Ramai Kabar Dana Haji Digunakan untuk Keperluan Lain, Wakil Ketua MPR: Jangan Menambah Kekecewaan Masyarakat

Jumat, 11 Juni 2021 12:13

pak SH PD

Usai membatalkan pemberangkatan calon jemaah Haji tahun ini, santer terdengar kabar wacana pemerintah terkait pengalihan dana Haji untuk keperluan pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

Menanggapi wacana tersebut, Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan bahwa dirinya tidak setuju jika dana Haji digunakan untuk keperluan di luar peruntukan Haji.

Wacana ini kembali bergulir setelah Kementerian Agama secara resmi mengumumkan tidak memberangkatkan jemaah Haji pada 1442 H/2021 M.

Kebijakan ini merupakan tahun kedua tidak adanya keberangkatan Haji dari Indonesia di masa pandemi hingga mengecewakan banyak pihak, terutama calon jemaah Haji.

Keputusan tersebut membuat daftar tunggu calon jemaah Haji menjadi lebih lama dengan jumlah waiting list yang lebih panjang.

Hingga hari ini, Senin, 7 Juni 2021, waiting list keberangkatan jemaah Haji sudah mencapai 5.017.000 orang. Sementara itu, dana calon jemaah Haji yang terkumpul mencapai Rp150 Triliun.

Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menyebutkan bahwa pemerintah tidak boleh menambah kekecewaan masyarakat dengan menggunakan dana Haji sebagai pemenuh keperluan lain di luar Haji.

“Pemerintah harus mampu menjawab informasi pemakaian dana Haji untuk keperluan pembangunan infrastruktur yang berkembang di tengah masyarakat,” kata Syarief Hasan yang dikutip Pikiran-Rakyat.com MPR, Senin, 7 Juni 2021.

Syarief Hasan menyebutkan bahwa kekecewaan dari para calon jemaah Haji memang berdasar, yaitu lantaran mereka telah mengantri dan menabung sejak lama untuk mendapatkan kesempatan berangkat ke Tanah Suci.

“Banyak calon jemaah haji yang kecewa dengan pemberitaan tersebut karena mereka telah berpuluh-puluh tahun menunggu kesempatan. Namun, tidak dapat berangkat berhaji, lalu mendapat informasi seperti ini,” katanya.

Oleh karena itu, Syarief Hasan mendorong pemerintah melalui Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk memberikan penjelasan dan konfirmasi secara utuh.

“Pemerintah harus segera menjawab pemberitaan mengenai penggunaan dana haji untuk infrastruktur ini sehingga tidak menambah kekecewaan masyarakat,” ucap Syarief Hasan.

Ia turut mendorong pemerintah untuk melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Tanah Air, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan keagamaan.

“Pemerintah harus melibatkan ulama, MUI, tokoh agama, dan tokoh adat untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut keagamaan, termasuk perihal informasi mengenai penggunaan dana haji yang bukan peruntukannya,” tuturnya.

Politisi Senior Partai Demokrat itu mengatakan bahwa masyarakat dan DPR telah memberikan peluang kepada pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.***

Berita Lainnya

Nasional

Fraksi Demokrat Dukung Pembentukan Panja Kasus Dugaan Impor Emas

Nasional

Covid Masih Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Minus, FPD DPR Sebut Pemerintah Tak Optimalkan UU Corona

Nasional

Anggota DPR: Pasal perzinaan di RKUHP patut dikaji secara hati-hati

Nasional

Kasus Kilang Minyak Cilacap, Komisi VII DPR Diminta Panggil Dirut Pertamina

Nasional

SBY ke Ibas yang Jadi Doktor IPB: A New Beginning For You

Nasional

Batalkan Pungutan Pajak Kuliti Rakyat, Supadma: Jangan Bebani Rakyat Karena Gegabah Investasi "Ugal-Ugalan"

Nasional

Transmigran Morowali Diusir Perusahaan Menteri ATR Hanya Sedih

Nasional

Elite Demokrat Puji Pertemuan Anies-RK: Makin Banyak Alternatif

Berita: Nasional - Fraksi Demokrat Dukung Pembentukan Panja Kasus Dugaan Impor Emas •  Nasional - Covid Masih Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Minus, FPD DPR Sebut Pemerintah Tak Optimalkan UU Corona •  Nasional - Anggota DPR: Pasal perzinaan di RKUHP patut dikaji secara hati-hati •  Nasional - Kasus Kilang Minyak Cilacap, Komisi VII DPR Diminta Panggil Dirut Pertamina •  Nasional - SBY ke Ibas yang Jadi Doktor IPB: A New Beginning For You •  Nasional - Batalkan Pungutan Pajak Kuliti Rakyat, Supadma: Jangan Bebani Rakyat Karena Gegabah Investasi "Ugal-Ugalan" •  Nasional - Transmigran Morowali Diusir Perusahaan Menteri ATR Hanya Sedih •  Nasional - Elite Demokrat Puji Pertemuan Anies-RK: Makin Banyak Alternatif •