Revisi UU Jalan, Demokrat: Minta Pembiayaan APBN Hingga Pembebasan Tanah Rakyat Secara Adil

Jumat, 19 November 2021 09:55

pak irwan (3)

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Demokrat Komisi V Irwan  mengatakan, akan  terus berjuang menyempurnakan UU nomor 38 tahun 2004 tentang jalan.

Upaya keras tersebut dilakukan agar aspek kewenangan dan pendanaan soal jalan di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi, dapat dibiayai APBN.

Irwan mengatakan, penyusunan program Jalan baru agar ditujukan untuk mempercepat mobilitas barang dan/atau orang, menciptakan sistem logistik yang efisien, serta membuka akses yang menghubungkan keseluruh wilayah Indonesia.

Terutama di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar dengan memperhatikan pengembangan wilayah sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

"Kondisi jalan umum di berbagai daerah masih memerlukan perhatian dan penanganan oleh Pemerintah Pusat. Upaya mendorong penambahan jalan baru terutama untuk jalan di perkotaan dan jalan di pedesaan antardaerah untuk mengoneksikan pusat- pusat komoditi dari hulu ke hilir," tegas Irwan   Rabu (17/11/2021).

Irwan menyebut, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan jalan, dan penambahan jalan yang menjadi kewenangan daerah seperti jalan desa, antarkecamatan, dan antarkabupaten agar dapat dibiayai oleh sumber pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait atau sumber pendanaan lainnya yang sah.

"Fraksi Partai Demokrat ingin ada pasal yang mengatur tanggung jawab pemerintah pusat jika pemerintah daerah tidak mampu tangani jalan-jalan di daerah baik jalan provinsi ataupun jalan kabupaten. Pembangunan jalan di daerah bisa dibiayai pemerintah pusat melalui APBN, diluar dana transfer ke daerah,” jelasnya.

Irwan menyebutkan juga poin penting sikap Fraksi Demokrat dalam revisi UU tersebut yakni Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan cara pembebasan hak-hak atas tanah masyarakat untuk menjawab keresahaan atas tidak diberlakukannya secara adil pelepasan atau penyerahan hak atas tanah untuk kepentingan umum semisal jalan tol

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan jalan dan tersedianya data yang terintegrasi berupa data base antara pusat dan daerah terkait peta jalan (road map) pengaturan jalan umum yang dapat diakses oleh publik.

“Hal yang paling utama juga memperhatikan standar kelaikan dan keamanan pembangunan jalan umum yang baik dan berlaku secara nasional,” tutup Irwan. (rizal)

( sumber : poskota.co.id )

Berita Lainnya

Nasional

Respon Positif Surat KPU Percepat Pembahasan Jadwal Pemilu, Anwar Hafid: Lebih Cepat Lebih Baik

Nasional

Legislator PD Minta Mensos dan Kepala BNPB Pastikan Kelancaran Tanggap Darurat Semeru

Nasional

Legislator Demokrat Minta Pemerintah Perketat Pintu Masuk Imigrasi Cegah Varian Omicron

Nasional

China Minta Indonesia Hentikan Pengeboran Minyak di Natuna, Legislator Desak Pemerintah Bersikap Tegas

Nasional

China Minta Indonesia Hentikan Pengeboran Minyak di Natuna, Legislator Desak Pemerintah Bersikap Tegas

Nasional

China Minta Indonesia Stop Ngebor Minyak, Rizki Aulia: Jangan Takut, Aktivitas RI Di LCS Legal Secara Hukum Internasional

Nasional

Anggota DPR RI H.Nanang Samodra Salurkan Bansos di Lombok NTB

Nasional

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonsistensi, Benny Harman: Pelajaran Bagi Penguasa Jangan Abaikan Suara Rakyat

Berita: Nasional - Respon Positif Surat KPU Percepat Pembahasan Jadwal Pemilu, Anwar Hafid: Lebih Cepat Lebih Baik •  Nasional - Legislator PD Minta Mensos dan Kepala BNPB Pastikan Kelancaran Tanggap Darurat Semeru •  Nasional - Legislator Demokrat Minta Pemerintah Perketat Pintu Masuk Imigrasi Cegah Varian Omicron •  Nasional - China Minta Indonesia Hentikan Pengeboran Minyak di Natuna, Legislator Desak Pemerintah Bersikap Tegas •  Nasional - China Minta Indonesia Hentikan Pengeboran Minyak di Natuna, Legislator Desak Pemerintah Bersikap Tegas •  Nasional - China Minta Indonesia Stop Ngebor Minyak, Rizki Aulia: Jangan Takut, Aktivitas RI Di LCS Legal Secara Hukum Internasional •  Nasional - Anggota DPR RI H.Nanang Samodra Salurkan Bansos di Lombok NTB •  Nasional - MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonsistensi, Benny Harman: Pelajaran Bagi Penguasa Jangan Abaikan Suara Rakyat •