Setuju Dengan JK, Demokrat: Pemerintah Dan Aparat Harus Jamin Kebebasan Berpendapat

Selasa, 16 Februari 2021 07:49

DM (3)

Pernyataan mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla yang memberikan kritik atas kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia kerap berujung penangkapan, terus menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto sependapat dengan pandangan ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu.

Menurut Didik, mind set pemerintah dan aparatur penegak hukum seharusnya terbuka dengan kebebasan berpendapat dan kritik. Sehingga pihak-pihak yang melakukan kritik terhadap pemerintah tidak terjerat hukum hanya karena menyampaikan pendapat.

"Saya sependapat dengan Pak JK, pentingnya aparat pemerintah dan aparat penegak hukum untuk terus bijak memberikan jaminan kepastian hak dan kepastian hukum terkait dengan kebebasan berpendapat sebagaimana yang diamanahkan oleh Konstitusi kita," ujar Didik Mukrianto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (13/2).

"Dengan demikian setiap warga negara tidak takut menggunakan haknya karena takut akan dipenjara disebabkan mengkritik pemerintah," imbuhnya menegaskan.

Politikus Demokrat ini juga meminta pemerintah dan para pendukungnya harus adil, bijak, jujur dan terbuka dalam menghadapi setiap kritikan yang disampaikan oleh masyarakat.

Karena hanya pemerintahan yang otoriter dan yang anti kritik yang memenjarakan rakyatnya karena melakukan kritik.

"Sebagai negara hukum yang demokratis, seharusnya para pemimpin, aparat pemerintah, aparat hukum menyadari betul akan pentingnya menghargai dan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat ini termasuk kebebasan untuk melakukan kritik terhadap jalannya pemerintahan," demikian Didik Mukrianto.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengomentari keinginan Presiden Jokowi yang ingin dikritik oleh masyarakat. Namun, JK berpandangan bahwa pernyataan tersebut seperti tidak berbanding lurus dengan kenyataannya.

JK lantas menyebut ktirik dari masyarakat acap kali berujung pelaporan ke pihak Kepolisian.

"Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?" kata JK saat menjadi pembicara di acara "Mimbar Demokrasi Kebangsaan" yang digelar PKS, Jumat malam (12/2). 

Berita Lainnya

Nasional

Kasus Bupati Nganjuk Diserahkan ke Polri, DPR: Koordinasi Penegak Hukum Lemah

Nasional

Kang Hero dan PIA Bagikan Paket Sembako kepada Puluhan Warga

Nasional

Reses, Hero Bagikan Ribuan Sembako di Cirebon dan Indramayu

Nasional

Partai Demokrat Kecam Keras Serangan Israel ke Masjid Al Aqsa, Dorong KTT Luar Biasa OKI

Nasional

Vera Febyanthy Bagikan Paket Lebaran di 3 Kabupaten

Nasional

Jangan Rakyat Sendiri Dihalangi Mudik, tetapi WNA Bebas Keluar Masuk Indonesia

Nasional

Berkah Ramadhan Darizal Basir Salurkan Paket Sembako Terdampak Covid 19 di Padang dan Solok Raya

Nasional

Jelang Lebaran, Hero Bagikan Ribuan Paket Sembako

Berita: Nasional - Kasus Bupati Nganjuk Diserahkan ke Polri, DPR: Koordinasi Penegak Hukum Lemah •  Nasional - Kang Hero dan PIA Bagikan Paket Sembako kepada Puluhan Warga •  Nasional - Reses, Hero Bagikan Ribuan Sembako di Cirebon dan Indramayu •  Nasional - Partai Demokrat Kecam Keras Serangan Israel ke Masjid Al Aqsa, Dorong KTT Luar Biasa OKI •  Nasional - Vera Febyanthy Bagikan Paket Lebaran di 3 Kabupaten •  Nasional - Jangan Rakyat Sendiri Dihalangi Mudik, tetapi WNA Bebas Keluar Masuk Indonesia •  Nasional - Berkah Ramadhan Darizal Basir Salurkan Paket Sembako Terdampak Covid 19 di Padang dan Solok Raya •  Nasional - Jelang Lebaran, Hero Bagikan Ribuan Paket Sembako •