Sembako Bakal Kena PPN, Syarief Hasan: Rakyat Masih Kesulitan Akibat Pandemi Covid-19

Jumat, 11 Juni 2021 13:06

SYARIEF H

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan tidak setuju dengan rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen untuk sembilan bahan pokok (sembako).

Politikus senior Partai Demokrat ini berpendapat saat ini belum tepat bagi pemerintah memberlakukan PPN sembako, karena masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19.

"Intinya, belum saatnya untuk membebani rakyat yang masih kesulitan di tengah pandemi Covid-19," ujar Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6).

Syarief mengingatkan pemerintah seharusnya memberikan keringanan kepada masyarakat dalam hal apa pun, bukan justru memberatkan dengan wacana kenaikan PPN di atas 10 persen.

"(Kondisi) rakyat sekarang sudah makin berat," ujar pria asal Palopo, Sulawesi Selatan, itu. Sekali lagi, mantan menteri koperasi dan usaha kecil menengah itu menilai wacana kenaikan PPN untuk sembako itu belum terlalu penting.

"Saya pikir belum. Justru sebaliknya, kita harus memberikan (keringanan) kepada rakyat.

Saya pikir itu," kata anak buah Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat, itu. Seperti diketahui, rencana pengenaan pajak itu tertuang dalam Pasal 4A draf Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 4A draf revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 menyebutkan barang kebutuhan pokok dan hasil pertambangan dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN.(ddy/jpnn)


Berita Lainnya

Nasional

Fraksi Demokrat Dukung Pembentukan Panja Kasus Dugaan Impor Emas

Nasional

Covid Masih Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Minus, FPD DPR Sebut Pemerintah Tak Optimalkan UU Corona

Nasional

Anggota DPR: Pasal perzinaan di RKUHP patut dikaji secara hati-hati

Nasional

Kasus Kilang Minyak Cilacap, Komisi VII DPR Diminta Panggil Dirut Pertamina

Nasional

SBY ke Ibas yang Jadi Doktor IPB: A New Beginning For You

Nasional

Batalkan Pungutan Pajak Kuliti Rakyat, Supadma: Jangan Bebani Rakyat Karena Gegabah Investasi "Ugal-Ugalan"

Nasional

Transmigran Morowali Diusir Perusahaan Menteri ATR Hanya Sedih

Nasional

Elite Demokrat Puji Pertemuan Anies-RK: Makin Banyak Alternatif

Berita: Nasional - Fraksi Demokrat Dukung Pembentukan Panja Kasus Dugaan Impor Emas •  Nasional - Covid Masih Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Minus, FPD DPR Sebut Pemerintah Tak Optimalkan UU Corona •  Nasional - Anggota DPR: Pasal perzinaan di RKUHP patut dikaji secara hati-hati •  Nasional - Kasus Kilang Minyak Cilacap, Komisi VII DPR Diminta Panggil Dirut Pertamina •  Nasional - SBY ke Ibas yang Jadi Doktor IPB: A New Beginning For You •  Nasional - Batalkan Pungutan Pajak Kuliti Rakyat, Supadma: Jangan Bebani Rakyat Karena Gegabah Investasi "Ugal-Ugalan" •  Nasional - Transmigran Morowali Diusir Perusahaan Menteri ATR Hanya Sedih •  Nasional - Elite Demokrat Puji Pertemuan Anies-RK: Makin Banyak Alternatif •