Rasa Keadilan Harus Bisa Didapatkan dalam RUU Kejaksaan

Kamis, 15 April 2021 21:01
bapak hinca (1)
 
Terkait RUU Kejaksaan selain memperkuat Korps Adhyaksa, rasa keadilan bagi masyarakat harus bisa didapatkan (diperoleh) karena keadilan tidak boleh menemui jalan buntu tapi harus menyentuh garis finish keadilan itu sendiri.
 
Sebab, jaksa dan penegak hukum lainnya adalah representasi negara untuk menjamin tersedianya keadilan bagi masyarakat.
 
Anggota Komisi III DPR RI Hinca IP Panjaitan (Fraksi Demokrat) mengatakan hal itu kepada wartawan di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/4/2021), mendampingi Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (Fraksi Golkar).
 
Menurut Hinca, dalam konteks Undang-Undang Kejaksaan ini, Komisisi III DPR RI benar-benar komit mendorong agar rasa keadilan tersebut bisa terwujud.
 
Sebab, media massa sering menulis dan memberitakan, biarpun langit runtuh tetapi hukum harus ditegakkan dan seolah-olah semua orang sudah mengerti dan memahaminya.
 
Padahal, jika dicek di lapangan masih agak sulit menterjemahkannya secara detail.
 
Politisi Partai Demorat dari dapil Sumut ini mengakui, apabila anggota dewan berkunjung ke daerah-daerah salah satu persoalan yang muncul adalah sulitnya mendapatkan data dan fakta.
 
Padahal, negara sudah membiayai polisi untuk menyidik, membiayai jaksa untuk menuntut, membiayai Hakim untuk memutuskan dan membiayai Lapas untuk membina yang sudah diputus. Namun, ternyata masih banyak kasus yang tidak bisa menyentuh garis finish itu sendiri, yakni rasa keadilan.
 
Ada pula yang tidak bisa dieksekusi, sehingga ada kalanya menjadi urusan Komisi III DPR RI. Apalagi, banyak sekali kasus putusan PTUN yang diputus tetapi tidak bisa dijalankan atau dieksekusi.
 
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menegaskan penguatan melalui revisi Undang-Undang (RUU) Kejaksaan, di antaranya menciptakan restorative justice atau keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara hukum sehingga melalui kuasa penuh penuntutan oleh Kejaksaan, diharapkan tidak ada lagi perkara 'maling sendal yang harus diadili' di pengadilan.
 
Menurut Aziz, penguatan itu memberikan kewenangan bagi Kejaksaan dalam menangani kasus hukum dengan kategori tindak pidana ringan (tipiring).
 
Sedangkan untuk melakukan penyelesaian di luar hukum di antaranya melalui restorative justice ataupun penghentian perkara melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP).
 
"Jadi penguatan dalam revisi Undang-Undang Kejaksaan ini, jaksa sebagai kuasa penuh dalam penuntutan berhak melakukan penyelesaian di luar hukum ataupun menghentikan perkara hukum atas kasus tipiring.
 
Sebagai bentuk semangat atas upaya penguatan itu, saat ini DPR menunggu tindaklanjut dari Presiden dalam bentuk Surat Presiden (Surpres) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan untuk selanjutnya dilanjutkan pembahasan di Komisi III DPR.
 
“Pada prinsipnya, DPR dan pemerintah sepakat untuk penguatan lembaga korps Adhyaksa “ kata Azis sembari menyebutkan, tinggal Komisi III melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), serta melakukan persiapan menyusun daftar inventarisasi masalah yang tertuang di dalam proses tata tertib dan undang-undang tentang penyusunan perundang-undangan.
 
Prinsipnya, DPR dan pemerintah sepakat melakukan penguatan di semua lembaga, termasuk didalamnya Kejaksaan dan harus bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan dalam hal ini juga dengan hakim.
 
Dikatakan, RUU Kejaksaan ini merupakan usul inisiatif Komisi III DPR, yang kemudian diharmonisasi di Badan Legislasi. (*)
 

Berita Lainnya

Nasional

Anggota DPR Desak Pertamina Selesaikan Kendala Listrik di Blok Rokan

Nasional

Bukber Online, Ibas Serap Aspirasi Pengurus NU Ngawi dan Muhammadiyah Pacitan

Nasional

Terhadang Pandemi, Ibas Rindu Dapil, Ingin Bertemu Konstituen

Nasional

Investasi Dalam Industrialisasi, Anggota DPR RI: Mahasiswa Tuban Harus Lebih Kritis

Nasional

Anggota DPR Dede Yusuf Berikan Rapor untuk Nadiem di Hardiknas 2021, Apa Hasilnya ?

Nasional

Syarief Hasan Apresiasi Kontribusi Buruh dalam Pembangunan

Nasional

Benny K. Harman: Jika Laporan Risma Benar, Maka Rezim Jokowi Lebih Kejam Dari Teroris

Nasional

Demokrat dan Bang Zul Berbagi Penganan Takjil

Berita: Nasional - Anggota DPR Desak Pertamina Selesaikan Kendala Listrik di Blok Rokan •  Nasional - Bukber Online, Ibas Serap Aspirasi Pengurus NU Ngawi dan Muhammadiyah Pacitan •  Nasional - Terhadang Pandemi, Ibas Rindu Dapil, Ingin Bertemu Konstituen •  Nasional - Investasi Dalam Industrialisasi, Anggota DPR RI: Mahasiswa Tuban Harus Lebih Kritis •  Nasional - Anggota DPR Dede Yusuf Berikan Rapor untuk Nadiem di Hardiknas 2021, Apa Hasilnya ? •  Nasional - Syarief Hasan Apresiasi Kontribusi Buruh dalam Pembangunan •  Nasional - Benny K. Harman: Jika Laporan Risma Benar, Maka Rezim Jokowi Lebih Kejam Dari Teroris •  Nasional - Demokrat dan Bang Zul Berbagi Penganan Takjil •