Setuju Dengan JK, Demokrat: Pemerintah Dan Aparat Harus Jamin Kebebasan Berpendapat

Selasa, 16 Februari 2021 07:49

DM (3)

Pernyataan mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla yang memberikan kritik atas kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia kerap berujung penangkapan, terus menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto sependapat dengan pandangan ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu.

Menurut Didik, mind set pemerintah dan aparatur penegak hukum seharusnya terbuka dengan kebebasan berpendapat dan kritik. Sehingga pihak-pihak yang melakukan kritik terhadap pemerintah tidak terjerat hukum hanya karena menyampaikan pendapat.

"Saya sependapat dengan Pak JK, pentingnya aparat pemerintah dan aparat penegak hukum untuk terus bijak memberikan jaminan kepastian hak dan kepastian hukum terkait dengan kebebasan berpendapat sebagaimana yang diamanahkan oleh Konstitusi kita," ujar Didik Mukrianto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (13/2).

"Dengan demikian setiap warga negara tidak takut menggunakan haknya karena takut akan dipenjara disebabkan mengkritik pemerintah," imbuhnya menegaskan.

Politikus Demokrat ini juga meminta pemerintah dan para pendukungnya harus adil, bijak, jujur dan terbuka dalam menghadapi setiap kritikan yang disampaikan oleh masyarakat.

Karena hanya pemerintahan yang otoriter dan yang anti kritik yang memenjarakan rakyatnya karena melakukan kritik.

"Sebagai negara hukum yang demokratis, seharusnya para pemimpin, aparat pemerintah, aparat hukum menyadari betul akan pentingnya menghargai dan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat ini termasuk kebebasan untuk melakukan kritik terhadap jalannya pemerintahan," demikian Didik Mukrianto.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengomentari keinginan Presiden Jokowi yang ingin dikritik oleh masyarakat. Namun, JK berpandangan bahwa pernyataan tersebut seperti tidak berbanding lurus dengan kenyataannya.

JK lantas menyebut ktirik dari masyarakat acap kali berujung pelaporan ke pihak Kepolisian.

"Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?" kata JK saat menjadi pembicara di acara "Mimbar Demokrasi Kebangsaan" yang digelar PKS, Jumat malam (12/2). 

Berita Lainnya

Nasional

Herman Khaeron : Pemerintah Masih Fokus Bangkitkan Sektor Pariwisata

Nasional

Herman Khaeron Bantu 9 Unit Tractor Bagi Petani Indramayu

Nasional

Setahun Pandemi Covid-19, Lucy Minta Pemerintah Tak Cuma Profit Oriented

Nasional

Lasmi Indaryani: Demokrat Tanpa AHY Bagai Sayur Tanpa Garam, Hambar !

Nasional

Sartono Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Kunjungi Dapil VII Bagikan Mesin Kopi, Mesin Bakso, Jenset, Penguatan Jam’iyah Yasin Hingga Beasiswa Mahasiswa

Nasional

Sartono, Senior Partai Demokrat Dukung Langkah Tegas AHY

Nasional

Ibas Buka Suara, Tegaskan Dukung AHY di Demokrat

PD Minta Perpres Investasi Miras Ditinjau Ulang!

Berita: Nasional - Herman Khaeron : Pemerintah Masih Fokus Bangkitkan Sektor Pariwisata •  Nasional - Herman Khaeron Bantu 9 Unit Tractor Bagi Petani Indramayu •  Nasional - Setahun Pandemi Covid-19, Lucy Minta Pemerintah Tak Cuma Profit Oriented •  Nasional - Lasmi Indaryani: Demokrat Tanpa AHY Bagai Sayur Tanpa Garam, Hambar ! •  Nasional - Sartono Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Kunjungi Dapil VII Bagikan Mesin Kopi, Mesin Bakso, Jenset, Penguatan Jam’iyah Yasin Hingga Beasiswa Mahasiswa •  Nasional - Sartono, Senior Partai Demokrat Dukung Langkah Tegas AHY •  Nasional - Ibas Buka Suara, Tegaskan Dukung AHY di Demokrat •  - PD Minta Perpres Investasi Miras Ditinjau Ulang! •