RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tetapi...

Kamis, 20 Januari 2022 11:36

gedung mpr

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Demokrat Suhardi Duka mengingatkan pemerintah bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) memiliki makna yang luas, tidak hanya sekadar memindahkan ruang kerja pemerintahan.

Hal tersebut dikatakan Suhardi saat menyampaikan interupsi saat rapat paripurna yang salah satunya mengagendakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi UU yang dilaksanakan pada Selasa (18/1/2022).

"Pertama, bahwa kita harus sadari pemindahan ibu kota tidak hanya memindahkan ruang kerja, tapi memindahkan ruang hidup orang banyak," kata Suhardi, Selasa.

Dengan menyadari hal tersebut, Suhardi berharap pemerintah dapat menyusun skala prioritas pembangunan, mulai dari penyediaan fasilitas, hingga sarana dan prasarana bagi masyarakat di sekitar lokasi IKN.

"Perlu menjadi perhatian, jadi prioritas, kebutuhan sekolah, transportasi, fasilitas rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya, termasuk pembuangan limbah dan sampah," jelasnya.

Menurut Suhardi, pemindahan IKN harus pula mempertimbangkan rencana lingkungan yang matang dan teliti.

Ia pun mencontohkan bahwa sebanyak 220.000 hektar kawasan hutan di lokasi IKN akan berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman.

"Jangan sampai merubahnya kawasan hutan 258.000 hektar yang di dalamnya punya potensi kayu, tambang, dan lain-lain menjadi rebutan para pihak yang justru akan merusak lingkungan," ungkap dia.

Oleh karena itu, pemerintah diminta harus berhati-hati dalam merencanakan pemindahan IKN secara matang.

"Untuk semuanya bisa menjadi kepentingan bangsa dan negara, bukan orang per orang," kata Suhardi.

Sebelumnya, DPR telah mengesahkan RUU IKN menjadi UU. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna pada Selasa sekitar pukul 12.00 WIB.

"Kami menanyakan apakah RUU TPKS ini dapat disetujui menjadi undang-undang?" kata Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat.

"Setuju," ucap peserta sidang paripurna.

Puan bahkan menanyakan sekali lagi untuk meminta persetujuan anggota Dewan terhadap RUU IKN.

Dengan jawaban yang sama, terdengar ucapan setuju dari seisi ruang rapat menandai disahkannya RUU IKN menjadi UU.

( sumber : nasinal.kompas.com )

Berita Lainnya

Nasional

Bambang Purwanto: Kebijakan Larangan Ekspor CPO dan Turunannya Hancurkan Petani

Nasional

Legislator PD Kritik Sekjen DPR soal Gorden: Sense of Crisisnya Kurang!

Nasional

Legislator Demokrat Ingatkan ASN, Jangan Sampai WFH Dimanfaatkan Berdiam Diri di Rumah

Nasional

Jaring Bakat Sepakbola, Anak Buah AHY Gelar Turnamen Hero Cup 5

Nasional

Anggota DPR RI Sosialisasi 4 Pilar, Ini Keinginan IPSM Kota Cirebon

Nasional

Kang Hero & Hj Ratnawati Salurkan Ribuan Paket Sembako Kepada Masyarakat

Nasional

Respons Masinton Pasaribu, Anwar Hafid: Kita Harus Pastikan Proses Pemilu Tidak Boleh Terhambat

Nasional

Wakil Rakyat Harus Duduk di Karpet? Nanang Samodra, Tidak

Berita: Nasional - Bambang Purwanto: Kebijakan Larangan Ekspor CPO dan Turunannya Hancurkan Petani •  Nasional - Legislator PD Kritik Sekjen DPR soal Gorden: Sense of Crisisnya Kurang! •  Nasional - Legislator Demokrat Ingatkan ASN, Jangan Sampai WFH Dimanfaatkan Berdiam Diri di Rumah •  Nasional - Jaring Bakat Sepakbola, Anak Buah AHY Gelar Turnamen Hero Cup 5 •  Nasional - Anggota DPR RI Sosialisasi 4 Pilar, Ini Keinginan IPSM Kota Cirebon •  Nasional - Kang Hero & Hj Ratnawati Salurkan Ribuan Paket Sembako Kepada Masyarakat •  Nasional - Respons Masinton Pasaribu, Anwar Hafid: Kita Harus Pastikan Proses Pemilu Tidak Boleh Terhambat •  Nasional - Wakil Rakyat Harus Duduk di Karpet? Nanang Samodra, Tidak •