminta pemerintah dan para pendukungnya harus adil, bijak, jujur dan terbuka dalam menghadapi setiap kritikan yang disampaikan oleh masyarakat.

Karena hanya pemerintahan yang otoriter dan yang anti kritik yang memenjarakan rakyatnya karena melakukan kritik.

"Sebagai negara hukum yang demokratis, seharusnya para pemimpin, aparat pemerintah, aparat hukum menyadari betul akan pentingnya menghargai dan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat ini termasuk kebebasan untuk melakukan kritik terhadap jalannya pemerintahan," demikian Didik Mukrianto.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengomentari keinginan Presiden Jokowi yang ingin dikritik oleh masyarakat. Namun, JK berpandangan bahwa pernyataan tersebut seperti tidak berbanding lurus dengan kenyataannya.

JK lantas menyebut ktirik dari masyarakat acap kali berujung pelaporan ke pihak Kepolisian.

"Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?" kata JK saat menjadi pembicara di acara "Mimbar Demokrasi Kebangsaan" yang digelar PKS, Jumat malam (12/2). 

Berita Lainnya

Nasional

Jadi Syarat Naik Pesawat, Anggota DPR Minta Harga Tes PCR Murah dan Terjangkau Masyarakat

Nasional

Peduli Korban Kebakaran di Krendang, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Kunjungi dan Salurkan Bantuan Sosial

Nasional

PDIP Ajak Publik Mengkaji Kinerja SBY, Legislator Demokrat: Upaya Menutupi Sejumlah Kegagalan Rezim Jokowi dalam Menjalankan Pemerintahan

Nasional

Anggota Komisi VI DPR RI Minta Pertamina Segera Atasi Kelangkaan BBM di Sulsel

Nasional

Hinca Pandjaitan, Anggota DPR RI Yang Enjoy Berlumpur Lumpur

Nasional

Legislator Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biaya Tes PCR Penumpang Pesawat

Nasional

Syarif Hasan: Partai Demokrat Teguh Tolak Amandemen UUD 1945

Nasional

Simalakama Utang Garuda, Herman Khaeron: Tantangan Berat Menteri Erick

Berita: Nasional - Jadi Syarat Naik Pesawat, Anggota DPR Minta Harga Tes PCR Murah dan Terjangkau Masyarakat •  Nasional - Peduli Korban Kebakaran di Krendang, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Kunjungi dan Salurkan Bantuan Sosial •  Nasional - PDIP Ajak Publik Mengkaji Kinerja SBY, Legislator Demokrat: Upaya Menutupi Sejumlah Kegagalan Rezim Jokowi dalam Menjalankan Pemerintahan •  Nasional - Anggota Komisi VI DPR RI Minta Pertamina Segera Atasi Kelangkaan BBM di Sulsel •  Nasional - Hinca Pandjaitan, Anggota DPR RI Yang Enjoy Berlumpur Lumpur •  Nasional - Legislator Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biaya Tes PCR Penumpang Pesawat •  Nasional - Syarif Hasan: Partai Demokrat Teguh Tolak Amandemen UUD 1945 •  Nasional - Simalakama Utang Garuda, Herman Khaeron: Tantangan Berat Menteri Erick •