Rasio Utang Luar Negeri Hampir 40%, Wakil Ketua MPR Pertanyakan Kebijakan Pemerintah

Senin, 22 Februari 2021 17:41

Syarief-Hasan

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyayangkan semakin meningkatnya utang luar negeri Indonesia dan mempertanyakan, komitmen pemerintah untuk tidak bergantung pada utang. Pasalnya, posisi utang luar negeri, Indonesia sangat tinggi hingga mencapai USD 417,5 Miliar atau sekitar Rp5940 Triliun pada akhir tahun 2020. Ingat saat Kampaye Pilpres salah satu janji Jokowi adalah APBN tidak akan mengandalkan Utang Luar Negeri.

Inilah data posisi Utang RI yang dirilis Bank Indonesia (BI), utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal IV-2020 tercatat sebesar USD 417,5 miliar atau tumbuh 3,5% (YoY). Jumlah ini meningkat tajam dari utang luar negeri pada kuartal III-2020 yang tercatat sebesar USD 408,5 Miliar. Dan kini tahun 2021 Pemerintah akan meningkatkan lagi belanja anggaran Infrastruktur dengan Utang Baru.

Pertanyaan nya kenapa di tengah-tengah pandemi Covid-19 yang semakin meningkat dan ekonomi Rakyat bangkrut, kemiskinan naik menjadi 27.5 juta orang, Pemerintah lebih mengutamakan pembangnan Infrastruktur dibandinglan mengatasi Covid dan ekonomi Rakyat?

Kita amati rilis bertajuk International Debt Statistics (IDS) 2021, Bank Dunia juga memasukkan Indonesia ke dalam daftar 10 negara berpendapatan kecil dan menengah dengan utang luar negeri terbesar di dunia. Sangat disayangkan, Indonesia menempati urutan ke-6 di dunia. 

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan pun mengingatkan pemerintah terkait rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto yang hampir mencapai 40%.

“Rasio ULN terhadap PDB yang mencapai 39,4% dan mendekati 40%,namun justru Utang negara-negara lain menjadikan andalan utama alasan bahwa negara-negara lain Debt rationya masih jauh lebih tinggi dari Indonesia.”

Namun Pemerintah lupa bahwa negara-negara tersebut Income per capita nya jauh lebih tinggi dari Indonesia dan Rakyat nya yang miskin jumlahnya sangat kecil, serta kemampuan membayar Utang-utang nya sangat tinggi ungkap Syarief Hasan.

Ia juga mendorong Indonesia belajar dari negara lain yang lebih mapan dalam mengelola ULN. “Indonesia harus bisa belajar dari Korea Selatan yang memiliki ULN hanya 28% dari PDB, padahal SDA dan SDM mereka lebih sedikit. Hal tersebut disebabkan karena Korsel fokus pada pengembangan industri yang berkontribusi pada perekonomian, bukan hanya sekedar perhatian utama kepada infrastruktur keras.” ungkap Syarief Hasan kepada kataberita.id.

Syarief Hasan menilai bahwa besarnya utang negeri yang dimiliki Indonesia harusnya menjadi prioritas utama pemerintah untuk dikelola dengan baik dengan mengurangi anggaran belanja infrastruktur saat ini.

“Utang luar negeri yang semakin membludak akan semakin membebani keuangan negara di tengah Pandemi Covid-19 dan akan menimbulkan banyak masalah di bidang ekonomi dikemudian hari.” ungkap Syarief.

Apalagi, dari keseluruhan ULN tersebut masih didominasi utang luar negeri jangka panjang senilai kurang lebih USD 353,56 Miliar.

“Utang luar negeri yang didominasi utang jangka panjang sangat berbahaya dan membebani anak cucu kita yang menjadi pelanjut estafet kepemimpinan di masa depan.” artinya meninggalkan masalah besar bagi pemimpin baru kedepan, ungkap Syarief Hasan.

 

Berita Lainnya

Nasional

Kemenlu Ungkap WNI di Afghanistan dalam Kondisi Aman

Nasional

Polemik Revisi Perda Covid-19 DKI, Anwar Hafid: Solusi Terbaik Bantu Rakyat Kita untuk Bisa Bertahan Hidup di Tengah PPKM

Nasional

Opsi Perpanjangan PPKM Darurat, Legislator Minta Pemerintah Fokus Pikirkan Masyarakat

Nasional

Politisi Demokrat, Sartono Berbagi Hewan Kurban Disaat Pandemi

Nasional

Sartono Bagikan Puluhan Terop dan Ribuan Kursi ke Warga Ponorogo dan Pacitan

Nasional

Polemik Revisi Statuta UI Makin Panas, Partai Demokrat: Berhentikan Rektor UI Ari Kuncoro!

Nasional

Rektor Rangkap Jabatan, Statuta UI Diubah, Bramantyo Sebut 3 Masalah Utama

Nasional

Statuta UI Dirombak, Independensi Kampus dalam 'Gangguan'

Berita: Nasional - Kemenlu Ungkap WNI di Afghanistan dalam Kondisi Aman •  Nasional - Polemik Revisi Perda Covid-19 DKI, Anwar Hafid: Solusi Terbaik Bantu Rakyat Kita untuk Bisa Bertahan Hidup di Tengah PPKM •  Nasional - Opsi Perpanjangan PPKM Darurat, Legislator Minta Pemerintah Fokus Pikirkan Masyarakat •  Nasional - Politisi Demokrat, Sartono Berbagi Hewan Kurban Disaat Pandemi •  Nasional - Sartono Bagikan Puluhan Terop dan Ribuan Kursi ke Warga Ponorogo dan Pacitan •  Nasional - Polemik Revisi Statuta UI Makin Panas, Partai Demokrat: Berhentikan Rektor UI Ari Kuncoro! •  Nasional - Rektor Rangkap Jabatan, Statuta UI Diubah, Bramantyo Sebut 3 Masalah Utama •  Nasional - Statuta UI Dirombak, Independensi Kampus dalam 'Gangguan' •