Setuju Dengan JK, Demokrat: Pemerintah Dan Aparat Harus Jamin Kebebasan Berpendapat

Selasa, 16 Februari 2021 07:49

DM (3)

Pernyataan mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla yang memberikan kritik atas kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia kerap berujung penangkapan, terus menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto sependapat dengan pandangan ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu.

Menurut Didik, mind set pemerintah dan aparatur penegak hukum seharusnya terbuka dengan kebebasan berpendapat dan kritik. Sehingga pihak-pihak yang melakukan kritik terhadap pemerintah tidak terjerat hukum hanya karena menyampaikan pendapat.

"Saya sependapat dengan Pak JK, pentingnya aparat pemerintah dan aparat penegak hukum untuk terus bijak memberikan jaminan kepastian hak dan kepastian hukum terkait dengan kebebasan berpendapat sebagaimana yang diamanahkan oleh Konstitusi kita," ujar Didik Mukrianto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (13/2).

"Dengan demikian setiap warga negara tidak takut menggunakan haknya karena takut akan dipenjara disebabkan mengkritik pemerintah," imbuhnya menegaskan.

Politikus Demokrat ini juga meminta pemerintah dan para pendukungnya harus adil, bijak, jujur dan terbuka dalam menghadapi setiap kritikan yang disampaikan oleh masyarakat.

Karena hanya pemerintahan yang otoriter dan yang anti kritik yang memenjarakan rakyatnya karena melakukan kritik.

"Sebagai negara hukum yang demokratis, seharusnya para pemimpin, aparat pemerintah, aparat hukum menyadari betul akan pentingnya menghargai dan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat ini termasuk kebebasan untuk melakukan kritik terhadap jalannya pemerintahan," demikian Didik Mukrianto.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengomentari keinginan Presiden Jokowi yang ingin dikritik oleh masyarakat. Namun, JK berpandangan bahwa pernyataan tersebut seperti tidak berbanding lurus dengan kenyataannya.

JK lantas menyebut ktirik dari masyarakat acap kali berujung pelaporan ke pihak Kepolisian.

"Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?" kata JK saat menjadi pembicara di acara "Mimbar Demokrasi Kebangsaan" yang digelar PKS, Jumat malam (12/2). 

Berita Lainnya

Nasional

Kemenlu Ungkap WNI di Afghanistan dalam Kondisi Aman

Nasional

Polemik Revisi Perda Covid-19 DKI, Anwar Hafid: Solusi Terbaik Bantu Rakyat Kita untuk Bisa Bertahan Hidup di Tengah PPKM

Nasional

Opsi Perpanjangan PPKM Darurat, Legislator Minta Pemerintah Fokus Pikirkan Masyarakat

Nasional

Politisi Demokrat, Sartono Berbagi Hewan Kurban Disaat Pandemi

Nasional

Sartono Bagikan Puluhan Terop dan Ribuan Kursi ke Warga Ponorogo dan Pacitan

Nasional

Polemik Revisi Statuta UI Makin Panas, Partai Demokrat: Berhentikan Rektor UI Ari Kuncoro!

Nasional

Rektor Rangkap Jabatan, Statuta UI Diubah, Bramantyo Sebut 3 Masalah Utama

Nasional

Statuta UI Dirombak, Independensi Kampus dalam 'Gangguan'

Berita: Nasional - Kemenlu Ungkap WNI di Afghanistan dalam Kondisi Aman •  Nasional - Polemik Revisi Perda Covid-19 DKI, Anwar Hafid: Solusi Terbaik Bantu Rakyat Kita untuk Bisa Bertahan Hidup di Tengah PPKM •  Nasional - Opsi Perpanjangan PPKM Darurat, Legislator Minta Pemerintah Fokus Pikirkan Masyarakat •  Nasional - Politisi Demokrat, Sartono Berbagi Hewan Kurban Disaat Pandemi •  Nasional - Sartono Bagikan Puluhan Terop dan Ribuan Kursi ke Warga Ponorogo dan Pacitan •  Nasional - Polemik Revisi Statuta UI Makin Panas, Partai Demokrat: Berhentikan Rektor UI Ari Kuncoro! •  Nasional - Rektor Rangkap Jabatan, Statuta UI Diubah, Bramantyo Sebut 3 Masalah Utama •  Nasional - Statuta UI Dirombak, Independensi Kampus dalam 'Gangguan' •