RUU Pemilu, Demokrat Dorong Pemerintah dan DPR Bahas Presidential Threshold

Senin, 15 Februari 2021 07:19

ahy (4)

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan mendorong pemerintah dan DPR membahas revisi UU Pemilu, khususnya mengenai besaran presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden pada Pemilu 2024.

"Legislative review membutuhkan persetujuan bersama, makanya kita minta Presiden memiliki kesadaran yang sama untuk melakukan tindakan korektif terhadap angka 20 persen PT ini," kata Irwan kepada Tempo, Ahad, 14 Februari 2021.

Pada Pasal 222 UU Pemilu, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Irwan mengatakan, presidential threshold 20 persen berdampak pada pembelahan politik karena polarisasi dua paslon. Selain itu juga membatasi pilihan masyarakat dalam pemilu, rawan transaksi politik, dan menurunkan derajat kualitas pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Jadi harus ada political will dan kesadaran parpol tentang presidensial threshold yang tinggi karena masalah pembelahan politik bangsa saat ini," ujarnya.

Menurut Irwan, tingginya ambang batas pencalonan presiden juga membuat pilpres 2 putaran tidak bisa terlaksana. Padahal, kata Irwan, sistem pilpres menurut UUD 1945 menganut sistem dua putaran. Ia berharap DPR dan pemerintah bisa duduk bersama dan membahas besaran presidential threshold karena kesadaran untuk berserikat.

"Jangan semata-mata untuk syahwat melanggengkan kekuasaan ini. Saya pikir fraksi-fraksi di DPR sangat bertanggung jawab untuk masa depan demokrasi dan kedaulatan rakyat, termasuk presiden," kata politikus Partai Demokrat itu.

Berita Lainnya

Nasional

Ibas: Kelangkaan Pupuk Petani Jadi Persoalan Klasik dari Tahun ke Tahun

Nasional

Ibas Dorong Percepatan Vaksinasi Daerah Agar Belajar Mengajar Kembali Efektif

Nasional

Kawal Program BSPS, Ketua FPD DPR: Negara Bisa Kempes Sedikit Kantongnya, Rakyat Jangan

Nasional

Demokrat Kritik Kereta Cepat Pakai APBN: Rakyat Tak Butuh

Nasional

PD Minta Kader Jaga Keutuhan Partai: Musuh Kita Kubu Moeldoko

Nasional

BPOM dan Anggota Komisi IX DPR RI ZA Sosialisasi Obat dan Makanan di Merangin dan Pelepat Ilir

Nasional

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Legislator Sebut Sektor Pertanian Masih Kurang Dapat Perhatian

Nasional

Benny K Harman Baca Langkah Yusril: Ingin Rebut Demokrat Secara Ilegal Atas Nama Hukum dan Demokrasi

Berita: Nasional - Ibas: Kelangkaan Pupuk Petani Jadi Persoalan Klasik dari Tahun ke Tahun •  Nasional - Ibas Dorong Percepatan Vaksinasi Daerah Agar Belajar Mengajar Kembali Efektif •  Nasional - Kawal Program BSPS, Ketua FPD DPR: Negara Bisa Kempes Sedikit Kantongnya, Rakyat Jangan •  Nasional - Demokrat Kritik Kereta Cepat Pakai APBN: Rakyat Tak Butuh •  Nasional - PD Minta Kader Jaga Keutuhan Partai: Musuh Kita Kubu Moeldoko •  Nasional - BPOM dan Anggota Komisi IX DPR RI ZA Sosialisasi Obat dan Makanan di Merangin dan Pelepat Ilir •  Nasional - Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Legislator Sebut Sektor Pertanian Masih Kurang Dapat Perhatian •  Nasional - Benny K Harman Baca Langkah Yusril: Ingin Rebut Demokrat Secara Ilegal Atas Nama Hukum dan Demokrasi •