RUU Minerba Siap Disahkan, Fraksi Demokrat Menolak

Selasa, 12 Mei 2020 05:05

FREEPORT

Mayoritas fraksi di Komisi VII DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) agar dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam pandangan mini fraksi. Pandangan mini faksi disampaikan setelah pimpinan rapat membacakan draf RUU tersebut.

"Demikian tadi 9 fraksi telah menyatakan pendapatnya," kata Ketua Komisi VII Sugeng Supartowo dalam rapat virtual, Senin (11/5/2020).

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dony Maryadi mengatakan, pihaknya mendukung RUU ini untuk dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.

"Fraksi PDIP DPR RI menyatakan setuju RUU perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba untuk dibahas tingkat selanjutnya," katanya.

Senada, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar Maman Abdurrahman juga memberikan persetujuan agar RUU ini dibahas ke tahap selanjutnya. Ada sejumlah poin pertimbangan yang disampaikan Maman, termasuk sanksi yang lebih berat dari sisi administrasi dan pidana di dalamnya.

"Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut kami dari Fraksi Golkar menyatakan setuju RUU perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 untuk segera dibahas pada pembicaraan tingkat II untuk menjadi UU," ujarnya.

Sementara, Fraksi Partai Demokrat menolak RUU dibahas ke tingkat selanjutnya. Anggota Komisi VII Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo menilai dengan kondisi negara sangat genting saat ini rasanya kurang tepat apabila DPR membahas hal-hal lain di luar penanganan COVID-19. Ia juga meminta agar pemerintah agar menunda agenda yang tidak berkaitan dengan Corona.

"Mempertimbangkan kondisi saat ini, di saat negara genting masyarakat menderita COVID-19 rasanya kurang tepat apabila DPR RI membahas hal-hal lain di luar kaitannya penanganan dan pengendalian COVID-19," ujarnya.

"Fraksi Demokrat menyatakan menolak pembahasan dan pengembalian keputusan atas RUU tentang perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 Minerba untuk diteruskan di tingkat selanjutnya. Dan menunda pembahasan hingga tanggap darurat COVID-19 berakhir," ujarnya.

 

Berita Lainya

Nasional

Demokrat Sebut Tindakan @erlanggs Berpotensi Percepat Penularan Corona

Nasional

Rizki Natakusumah: ‘’RUU PDP Jangan Abaikan Kenyataan’’

Nasional

Prolegnas 2021, Fraksi PD DPR Nilai RUU BPIP hingga IKN Belum Diperlukan

Nasional

Kenang Syekh Ali Jaber, SBY: Tutur Katanya Jauh dari Kebencian

Nasional

DPR: Kekerasan pada Perempuan dan Anak Terus Meningkat dari 6.554 Menjadi 8.687 Kasus

Nasional

Anggota DPR RI, Linda Megawati Bersama Bank Indonesia Salurkan Bantuan ke Korban Longsor Cimanggung

Nasional

Utang Pemerintah: Hati-Hati, Bahaya Gali Lubang Tutup Lubang!

Nasional

Komisi X Dukung GTK Honorer di Atas 35 Tahun Diangkat PNS

Berita: Nasional - Demokrat Sebut Tindakan @erlanggs Berpotensi Percepat Penularan Corona •  Nasional - Rizki Natakusumah: ‘’RUU PDP Jangan Abaikan Kenyataan’’ •  Nasional - Prolegnas 2021, Fraksi PD DPR Nilai RUU BPIP hingga IKN Belum Diperlukan •  Nasional - Kenang Syekh Ali Jaber, SBY: Tutur Katanya Jauh dari Kebencian •  Nasional - DPR: Kekerasan pada Perempuan dan Anak Terus Meningkat dari 6.554 Menjadi 8.687 Kasus •  Nasional - Anggota DPR RI, Linda Megawati Bersama Bank Indonesia Salurkan Bantuan ke Korban Longsor Cimanggung •  Nasional - Utang Pemerintah: Hati-Hati, Bahaya Gali Lubang Tutup Lubang! •  Nasional - Komisi X Dukung GTK Honorer di Atas 35 Tahun Diangkat PNS •