Setahun Pandemi Covid-19, Lucy Minta Pemerintah Tak Cuma Profit Oriented

Kamis, 04 Maret 2021 11:04

bu lucy (2)

Politikus wanita Demokrat Lucy Kurniasari menganggap jika penanganan Covid-19 dalam setahun terakhir di Indonesia tidak maksimal.

Menurutnya, pemerintah masih terkesan lebih condong pada penanganan ekonomi daripada kesehatan.

“Hal itu terlihat dari penunjukkan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 kepada Menko Ekonomi Airlangga Hartanto. Sementara posisi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tidak banyak diberi peran dalam penanganan Covid-19,” kata Lucy dalam keterangannya, Rabu (3/3/2021).

Lucy mengungkapkan, alokasi anggaran untuk bidang kesehatan juga tidak sebesar bidang ekonomi. Hal ini menguatkan penilaian pemerintah menomorduakan pendekatan kesehatan dalam penanganan Covid-19.

“Walaupun harus diakui, khusus penanganan vaksinasi, Menteri Kesehatan diberi peran. Hanya saja data warga yang akan divaksin dinilai tidak akurat,” jelasnya.

Selain itu, lanjut, anggota Komisi IX DPR ini, Menkes tidak diberi peran yang memadai dalam menentukan jenis vaksin yang akan digunakan. Anehnya malah Kementerian BUMN dan Kementerian Luar Negeri yang berperan besar dalam pembelian vaksin.

Vaksin yang digunakan paling banyak produk Sinovax yang efektiiitasnya paling rendah diantara vaksin produk lainnya. Karena itu, dihawatirkan vaksinasi secara nasional tidak akan berjalan efektif.

“Apalagi dari info yang saya terima, banyak tenaga kesehatan yang setelah divaksin dua kali justeru terpapar Covid-19. Hal ini membuat kita sedikit pesimis dengan hasil vaksin produk Sinovax,” jelas politikus Demokrat ini.

“Kekhawatiran itu akan semakin besar dengan masuknya mutasi virus Covid-19 yang baru (B.11.7) di Indonesia. Saya sangat pesimis vaksin Sinovax efektif mengatasi mutasi virus Covid-19,” sambung Lucy.

Dia pun berharap, penanganan Covid-19 jangan terlalu profit oriented. “Kesan itu harus dihilangkan agar masyarakat menilai pemerintah memang sungguh-sungguh dalam penangan Covid-19,” tukas Ketua DPC Demokrat Surabaya ini.[prs]

Berita Lainnya

Nasional

Kemendikbud dan Kemenristek Dilebur, DPR: Peran BRIN Harus Independen

Nasional

Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Nasional

Syukuran KLB Demokrat Deli Serdang Ditolak, Achmad Ajak Kader Kembali Lakukan Kerja Nyata untuk Rakyat

Nasional

Wakil Ketua MPR Minta Peran Aktif Masyarakat Tangkal Radikalisme

Nasional

Jangan Sampai Negara Dikelola Ugal-ugalan, DPR Siap Panggil PLN dan ESDM Soal Rencana Kenaikan Tarif Listrik

Nasional

Nanang Respons Isu Merek atau Logo Demokrat

Nasional

Anggota DPR dukung konten RUU Kejaksaan harus dirumuskan komprehensif

Nasional

Rasa Keadilan Harus Bisa Didapatkan dalam RUU Kejaksaan

Berita: Nasional - Kemendikbud dan Kemenristek Dilebur, DPR: Peran BRIN Harus Independen •  Nasional - Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent •  Nasional - Syukuran KLB Demokrat Deli Serdang Ditolak, Achmad Ajak Kader Kembali Lakukan Kerja Nyata untuk Rakyat •  Nasional - Wakil Ketua MPR Minta Peran Aktif Masyarakat Tangkal Radikalisme •  Nasional - Jangan Sampai Negara Dikelola Ugal-ugalan, DPR Siap Panggil PLN dan ESDM Soal Rencana Kenaikan Tarif Listrik •  Nasional - Nanang Respons Isu Merek atau Logo Demokrat •  Nasional - Anggota DPR dukung konten RUU Kejaksaan harus dirumuskan komprehensif •  Nasional - Rasa Keadilan Harus Bisa Didapatkan dalam RUU Kejaksaan •