RUU Pemilu, Demokrat Dorong Pemerintah dan DPR Bahas Presidential Threshold

Senin, 15 Februari 2021 07:19

ahy (4)

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan mendorong pemerintah dan DPR membahas revisi UU Pemilu, khususnya mengenai besaran presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden pada Pemilu 2024.

"Legislative review membutuhkan persetujuan bersama, makanya kita minta Presiden memiliki kesadaran yang sama untuk melakukan tindakan korektif terhadap angka 20 persen PT ini," kata Irwan kepada Tempo, Ahad, 14 Februari 2021.

Pada Pasal 222 UU Pemilu, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Irwan mengatakan, presidential threshold 20 persen berdampak pada pembelahan politik karena polarisasi dua paslon. Selain itu juga membatasi pilihan masyarakat dalam pemilu, rawan transaksi politik, dan menurunkan derajat kualitas pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Jadi harus ada political will dan kesadaran parpol tentang presidensial threshold yang tinggi karena masalah pembelahan politik bangsa saat ini," ujarnya.

Menurut Irwan, tingginya ambang batas pencalonan presiden juga membuat pilpres 2 putaran tidak bisa terlaksana. Padahal, kata Irwan, sistem pilpres menurut UUD 1945 menganut sistem dua putaran. Ia berharap DPR dan pemerintah bisa duduk bersama dan membahas besaran presidential threshold karena kesadaran untuk berserikat.

"Jangan semata-mata untuk syahwat melanggengkan kekuasaan ini. Saya pikir fraksi-fraksi di DPR sangat bertanggung jawab untuk masa depan demokrasi dan kedaulatan rakyat, termasuk presiden," kata politikus Partai Demokrat itu.

Berita Lainnya

Nasional

Warga Kota Cirebon Butuh Mobil Ambulance, Bisa Datang ke MHK Foundation

Nasional

Nakes Keluhkan Pencairan Insentif, Anggota Komisi IX: Pemerintah Harus Segera Cairkan

Nasional

Demokrat: Doa SBY Sebagai Pesan ke Pemerintah Lebih Ekstra Selamatkan Nyawa Rakyat

Nasional

Politikus Demokrat: Masyarakat Mulai Ragu Komitmen KPK Berantas Korupsi

Nasional

Kunjungan Anggota DPR RI Komisi 6 Dr Ir E Herman Khaeron M.Si Di Desa Prajawinangun Wetan Kaliwedi Cirebon

Nasional

Anwar Hafid; Jangan Lagi Ada Air Mata untuk Tenaga Kesehatan Kita

Nasional

RI Masuk Daftar Merah Arab Saudi, Legislator : Perlu Konsistensi Penanganan Pandemi

Nasional

Muncul Tagar Tenggelamkan Demokrat, William Wandik: Dukungan Rakyat Ke Demokrat Terus Menguat

Berita: Nasional - Warga Kota Cirebon Butuh Mobil Ambulance, Bisa Datang ke MHK Foundation •  Nasional - Nakes Keluhkan Pencairan Insentif, Anggota Komisi IX: Pemerintah Harus Segera Cairkan •  Nasional - Demokrat: Doa SBY Sebagai Pesan ke Pemerintah Lebih Ekstra Selamatkan Nyawa Rakyat •  Nasional - Politikus Demokrat: Masyarakat Mulai Ragu Komitmen KPK Berantas Korupsi •  Nasional - Kunjungan Anggota DPR RI Komisi 6 Dr Ir E Herman Khaeron M.Si Di Desa Prajawinangun Wetan Kaliwedi Cirebon •  Nasional - Anwar Hafid; Jangan Lagi Ada Air Mata untuk Tenaga Kesehatan Kita •  Nasional - RI Masuk Daftar Merah Arab Saudi, Legislator : Perlu Konsistensi Penanganan Pandemi •  Nasional - Muncul Tagar Tenggelamkan Demokrat, William Wandik: Dukungan Rakyat Ke Demokrat Terus Menguat •