Kamis, 25 Juni 2020 20:11

YOYOK

Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali melaksanakan Rapat Kerja Anggaran (RKA) dan Rapat Kerja Pemerintah (RKP) dengan anggota Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Rabu (24/06/20) siang.

Salah satu anggota Komisi X DPR RI asal Dapil I Jawa Tengah, AS Sukawijaya menanyakan tiga hal ke Menpora terkait anggaran infrastruktur Piala Dunia U-20, protokol kesehatan olahraga yang disesuaikan dengan kebijakan Gugus Tugas Covid-19, dan jaminan kesehatan untuk atlet.

“Yang pertama soal anggaran infrastruktur untuk Piala Dunia U-20, sudah diusulkan oleh Kemenpora namun belum diputuskan pemerintah melalui Kementerian PUPR atau Kemenpora,” tutur pria yang akrab disapa Yoyok Sukawi lewat keterangan tertulis yang diterima Ayojakarta.com.

“Kemudian soal protokol kesehatan. Pak Menteri akan koordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19, namun sebenarnya tidak berbeda kebijakan protokol kesehatan yang dikeluarkan Kemenpora dan Gugus Tugas Covid-19. Cuma ada tingkatan-tingkatannya yang perlu disinkronisasi,” jelas legislator Partai Demokrat ini.

Begini Tanggapan Komisi X DPR-RI Yoyok Sukawi juga mengatakan bahwa Menpora memastikan tidak ada kebijakan yang berbeda antara Kemenpora dan Gugus Tugas Covid-19. Di pertanyaan ketiga, pria yang juga anggota Exco PSSI ini mencoba memperjuangkan jaminan kesehatan bagi para atlet yang berkompetisi maupun melakukan pelatnas.

“Pertanyaan ketiga dari saya ini justru masuk dalam kesimpulan rapat. Jadi Komisi X meminta Kemenpora untuk memperhatikan dan mengawasi cabor dan kegiatan olahraga di era new normal supaya jaminan kesehatannya jelas,” tegasnya. Sebagai contoh, kompetisi Liga 1 dan Liga 2  akan diputar kembali, harus dipastikan semua pemain sudah diasuransi oleh pihak yang berwenang masing-masing seperti klub atau federasi.

“Kesehatan masing-masing pemain harus diperhatikan federasi maupun klub mereka bermain. Tetapi kalau kegiatan olahraga seperti pelatnas semua ditanggung pemerintah melalui Kemenpora,” pungkas CEO PSIS Semarang ini.


Berita Lainya

Nasional

Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021

Nasional

Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten

Nasional

Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah

Nasional

Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP

Nasional

Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan

Nasional

Politikus Demokrat Kecam Wacana Pencabutan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

Nasional

Anggota Komisi XI DPR minta pemerintah jangan lemahkan OJK

Nasional

Demokrat Konsisten Menolak RUU HIP dan Supaya Dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI 2020

Berita: Nasional - Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021 •  Nasional - Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten •  Nasional - Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah •  Nasional - Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP •  Nasional - Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan •  Nasional - Politikus Demokrat Kecam Wacana Pencabutan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 •  Nasional - Anggota Komisi XI DPR minta pemerintah jangan lemahkan OJK •  Nasional - Demokrat Konsisten Menolak RUU HIP dan Supaya Dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI 2020 •